Terkini AgrariaPencegahan Omicron Butuh Kekompakan Pemerintah dan Masyarakat

Pencegahan Omicron Butuh Kekompakan Pemerintah dan Masyarakat

AGRARIA.TODAY – Pemerintah telah menyiapkan sistem kesehatan untuk menghadapi munculnya kasus Covid-19 varian Omicron di Tanah Air. Meski demikian, pencegahan penyebaran Omicron tidak hanya bisa dilakukan oleh pemerintah semata, melainkan memerlukan kekompakan dan peran serta dari masyarakat.

Demikian disampaikan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves), Luhut Binsar Pandjaitan dalam keterangannya di Kantor Presiden, Jakarta, pada Senin, 10 Januari 2022, usai mengikuti rapat terbatas yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo.

“Pencegahan Omicron tentunya tidak dapat hanya dilakukan oleh pemerintah saja, namun juga harus melibatkan para peran serta masyarakat mulai penegakkan protokol kesehatan yang tidak boleh jenuh, hingga penggunaan PeduliLindungi dengan baik,” ucap Menko Marves.

Luhut meyakini bahwa Covid-19 hanya dapat dicegah dengan kedisiplinan yang kuat dan semangat gotong royong yang dilakukan seluruh elemen bangsa secara terus-menerus. Menko Marves menyebut, pemerintah juga terus melakukan langkah-langkah persiapan sedini mungkin untuk pencegahan penularan virus korona.

Baca juga  Sukseskan Program Strategis Nasional, Kementerian ATR/BPN Kembali Sosialisasikan Bersama Anggota Komisi II DPR RI

“Seluruh daerah agar sedini mungkin mempersiapkan fasilitas rumah sakit dan isolasi terpusat untuk memitigasi tidak diinginkan. Selain itu peningkatan testing,tracing juga akan terus menjadi program prioritas pemerintah untuk mencegah kasus meledak kembali,” tuturnya.

Di samping itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan bahwa pemerintah akan melakukan pencatatan terpisah terkait pelaku perjalanan luar negeri (PPLN) di beberapa titik pintu masuk.

“Kita akan membuat treatment khusus kepada entry point yaitu di Bandar Udara Soekarno-Hatta, Juanda, Sam Ratulangi, di Pelabuhan Laut Batam, Tanjung Pinang, Nunukan, Kalimantan Utara, PLBN Aruk, Entikong, dan Motaain di mana catatan dari PPLN ini akan dicatat secara terpisah dengan wilayah,” ucap Airlangga.

Menko Airlangga memberi contoh, catatan kasus Covid-19 yang terjadi di Bandara Soekarno-Hatta dan karantina di RSDC Kemayoran tidak akan digabungkan dengan kasus kenaikan Covid-19 di DKI Jakarta.

Baca juga  Ketua Satgas Memberikan Penghargaan Kepada Pejuang Kemanusiaan Penanganan Covid-19

“Demikian pula di Kepulauan Riau, itu dari pelabuhan laut Batam itu tidak dijadikan satu dengan Kepulauan Riau,” ujarnya.

Selanjutnya, Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin mengatakan bahwa kenaikan transmisi varian Omicron akan jauh lebih tinggi dibandingkan varian Delta, namun pasien yang dirawat jauh lebih sedikit. Kementerian Kesehatan telah melakukan penelitian kepada pasien varian Omicron dan bekerja sama dengan berbagai pihak untuk penanganan kasus tersebut.

“Kami juga sudah bekerja sama dengan 17 platform telemedicine untuk memastikan agar orang yang harus dirawat di rumah itu tetap bisa mendapatkan akses untuk konsultasi kedokteran dan juga bisa mendapatkan akses untuk delivery obatnya. Kami juga sudah bekerja sama dengan satu startup di bidang logistik dan BUMN Kimia Farma untuk bisa memastikan obat-obatannya bisa sampai,” ucap Menkes.

Latest Articles

Menteri Nusron Imbau Kepala Daerah Se-NTB Percepat Penyusunan RDTR untuk Optimalkan Potensi Daerah

Agraria.today | Mataram - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala...

Setiap ASN Adalah Humas, CPNS ATR/BPN Perlu Menjadi Penghubung Informasi yang Dipahami Masyarakat

Agraria.today | Cikeas - Dalam era digital yang serba...

Ikuti Arahan WFH di Hari Jumat, Kementerian ATR/BPN Pastikan Layanan Pertanahan Tetap Berjalan Optimal

Agraria.today | Jakarta - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan...

Kementerian ATR/BPN Jadi Supporting Utama PSN Pelabuhan Palembang Baru Tanjung Carat

Agraria.today | Palembang - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan...

Ruko Berstatus HGB Bisa Jadi Hak Milik, Simak Syarat dan Ketentuannya

Agraria.today | Jakarta - Status hak atas tanah menjadi...

Optimalisasi Lahan HGU Jadi Salah Satu Strategi Satgas PPR Percepat Huntap

Agraria.today - Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas...

Related Articles

Menteri Nusron Imbau Kepala Daerah Se-NTB Percepat Penyusunan RDTR untuk Optimalkan Potensi Daerah

Agraria.today | Mataram - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, mengimbau pemerintah daerah (Pemda) di Provinsi Nusa Tenggara Barat...

Setiap ASN Adalah Humas, CPNS ATR/BPN Perlu Menjadi Penghubung Informasi yang Dipahami Masyarakat

Agraria.today | Cikeas - Dalam era digital yang serba cepat dan terbuka, setiap Aparatur Sipil Negara (ASN) Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional...

Ikuti Arahan WFH di Hari Jumat, Kementerian ATR/BPN Pastikan Layanan Pertanahan Tetap Berjalan Optimal

Agraria.today | Jakarta - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menetapkan kebijakan work from home (WFH) setiap hari Jumat. Kebijakan ini merujuk...