Terkini AgrariaTP PKK Gelar Rakor Manajemen Perencanaan Program dan Penganggaran untuk 10 Program...

TP PKK Gelar Rakor Manajemen Perencanaan Program dan Penganggaran untuk 10 Program Pokok PKK

AGRARIA.TODAY – Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Pusat menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Manajemen Perencanaan Program dan Penganggaran untuk 10 Program Pokok PKK di Palembang. Gelaran yang berlangsung dari tanggal 1 hingga 3 Desember 2021 ini dihadiri oleh TP PKK Provinsi Sumatera Selatan. Selain itu, turut hadir secara daring melalui aplikasi Zoom Meeting para Ketua TP PKK provinsi, kabupaten/kota se-Indonesia.

Dalam sambutannya, Ketua Umum TP PKK Tri Tito Karnavian menjelaskan, kegiatan ini mempunyai arti penting dan strategis dalam mendukung tahap perencanaan program dan penganggaran Gerakan PKK. Karena itu, dirinya berharap, kegiatan ini dapat meningkatkan kualitas 10 program pokok PKK, serta membuat pelaksanaannya lebih efektif dan tepat sasaran.

Selain itu, Tri berharap, Rakor ini menjadi momentum membangun komitmen seluruh pengurus PKK baik di pusat maupun daerah, terutama dalam mewujudkan pelaksanaan berbagai program PKK dengan perencanaan yang baik.

Baca juga  Presiden Jokowi: Jangan apa-apa antek asing

“Agar hasilnya dapat berdaya guna, berkelanjutan, tepat sasaran dan tentunya bermanfaat bagi masyarakat, serta dapat mendukung pelaksanaan program-program strategis pemerintah, khususnya dalam hal pemberdayaan masyarakat,” ungkap Tri saat membuka gelaran tersebut, Rabu (1/12/2021).

Tri juga berharap, kegiatan yang dilaksanakan, baik dalam bentuk Rakor maupun kegiatan penguatan kelembagaan Gerakan PKK lainnya, dapat benar-benar menghasilkan capaian dan manfaat yang nyata. Alasannya, hal ini menjadi wujud kontribusi TP PKK kepada pemerintah dan masyarakat.

Gerakan PKK, kata Tri, merupakan gerakan nasional dalam pembangunan masyarakat yang tumbuh dari bawah, yang pengelolaannya dari, oleh, dan untuk masyarakat.

“Ini merupakan amanat penting dari Permendagri Nomor 36 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan PKK sebagai mitra pemerintah, TP PKK memiliki peran yang sangat penting dalam memberdayakan masyarakat dan mendukung pelaksanaan program-program strategis pemerintah,” tambahnya.

Baca juga  Pj Gubernur Bahtiar Panen Raya Padi Bersama Petani di Tengah El Nino

Lebih lanjut, tambah Tri, hal tersebut dapat diwujudkan melalui pelaksanaan 10 Program Pokok PKK. Sebab, dalam pelaksanaannya TP PKK berperan sebagai motor utama yang menggerakkan kader dan menjalin koordinasi serta sinergisitas dengan para stakeholder, baik dari sisi pemerintahan maupun lembaga-lembaga nonpemerintah.

Sementara itu, mewakili panitia penyelenggara, Sekretaris III Pengurus Pusat TP PKK Meydy DS Malonda dalam laporannya menjelaskan, Rakor ini digelar untuk meningkatkan manajemen perencanaan program dan penganggaran 10 Program Pokok PKK, serta meningkatkan kualitas dari 10 Program PKK.

“Selain itu penyelenggaraan kegiatan ini merupakan komitmen Kemendagri melalui Ditjen Bina Pemerintahan Desa dan Tim Penggerak PKK Pusat dan daerah sebagai upaya peningkatan kualitas 10 Program Pokok PKK. Kegiatan ini juga merupakan upaya untuk meningkatkan pengelolaan program, terutama dalam tahapan perencanaan dan penganggaran dalam 10 Program Pokok PKK agar menjadi lebih efektif dan efisien,” pungkas Meydy.

Latest Articles

Menteri Nusron Imbau Kepala Daerah Se-NTB Percepat Penyusunan RDTR untuk Optimalkan Potensi Daerah

Agraria.today | Mataram - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala...

Setiap ASN Adalah Humas, CPNS ATR/BPN Perlu Menjadi Penghubung Informasi yang Dipahami Masyarakat

Agraria.today | Cikeas - Dalam era digital yang serba...

Ikuti Arahan WFH di Hari Jumat, Kementerian ATR/BPN Pastikan Layanan Pertanahan Tetap Berjalan Optimal

Agraria.today | Jakarta - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan...

Kementerian ATR/BPN Jadi Supporting Utama PSN Pelabuhan Palembang Baru Tanjung Carat

Agraria.today | Palembang - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan...

Ruko Berstatus HGB Bisa Jadi Hak Milik, Simak Syarat dan Ketentuannya

Agraria.today | Jakarta - Status hak atas tanah menjadi...

Optimalisasi Lahan HGU Jadi Salah Satu Strategi Satgas PPR Percepat Huntap

Agraria.today - Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas...

Related Articles

Menteri Nusron Imbau Kepala Daerah Se-NTB Percepat Penyusunan RDTR untuk Optimalkan Potensi Daerah

Agraria.today | Mataram - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, mengimbau pemerintah daerah (Pemda) di Provinsi Nusa Tenggara Barat...

Setiap ASN Adalah Humas, CPNS ATR/BPN Perlu Menjadi Penghubung Informasi yang Dipahami Masyarakat

Agraria.today | Cikeas - Dalam era digital yang serba cepat dan terbuka, setiap Aparatur Sipil Negara (ASN) Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional...

Ikuti Arahan WFH di Hari Jumat, Kementerian ATR/BPN Pastikan Layanan Pertanahan Tetap Berjalan Optimal

Agraria.today | Jakarta - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menetapkan kebijakan work from home (WFH) setiap hari Jumat. Kebijakan ini merujuk...