AGRARIA.TODAY – Pemulihan pascabencana di wilayah Sulawesi Tengah (Sulteng) masih terus berlangsung. Pemerintah melalui Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) optimistis bersama dengan para pemangku kepentingan terkait untuk menyelesaikan permasalahan lahan untuk pembangunan Hunian Tetap (Huntap) Tondo 2 yang ditargetkan rampung pada akhir Februari 2022 sesuai dengan arahan Wakil Presiden, Ma’ruf Amin.
Hal tersebut sesuai dengan hasil Rapat Koordinasi Penyelesaian Lahan Hunian Tetap yang dipimpin oleh Wamen ATR/Waka BPN, Surya Tjandra; Wamen PUPR, John Wempi Wetipo; serta Sekretaris Daerah Provinsi Sulteng, M Faizal Mang. Rapat Koordinasi dilaksanakan di Ruang Rapat Kantor Balai Prasarana Pemukiman Wilayah (BPPW) Provinsi Sulteng pada Jumat (07/01/2022).
Wamen ATR/Waka BPN, Surya Tjandra mengatakan rapat ini sesuai dengan arahan Wapres mengenai percepatan penyelesaian Huntap bagi masyarakat terdampak bencana di Provinsi Sulteng. “Ini arahan yang harus segera diselesaikan. Kami dari Kementerian ATR/BPN memiliki tugas dalam hal pengadaan tanah, tapi karena ini arahan langsung tidak hanya dalam hal tersebut tapi kita bersama perlu sepakati langkah-langkah penyelesaian khususnya untuk Huntap di tondo 2 secepat mungkin,” ujar Surya Tjandra.
Oleh sebab itu, Wamen ATR/Waka BPN mengatakan untuk menyelesaikan hambatan yang ada, Kementerian ATR/BPN perlu beberapa strategi yang harus dikerjakan secara cepat dan jelas. “Jangan sampai kita kehilangan momentum, harus cepat dan harus jelas. Begitu juga terkait strategi besar Kota Palu dan Kabupaten Sigi yang rawan bencana. Kita perlu punya strategi seperti perencanaan tata ruangnya serta membangun kerja sama dengan beberapa daerah lain,” tambahnya.
Wamen PUPR, John Wempi Wetipo yang juga sebagai pimpinan rapat berharap melalui rapat ini bisa menghasilkan kesepakatan bersama sebagai tindak lanjut penyelesaian Huntap di Provinsi Sulteng. “Kesimpulan rapat ini akan menjadi arah penentu pembangunan Huntap di Tondo 2. Saya harap semua bisa terlibat agar permasalahan yang terjadi cepat diselesaikan dan semua infrastuktur bagi wilayah terdampak bencana bisa selesai dan harus bisa clear sebelum tahun 2024,” tegasnya.
Hadir dalam rapat, Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) BPN Provinsi Sulteng, Doni Juniarto Widiantomo. Ia melaporkan bahwa Kanwil BPN Provinsi Sulteng sudah melakukan penyediaan lahan huntap melalui HGB, Eks HGB dan Eks HGU seluas kurang lebih 297,1 Ha. “Terkait lahan huntap, BPN Provinsi Sulteng sudah menyiapkan lahan yang berada di sejumlah lokasi yang berada di Kota Palu yaitu Huntap I 45 Ha, Huntap II 65 Ha yang berada di Kelurahan Tondo, Huntap III 46,8 Ha di Talise, Huntap Duyu 36,3 Ha serta Huntap Pombewe 104 Ha yang berada di Kabupaten Sigi,” jelasnya.
Pada kesempatan yang sama, Kepala Kantor Pertanahan Kota Palu, Yannis Harryzon Dethan mengatakan pihaknya juga sedang melakukan konsolidasi tanah bagi pembangunan huntap penyintas gempa dan likuefaksi di Kelurahan Petobo. “Kondisi masyarakat Petobo yang menjalani kehidupan penuh dengan keterbatasan serta kuatnya perjuangan warga Petobo untuk mendapat hunian tetap permanen, menjadi salah satu dorongan untuk menetapkan sebelah timur lokasi eks likuefaksi menjadi lokasi relokasi pembangunan Huntap Petobo,” ungkap Yannis Harryzon Dethan. (RE/RK)
#KementerianATRBPN
#MelayaniProfesionalTerpercaya
#MajuDanModern
#MenujuPelayananKelasDunia