Terkini AgrariaIni Solusi Dirjen Dukcapil Lalukan Percepatan Cakupan Kepemilikan KIA

Ini Solusi Dirjen Dukcapil Lalukan Percepatan Cakupan Kepemilikan KIA

AGRARIA.TODAY – Selalu ada solusi di benak Dirjen Dukcapil Zudan Arif Fakrulloh. Sebagai pimpinan Dirjen Zudan punya solusi bagi daerah yang cakupan kartu identitas anak (KIA)nya masih rendah.

Kalau terjadi seperti itu, Zudan mendorong para Kadis Dukcapil segera mengejar ketertinggalan melalui Dinas Pendidikan.

“Dalam database Data Pokok Pendidikan (Dapodik) ada data siswa mulai dari PAUD, TK dan SD. Untuk anak di bawah lima tahun yang tidak ada fotonya bisa langsung dicetakkan KIA nya dan dibagikan ke TK, dan guru serta muridnya akan merasa terhormat serta seneng banget.” kata Dirjen Zudan saat mengunjungi kantor Dinas Dukcapil Kabupaten Sumba Barat, di Waikabubak, NTT, Selasa (28/12/2021).

Kerjasama dengan Dinas Pendidikan juga bisa dilakukan untuk menerbitkan akta kelahiran mulai dari SD, SMP, SMA.

Baca juga  Gempa Mataram 2018 akibatkan kenaikan angka kemiskinan

“Bisa dibuat program massal. Mereka nggak perlu ke sini, tapi Dukcapil yang datang ke sekolah. Kalau sudah selesai akta lahir tersebut dikirim lagi ke sekolah. Lumayan sepekan bisa dapat 30-40 akta lahir dicetak.”

Dirjen Dukcapil menjelaskan bagaimana layanan Adminduk didesain semi vertikal untuk memastikan layanan dokumen kependudukan itu sampai ke masyarakat.

“Sebab pelayanan adminduk adalah dasar dari semua pelayanan publik. Dukcapil sekarang berbasis bigdata Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang digunakan untuk semua keperluan, seperti untuk verifikasi penerima bansos, data kemiskinan ekstrem, membuka rekening di bank,” kata Dirjen Zudan Arif Fakrulloh.

Zudan mengatakan, data NIK banyak digunakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) untuk semua proses pembangunan. Perencanaan pembangunannya diawali dari database kependudukan.

Dirjen meminta penduduk yang sudah lama sejak 2011 belum punya KTP-el agar diberi efek jera. Sebab, kalau sampai sekarang juga belum punya KTP-el berarti sudah sepuluh tahun yang bersangkutan tidak punya KTP-el.

Baca juga  Presiden Jokowi Tinjau Ruas Tol Pekanbaru-Dumai Seksi 1

Nah yang begitu itu disisihkan lebih dulu dari database. Sehingga Dukcapil punya data lengkap per RT, per dusun, per wilayah.

Seperti tahun 2018 Dukcapil pernah menyisihkan 6 juta data penduduk yang belum merekam data KTP-el. Data itu kemudian diberikan kepada para camat untuk dicek, penduduk yang meninggal dicoret dari database sehingga menjadi penduduk yang aktif semuanya.

Latest Articles

Menteri Nusron Imbau Kepala Daerah Se-NTB Percepat Penyusunan RDTR untuk Optimalkan Potensi Daerah

Agraria.today | Mataram - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala...

Setiap ASN Adalah Humas, CPNS ATR/BPN Perlu Menjadi Penghubung Informasi yang Dipahami Masyarakat

Agraria.today | Cikeas - Dalam era digital yang serba...

Ikuti Arahan WFH di Hari Jumat, Kementerian ATR/BPN Pastikan Layanan Pertanahan Tetap Berjalan Optimal

Agraria.today | Jakarta - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan...

Kementerian ATR/BPN Jadi Supporting Utama PSN Pelabuhan Palembang Baru Tanjung Carat

Agraria.today | Palembang - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan...

Ruko Berstatus HGB Bisa Jadi Hak Milik, Simak Syarat dan Ketentuannya

Agraria.today | Jakarta - Status hak atas tanah menjadi...

Optimalisasi Lahan HGU Jadi Salah Satu Strategi Satgas PPR Percepat Huntap

Agraria.today - Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas...

Related Articles

Menteri Nusron Imbau Kepala Daerah Se-NTB Percepat Penyusunan RDTR untuk Optimalkan Potensi Daerah

Agraria.today | Mataram - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, mengimbau pemerintah daerah (Pemda) di Provinsi Nusa Tenggara Barat...

Setiap ASN Adalah Humas, CPNS ATR/BPN Perlu Menjadi Penghubung Informasi yang Dipahami Masyarakat

Agraria.today | Cikeas - Dalam era digital yang serba cepat dan terbuka, setiap Aparatur Sipil Negara (ASN) Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional...

Ikuti Arahan WFH di Hari Jumat, Kementerian ATR/BPN Pastikan Layanan Pertanahan Tetap Berjalan Optimal

Agraria.today | Jakarta - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menetapkan kebijakan work from home (WFH) setiap hari Jumat. Kebijakan ini merujuk...