AGRARIA.TODAY – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menyampaikan sejumlah arahan kepada Gubernur Lampung Arinal Djunaidi dan juga seluruh bupati/wali kota se-Provinsi Lampung saat kunjungan kerja dalam rangka monitoring, evaluasi program, dan kegiatan strategis di Provinsi Lampung, Rabu (5/1/2022) malam di Mahan Agung, rumah dinas jabatan Gubernur Lampung.
Mendagri mengajak kepala daerah untuk mengingat kembali pesan Presiden Joko Widodo dalam pidato kenegaraannya yang pertama sebagai Presiden RI periode 2019-2024 kepada aparat Pemerintahan, yaitu bagaimana mewujudkan birokrasi yang “making delivered” atau birokrasi yang mampu membuat program pembangunan bisa langsung dirasakan oleh rakyat Indonesia.
“Hari ini kita melaksanakan rapat koordinasi dengan seluruh bupati dan wali kota, total 15 (kepala daerah) ya, dengan Bapak Gubernur yang menyampaikan perkembangan-perkembangan yang ada di Lampung, dan saya juga menyampaikan hal-hal yang menjadi atensi pemerintah pusat yang kiranya dapat di-follow up oleh Lampung,” kata Mendagri Tito.
Mendagri menekankan, infrastruktur yang sudah dibangun, seperti tol, dan lain sebagainya yang dibangun oleh pemerintah pusat, agar dilanjutkan oleh Pemerintah Provinsi, Kabupaten, Kota, dengan membuatkan sarana-prasarana penunjang, misalnya jalan produksinya. Dengan demikian, akan ada nilai tambah dari pembangunan infrastruktur tersebut.
“Kemudian juga mempermudah perizinan, regulasi yang bertumpuk, agar disisir kembali, yang tidak ada manfaatnya kita akan dukung bila perlu dibuang, dijadikan satu dengan yang lain,” tandas Mendagri.
Di sisi lain, Mendagri menekankan, agar pemerintah daerah juga membuat birokrasi yang lebih simpel sehingga proses perizinan tidak melalui banyak meja. Namun demikian, Mendagri mengakui Gubernur Lampung sudah melakukan penyederhanaan birokrasi, dengan mengalihkan jabatan struktural ke dalam jabatan fungsional.
Selain itu, meski menyadari sumber daya alam masih menjadi sektor unggulan, Mendagri mengajak para kepala daerah agar mulai mendekatkan kalangan anak muda ke sektor jasa modern yang berbasis teknologi informasi. “Itu lapangan pekerjaan baru, yang di negara lain itu sudah menjadi primadona,” imbuh Mendagri.
Namun demikian, ia mewanti-wanti kemajuan teknologi dan pembangunan industri tersebut mesti tetap berwawasan lingkungan. Apalagi daerah-daerah di Indonesia rentan terjadi bencana, mulai dari gempa bumi, tsunami, kebakaran hutan, banjir, longsor, dan lain sebagainya. Penyebabnya beragam, baik karena kondisi geografi maupun karena ulah manusia akibat eksploitasi yang berlebihan.
“Penggundulan hutan yang berlebihan itu bisa longsor, banjir nanti, seperti terjadi beberapa daerah lain di Indonesia, jangan sampai terjadi karena akan terlambat, kalau terlambat susah sekali ini,” urai Mendagri Tito.