Terkini AgrariaBanjir Kota Palembang dan Tanah Longsor Lahat, Tidak Ada Korban Jiwa

Banjir Kota Palembang dan Tanah Longsor Lahat, Tidak Ada Korban Jiwa

AGRARIA.TODAY – Bencana hidrometeorologi basah melanda dua wilayah administrasi di Provinsi Sumatera Selatan. Banjir melanda Kota Palembang, meskipun pantauan hingga berita ini diturunkan banjir sudah berangsur surut. Di wilayah lain, tanah longsor teridentifikasi di Kabupaten Lahat. Dua peristiwa tersebut tidak mengakibatkan terjadinya korban jiwa.

Menurut laporan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Palembang, banjir di wilayahnya terjadi setelah hujan lebat menguyur beberapa kecamatan. Hujan dengan intensitas tinggi ini menyebabkan debit air anak Sungai Musi meluap. Kondisi tersebut diperburuk oleh faktor drainase kota yang kurang optimal. Banjir yang berlangsung pada Sabtu dini hari (25/12), pukul 04.00 WIB, terpantau 60 hingga 100 cm.

BPBD Kota Palembang mencatat lima kecamatan terdampak banjir tersebut, yaitu Kecamatan Seberang Hulu I, Seberang Hulu II, Sukarame, Kemuning dan Ilir Barat I. Tim Reaksi Cepat BPBD masih melakukan pendataan jumlah warga terdampak di lokasi kejadian. Namun demikian, belum terpantau adanya warga yang mengungsi.

Baca juga  Presiden Bangga ADM Sudah Ada di Provinsi Paling Ujung Utara Indonesia

Merespons kejadian ini, BPBD dibantu TNI, Polri dan aparat desa tetap bersiaga terhadap potensi banjir susulan. Prakiraan cuaca di beberapa kecamatan terdampak masih berpotensi hujan ringan pada lusa (27/12) seperti di Seberang Ulu I, Ilir Barat I, Sukarame dan Kemuning.

 

Tanah Longsor Kabupaten Lahat

Sementara itu, tanah longsor di Kabupaten Lahat terjadi pada Jumat (24/12), pukul 19.36 WIB. Gerakan tanah dipicu oleh hujan deras dan kondisi tanah labil sehingga material longsor terjadi di jalur lalu lintas antara Lahat dan Pagar Alam. Peristiwa ini terjadi di wilayah administrasi Desa Jati, Kecamatan Pulau Pinang.

BPBD Kabupaten Lahat dan Dinas Pekerjaan Umum melakukan pembersihan material dengan alat berat. Sedangkan TNI dan Polri membantu pengamanan di sekitar lokasi. Material longsor tersebut menutup ruas jalan sepanjang 100 meter dengan ketinggian 80 centimeter dan lebar 50 meter.

Baca juga  Terminal Agribisnis Koto Panjang Payobasuang Diserahkan Pemerintah Pusat Ke Wali Kota Riza Falepi

Berdasarkan analisis Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG), wilayah Pulau Pinang memiliki potensi gerakan tanah menengah hingga tinggi. Sebanyak 11 kecamatan lainnya di Kabupaten Lahan teridentifikasi berpotensi gerakan tanah menengah hingga tinggi, sedangkan Kecamatan Tanjung Sakti Pumi dan Tanjung Sakti Pumu memiliki potensi tinggi.

BNPB mengimbau pemerintah daerah dan warga untuk selalu waspada dan siap siaga terhadap potensi bahaya hidrometeorologi basah, seperti banjir, banjir bandang, tanah longsor dan angin kencang, khususnya jelang puncak musim hujan pada Januari 2021 hingga Februari 2022. Pemerintah daerah melalui BPBD diharapkan dapat menginformasikan peringatan dini cuaca kepada masyarakat di tingkat desa dan melakukan upaya-upaya pencegahan maupun mitigasi sejak dini, seperti pengecekan tanggul atau pun kawasan yang tanahnya labil, penguatan lereng tebing dengan vegetasi dan struktur keras, pembersihan drainase atau pun pemangkasan ranting pohon di ruang publik.

 

#SiapUntukSelamat
#KitaJagaAlamJagaKita
#BudayaSadarBencana
#BersatuLawanCovid19
#AyoPakaiMasker
#AyoSegeraVaksin

Latest Articles

Menteri Nusron Imbau Kepala Daerah Se-NTB Percepat Penyusunan RDTR untuk Optimalkan Potensi Daerah

Agraria.today | Mataram - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala...

Setiap ASN Adalah Humas, CPNS ATR/BPN Perlu Menjadi Penghubung Informasi yang Dipahami Masyarakat

Agraria.today | Cikeas - Dalam era digital yang serba...

Ikuti Arahan WFH di Hari Jumat, Kementerian ATR/BPN Pastikan Layanan Pertanahan Tetap Berjalan Optimal

Agraria.today | Jakarta - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan...

Kementerian ATR/BPN Jadi Supporting Utama PSN Pelabuhan Palembang Baru Tanjung Carat

Agraria.today | Palembang - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan...

Ruko Berstatus HGB Bisa Jadi Hak Milik, Simak Syarat dan Ketentuannya

Agraria.today | Jakarta - Status hak atas tanah menjadi...

Optimalisasi Lahan HGU Jadi Salah Satu Strategi Satgas PPR Percepat Huntap

Agraria.today - Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas...

Related Articles

Menteri Nusron Imbau Kepala Daerah Se-NTB Percepat Penyusunan RDTR untuk Optimalkan Potensi Daerah

Agraria.today | Mataram - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, mengimbau pemerintah daerah (Pemda) di Provinsi Nusa Tenggara Barat...

Setiap ASN Adalah Humas, CPNS ATR/BPN Perlu Menjadi Penghubung Informasi yang Dipahami Masyarakat

Agraria.today | Cikeas - Dalam era digital yang serba cepat dan terbuka, setiap Aparatur Sipil Negara (ASN) Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional...

Ikuti Arahan WFH di Hari Jumat, Kementerian ATR/BPN Pastikan Layanan Pertanahan Tetap Berjalan Optimal

Agraria.today | Jakarta - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menetapkan kebijakan work from home (WFH) setiap hari Jumat. Kebijakan ini merujuk...