Terkini AgrariaMendagri Dorong Maluku Utara Capai Target Vaksinasi 70 Persen

Mendagri Dorong Maluku Utara Capai Target Vaksinasi 70 Persen

AGRARIA.TODAY – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mendorong Pemerintah Provinsi Maluku Utara untuk mencapai target vaksinasi sebesar 70 persen. Hal tersebut disampaikan Mendagri pada konferensi pers usai Rapat Koordinasi Strategi Percepatan Vaksinasi Covid-19 bersama Pemerintah Provinsi dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Maluku Utara serta seluruh Kepala Daerah se-Maluku Utara, di Hotel Sahid Bela, Ternate, Kamis (23/12/2021).

Mendagri mengatakan, percepatan vaksinasi agar mencapai target 70 persen dosis pertama ini sangat diperlukan, mengingat Maluku Utara masuk dalam lima provinsi terendah vaksinasi di seluruh Indonesia. Mendagri menyebut, dengan adanya vaksin gotong royong yang cukup banyak di Maluku Utara cukup membantu dalam mengerek angka cakupan vaksinasi di daerah tersebut.

“Ini menjadi modal penting bagi Provinsi Maluku Utara untuk bisa mencapai target 70 persen. Hanya dua kabupaten yang mungkin belum bisa mencapai 70 persen tapi akan dikeroyok oleh TNI, Polri, Pak Kabinda, kejaksaan, semua akan dikeroyok. Ketersediaan vaksin cukup,” ungkap Mendagri.

Baca juga  Saham-saham di Wall Street berguguran, investor pantau perang dagang

Mendagri menambahkan, apabila suplai terhadap kebutuhan vaksin tidak mencukupi, Kementerian Kesehatan siap untuk menambah. Namun, ia meminta agar penggunaan vaksin tersebut dipastikan terlebih dahulu. Ia mewanti-wanti jangan sampai ketika penambahan vaksin dilakukan justru akhirnya tidak digunakan dan menjadi kedaluwarsa.

Langkah-langkah terobosan juga nantinya akan dilakukan untuk mempercepat target vaksinasi di Maluku Utara. Misalnya, penggunaan pos belanja tidak terduga untuk percepatan vaksin, juga pemberian sembako.

“Sebagian besar yang belum mencapai 70 persen juga memiliki skenario tersendiri untuk bisa mencapai target. Memang ada beberapa kendala, di antaranya mengenai masalah medannya yang berat, gelombang, sinyal, dan lain-lain,” ujar Mendagri.

Mendagri nantinya juga akan melakukan rapat evaluasi nasional terkait daerah-daerah yang vaksinasinya 70 persen. Ia menyebut akan ada reward (penghargaan) dan punishment (hukuman) bagi daerah-daerah yang tidak mencapai target. Untuk reward dan punishment ini akan digodok lebih lanjut.

Baca juga  Terobosan PP Nomor 21 Tahun 2021 dalam Kebijakan Penyelenggaraan Penataan Ruang

“Kita pikirkan bentuk (penghargaannya) apa, salah satunya ya dana insentif daerah yang akan disampaikan kepada Menteri Keuangan. Tapi kalau yang tidak mencapai target ya paling tidak, mungkin kita sampaikan kepada media. Kemudian kalau yang sangat rendah sekali mungkin kita akan buat surat teguran tertulis,” tandas Mendagri.

Latest Articles

Upaya Berkelanjutan Satgas PRR Sukses Normalisasi Puluhan Sungai dan Muara Terdampak Bencana

Agraria.today - Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi...

Menteri Nusron Imbau Kepala Daerah Se-NTB Percepat Penyusunan RDTR untuk Optimalkan Potensi Daerah

Agraria.today | Mataram - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala...

Setiap ASN Adalah Humas, CPNS ATR/BPN Perlu Menjadi Penghubung Informasi yang Dipahami Masyarakat

Agraria.today | Cikeas - Dalam era digital yang serba...

Ikuti Arahan WFH di Hari Jumat, Kementerian ATR/BPN Pastikan Layanan Pertanahan Tetap Berjalan Optimal

Agraria.today | Jakarta - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan...

Kementerian ATR/BPN Jadi Supporting Utama PSN Pelabuhan Palembang Baru Tanjung Carat

Agraria.today | Palembang - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan...

Ruko Berstatus HGB Bisa Jadi Hak Milik, Simak Syarat dan Ketentuannya

Agraria.today | Jakarta - Status hak atas tanah menjadi...

Related Articles

Menteri Nusron Imbau Kepala Daerah Se-NTB Percepat Penyusunan RDTR untuk Optimalkan Potensi Daerah

Agraria.today | Mataram - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, mengimbau pemerintah daerah (Pemda) di Provinsi Nusa Tenggara Barat...

Setiap ASN Adalah Humas, CPNS ATR/BPN Perlu Menjadi Penghubung Informasi yang Dipahami Masyarakat

Agraria.today | Cikeas - Dalam era digital yang serba cepat dan terbuka, setiap Aparatur Sipil Negara (ASN) Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional...

Ikuti Arahan WFH di Hari Jumat, Kementerian ATR/BPN Pastikan Layanan Pertanahan Tetap Berjalan Optimal

Agraria.today | Jakarta - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menetapkan kebijakan work from home (WFH) setiap hari Jumat. Kebijakan ini merujuk...