Terkini AgrariaKemendagri Pantau Penerapan Prokes di Pilkades Kabupaten Pakpak Bharat

Kemendagri Pantau Penerapan Prokes di Pilkades Kabupaten Pakpak Bharat

AGRARIA.TODAY – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Pemerintahan Desa (Bina Pemdes) memantau penerapan protokol kesehatan (Prokes) pada pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) yang berlangsung di Kabupaten Pakpak Bharat, Sumatera Utara, Selasa (7/12/2021). Pantauan yang berlangsung secara virtual ini, dipimpin oleh Direktur Penataan dan Administrasi Pemerintahan Desa (PAPD) Aferi S. Fudail.

“Kami dalam pemantauan ini ingin menyaksikan penerapan protokol kesehatan selama Pilkades serentak di Kabupaten Pakpak Bharat sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 serta keamanan dan pengamanan selama pelaksanaan,” ujar Aferi.

Aferi berharap, pelaksanaan Pilkades di daerah tersebut dapat berjalan lancar dan aman, mulai dari pemungutan suara hingga pelantikan calon kepala desa terpilih. Selain itu, dirinya berharap pelaksanaan ini tidak menimbulkan klaster baru penyebaran virus Covid-19.

Baca juga  Presiden Joko Widodo Bertolak ke Papua untuk Kunjungan Kerja

Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (PMPD) Kabupaten Pakpak Bharat Saslian Sinamo dalam laporannya menjelaskan, Pilkades di daerahnya telah menyesuaikan Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pilkades di Kabupaten Pakpak Bharat. Dalam regulasi itu, mengatur penerapan prokes dan pembatasan jumlah pemilih di masing-masing Tempat Pemungutan Suara (TPS) tak lebih dari 500 orang.

Selain Saslian Sinamo, dalam kesempatan itu turut bergabung jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Pakpak Bharat, serta perwakilan TNI dan Polri yang mendukung penuh pengamanan pelaksanaan Pilkades tersebut.

Adapun Pilkades di Kabupaten Pakpak Bharat berlangsung di 30 desa yang berada di 8 kecamatan. Gelaran ini diikuti oleh 96 calon kepala desa yang terdiri dari 83 laki-laki dan 13 perempuan, dengan jumlah pemilih sebanyak 20.727 orang yang tersebar di 124 TPS.

Latest Articles

Menteri Nusron Imbau Kepala Daerah Se-NTB Percepat Penyusunan RDTR untuk Optimalkan Potensi Daerah

Agraria.today | Mataram - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala...

Setiap ASN Adalah Humas, CPNS ATR/BPN Perlu Menjadi Penghubung Informasi yang Dipahami Masyarakat

Agraria.today | Cikeas - Dalam era digital yang serba...

Ikuti Arahan WFH di Hari Jumat, Kementerian ATR/BPN Pastikan Layanan Pertanahan Tetap Berjalan Optimal

Agraria.today | Jakarta - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan...

Kementerian ATR/BPN Jadi Supporting Utama PSN Pelabuhan Palembang Baru Tanjung Carat

Agraria.today | Palembang - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan...

Ruko Berstatus HGB Bisa Jadi Hak Milik, Simak Syarat dan Ketentuannya

Agraria.today | Jakarta - Status hak atas tanah menjadi...

Optimalisasi Lahan HGU Jadi Salah Satu Strategi Satgas PPR Percepat Huntap

Agraria.today - Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas...

Related Articles

Menteri Nusron Imbau Kepala Daerah Se-NTB Percepat Penyusunan RDTR untuk Optimalkan Potensi Daerah

Agraria.today | Mataram - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, mengimbau pemerintah daerah (Pemda) di Provinsi Nusa Tenggara Barat...

Setiap ASN Adalah Humas, CPNS ATR/BPN Perlu Menjadi Penghubung Informasi yang Dipahami Masyarakat

Agraria.today | Cikeas - Dalam era digital yang serba cepat dan terbuka, setiap Aparatur Sipil Negara (ASN) Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional...

Ikuti Arahan WFH di Hari Jumat, Kementerian ATR/BPN Pastikan Layanan Pertanahan Tetap Berjalan Optimal

Agraria.today | Jakarta - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menetapkan kebijakan work from home (WFH) setiap hari Jumat. Kebijakan ini merujuk...