Terkini AgrariaPercepat Realisasi Belanja APBD, Kemendagri Lakukan Pendampingan dan Asistensi ke Daerah

Percepat Realisasi Belanja APBD, Kemendagri Lakukan Pendampingan dan Asistensi ke Daerah

AGRARIA.TODAY – Guna mendorong daerah mempercepat realiasasi belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran (TA) 2021, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melakukan serangkaian langkah strategis. Upaya itu ditempuh, salah satunya melalui pendampingan dan asistensi kepada daerah yang angka realisasi belanja APBD-nya masih rendah.

Pelaksana harian (Plh) Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Keuangan Daerah Kemendagri Agus Fatoni menjelaskan, berbagai upaya itu diharapkan mampu memacu daerah agar dapat merealisasikan belanja APBD-nya lebih maksimal.

“Selain langkah tersebut, kami bersama Kementerian Keuangan (Kemenkeu) juga menurunkan tim gabungan ke daerah yang serapannya (realisasi belanjanya) sangat rendah. Diharapkan ikhtiar ini berkontribusi terhadap peningkatan serapan belanja daerah secara signifikan,” ujar Fatoni dalam keterangannya, Selasa (14/12/2021).

Ia menambahkan, berbagai strategi lainnya juga telah dilakukan Kemendagri. Hal itu di antaranya, melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah terkait proses percepatan realisasi APBD. Upaya ini melibatkan kementerian/lembaga terkait, seperti Kemenkeu, Lembaga Kebijakan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Di samping itu, Kemendagri melakukan kerja sama dalam pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pengadaan dini atas pengadaan barang/jasa lingkup pemerintah daerah pada 2022 dan tahun mendatang.

Baca juga  Berkat Kecepatan Damkar Payakumbuh, Warung Sarapan Pagi Tak Jadi Rata Dengan Tanah

Fatoni melanjutkan, untuk memacu daerah merealisasikan belanja APBD-nya lebih maksimal, kegiatan Rapat Analisis dan Evaluasi (Anev) turut dilakukan. Rapat ini melibatkan berbagai komponen di internal Kemendagri, seperti Inspektorat Jenderal, Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Pembangunan Daerah, serta Biro Hukum Kemendagri.

Rapat tersebut juga diikuti oleh jajaran perangkat daerah, seperti Sekretaris Daerah, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Inspektorat Daerah, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), serta perangkat daerah lainnya.

“Setiap hari kami melakukan rapat analisis dan evaluasi secara bergiliran dengan daerah. Bahkan dalam satu hari bisa 4 sampai 5 daerah secara paralel dan bergantian,” terangnya.

Fatoni mengimbuhkan, berbagai langkah tersebut diharapkan dapat memacu realisasi belanja daerah. Terlebih, ikhtiar tersebut dilakukan dengan menginventarisasi berbagai kendala yang dialami daerah, serta mencarikan solusinya.

Latest Articles

Menteri Nusron Imbau Kepala Daerah Se-NTB Percepat Penyusunan RDTR untuk Optimalkan Potensi Daerah

Agraria.today | Mataram - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala...

Setiap ASN Adalah Humas, CPNS ATR/BPN Perlu Menjadi Penghubung Informasi yang Dipahami Masyarakat

Agraria.today | Cikeas - Dalam era digital yang serba...

Ikuti Arahan WFH di Hari Jumat, Kementerian ATR/BPN Pastikan Layanan Pertanahan Tetap Berjalan Optimal

Agraria.today | Jakarta - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan...

Kementerian ATR/BPN Jadi Supporting Utama PSN Pelabuhan Palembang Baru Tanjung Carat

Agraria.today | Palembang - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan...

Ruko Berstatus HGB Bisa Jadi Hak Milik, Simak Syarat dan Ketentuannya

Agraria.today | Jakarta - Status hak atas tanah menjadi...

Optimalisasi Lahan HGU Jadi Salah Satu Strategi Satgas PPR Percepat Huntap

Agraria.today - Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas...

Related Articles

Menteri Nusron Imbau Kepala Daerah Se-NTB Percepat Penyusunan RDTR untuk Optimalkan Potensi Daerah

Agraria.today | Mataram - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, mengimbau pemerintah daerah (Pemda) di Provinsi Nusa Tenggara Barat...

Setiap ASN Adalah Humas, CPNS ATR/BPN Perlu Menjadi Penghubung Informasi yang Dipahami Masyarakat

Agraria.today | Cikeas - Dalam era digital yang serba cepat dan terbuka, setiap Aparatur Sipil Negara (ASN) Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional...

Ikuti Arahan WFH di Hari Jumat, Kementerian ATR/BPN Pastikan Layanan Pertanahan Tetap Berjalan Optimal

Agraria.today | Jakarta - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menetapkan kebijakan work from home (WFH) setiap hari Jumat. Kebijakan ini merujuk...