AGRARIA.TODAY – Pelaksana Harian (Plh) Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Keuangan Daerah (Keuda) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Agus Fatoni berharap, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) seperti Bank Perkreditan Rakyat (BPR) maupun BPR Syariah dapat berperan mendukung pertumbuhan ekonomi di daerah. Pasalnya, keberadaan BUMD bertujuan memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian di daerah, seperti menyelenggarakan kemanfaatan umum dan memperoleh keuntungan.
“BPR milik Pemda yang berjumlah 204 BPR dengan total aset sebesar Rp 36,7 triliun, total kredit Rp 28,02 triliun, total dana pihak ketiga sebesar Rp 25,3 triliun, memiliki peran strategis dalam mendorong perekonomian daerah,” ungkap Fatoni dalam Musyawarah Nasional IX Perhimpunan BPR Milik Pemerintah Daerah (Perbamida) se-Indonesia yang berlangsung di Hotel Shangrila Surabaya, Jawa Timur, Kamis (2/12/2021).
Fatoni mengatakan, BPR milik pemerintah daerah (Pemda) merupakan perantara yang harus mampu memberikan pelayanan prima bagi masyarakat, seperti kredit murah, tabungan, dan sebagainya.
Melalui peran itu, kata dia, Pemda perlu memberi perhatian terhadap BPR, salah satunya dengan memperkuat permodalan secara berkelanjutan sesuai kemampuan keuangan daerah, kebutuhan BUMD, dan masyarakat.
“Kita sama-sama merasakan dampak pandemi Covid-19 yang mengakibatkan turunnya pertumbuhan ekonomi global dan berakibat buruk terhadap laju pertumbuhan ekonomi nasional,” katanya.
Karena itu, menurut Fatoni, untuk menggerakkan perekonomian di daerah tidaklah cukup hanya mengandalkan fiskal APBD. Namun, upaya itu perlu didorong oleh aktivitas perekonomian lainnya, seperti melalui sektor perbankan. Di lain sisi, lanjut Fatoni, saat ini pertumbuhan ekonomi pada triwulan III Tahun 2021 terdapat 32 provinsi yang ekonominya tumbuh positif.
Fatoni menjelaskan, BPR sebagai BUMD diakuinya telah mendorong pemulihan perekonomian. Hal itu dilakukan dengan dengan menerapkan berbagai skema inovatif dan aplikatif seperti dalam memberikan stimulus bagi UMKM.
“Perbankan daerah baik Bank Pembangunan Daerah (BPD) maupun BPR milik Pemda dengan competitive advantage-nya yaitu kedekatan dengan masyarakat harus terus berinovasi menciptakan produk dan cara untuk mendukung UMKM sehingga menjadi pemenang di daerahnya,” pungkasnya.
Selain itu, Fatoni menegaskan, jumlah UMKM di Indonesia sebanyak 64,3 juta unit. Jumlah ini merupakan pasar yang masih membutuhkan dukungan dari pihak perbankan.
“UMKM merupakan penggerak perekonomian masyarakat serta mendorong percepatan perekonomian, namun tanpa dorongan permodalan dari perbankan akan susah untuk dapat berkembang,” ujarnya.