AGRARIA.TODAY – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menyebut Mal Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Badung, Bali, merupakan salah satu yang terbaik di Indonesia. Hal itu diungkapkannya saat meninjau secara langsung MPP Kabupaten Badung pada Kamis (27/1/2022).
Sebagaimana diketahui, MPP Kabupaten Badung sudah berdiri sejak 2018. Selama kurang lebih empat tahun, MPP tersebut telah banyak melayani masyarakat. Bahkan Mendagri dalam kesempatan itu juga menuliskan kesannya terhadap MPP Kabupaten Badung di atas sebuah prasasti.
“Saya sudah berkunjung ke beberapa Mall Pelayanan Publik di daerah2 di Indonesia. Saya amat kagum dgn MPP Kab. Badung ini. Sangat excellent! Speechless. Salah satu MPP terbaik di Indonesia. Keep up this great performance!!,” tulis Mendagri dengan dibubuhi tanda tangan di atas prasasti tersebut.
“Saya nggak berlebihan saya tuliskan di sana, di prasasti ini, bahwa ini adalah salah satu mal pelayanan publik terbaik di Indonesia,” kata Mendagri.
Mendagri mengatakan, sesuai arahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin, MPP harus beroperasi untuk mempermudah masyarakat dalam mengakses pelayanan publik. Dengan demikian, rakyat akan merasakan bahwa negara benar-benar hadir.
“Oleh karena itu salah satu idenya adalah membuat one roof system, sistem satu atap, semua instansi yang memberikan pelayanan kepada publik dipusatkan di satu tempat, kita sebut namanya mal,” imbuhnya.
Mendagri membandingkan paradigma pelayanan publik sebelumnya dengan saat ini. Pada masa lalu, publik diibaratkan seperti masuk ke “hutan belantara” saat mengakses layanan. Pasalnya, mereka dibuat bingung dan dilempar-lempar dari satu meja ke meja lainnya. Nah, saat ini semuanya telah berubah. Dengan hadirnya MPP, publik atau masyarakat akan dibuat lebih mudah saat mengakses pelayanan publik.
“Bagaimana masuk awalnya, kemudian registrasi, kemudian ada tempat untuk bertanya, mau memerlukan pelayanan apa, ada di counter mana, petugas di counternya sudah paham dan sistemnya juga terintegrasi,” terang Mendagri.
Selain pelayanan yang sudah baik, Mendagri juga mengapresiasi sistem biaya transaksi layanan MPP Kabupaten Badung yang dinilai transparan. Upaya itu, kata Mendagri, akan mengurangi potensi pungutan liar (pungli) dan otomatis berkontribusi dalam pemberantasan korupsi.
Apresiasi lainnya juga dilayangkan Mendagri terkait pelayanan khusus bagi investor di MPP Kabupaten Badung. “Ya segmennya kan agak beda, treatment psikologi mereka perlu beda juga memang. Ini mudah-mudahan bisa menambah (dan) memperkuat investasi di Bali,” harap Mendagri.