AGRARIA.TODAY – Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar optimistis dana desa bakal mempercepat Kabupaten Merauke, Papua, menjadi lumbung pangan Indonesia. Dari tujuh provinsi penghasil beras, Papua masih belum termasuk salah satu di antaranya.
“Potensi Papua terutama Kabupaten Merauke menjadi lumpung pangan nasional sangat besar. Merauke memiliki 2,5 juta lahan potensial yang bisa dikembangkan untuk lahan pertanian. Adanya dana desa bisa digunakan untuk melakukan intensifikasi pertanian yang bisa meningkatkan hasil panen,” ujar Abdul Halim Iskandar, saat menerima kunjungan kerja Bupati Merauke, Romanus Mbaraka, di Kantor Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT), Kalibata, Jakarta, Selasa (14/12/2021).
Dia mengatakan dana desa bisa digunakan untuk kepentingan warga desa berdasarkan data kebutuhan yang ada. Termasuk upaya meningkatkan produk unggulan desa. “Jika saat ini di Merauke memang dana desa dibutuhkan untuk meningkatkan produktivitas gabah, maka hal itu bisa saja dilakukan,” katanya.
Gus Halim-sapaan akrab Abdul Halim Iskandar-mengatakan tahun ini Merauke bisa menghasilkan 141.764 ton beras dari lahan seluas 63.785 hektare. Padahal kebutuhan beras masyarakat Merauke hanya berkisar sekitar 25 ribu ton. “Kelebihan produksi ini bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan daerah lain, terutama di wilayah-wilayah yang menggunakan beras sebagai makanan pokok utama,” katanya.
Mantan Ketua DPRD Jawa Timur ini optimistis jika pembangunan kawasan perdesaan di Merauke akan bergerak cepat. Bahkan bisa jadi Merauke akan menjadi wilayah paling maju di kawasan Papua bagian selatan. “Itu yang paling berjaya nanti di Papua Selatan ya desa di Merauke, karena jadi lumbung pangan,” tegas Gus Halim.
Bupati Merauke Romanus Mbaraka mengatakan pemanfaatan dana desa sangat membantu percepatan pembangunan desa di wilayahnya. Hanya saja memang selama ini dana desa yang ada masih digunakan untuk meningkatkan sumber daya manusia (SDM). “Dana Desa berjalan dengan baik, kendala kita ada di SDM, aparat kampung ini yang memang terbatas, terutama soal manajerial,” terang dia.
Dalam kunjungannya, Romanus memaparkan perkembangan transmigrasi di daerah paling ujung timur Indonesia tersebut. Namun, Ia mengaku masih perlu perhatian khusus dari Kemendes PDTT terutama prihal infrastruktur sebagai akses warga.