AGRARIA.TODAY – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mendukung percepatan pembangunan di daerah perbatasan Kabupaten Natuna. Namun, menyadari keterbatasan kapasitas fiskal daerah itu, dibutuhkan bantuan dari Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dan pemerintah pusat untuk mempercepat pembangunan di wilayah Natuna.
Hal itu disampaikan Mendagri usai menghadiri Rapat Koordinasi Pengelolaan Perbatasan Negara di Kabupaten Natuna bersama Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD, di Kantor Bupati Natuna, Selasa (23/11/2021).
Mendagri menjelaskan, pemerintah provinsi dapat membantu mempercepat pembangunan melalui penyusunan program untuk Kabupaten Natuna. Adapun upaya lainnya dapat dilakukan melalui penyaluran dana hibah. Tak hanya itu, Mendagri pun mengaku telah mendata apa saja yang perlu dilakukan oleh pemerintah pusat dalam mempercepat pembangunan di Natuna.
“Nah, kita sudah merekap, pemerintah pusat membuat apa saja, kami sudah melakukan rapat dulu sebelum berangkat,” ujar Mendagri.
Mendagri membeberkan sejumlah langkah yang akan dilakukan pemerintah pusat untuk mempercepat pembangunan di Natuna. Misalnya, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) akan membangun 38 Base Transceiver Station (BTS), sebagai upaya mempermudah layanan tekonologi informasi di daerah tersebut. Begitu pula dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (KemenPUPR) dan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) yang bakal memperbaiki sarana pendidikan. Tak ketinggalan, Kementerian Perdagangan (Kemendag) juga turut andil dalam membenahi fasilitas pasar.
“Tinggal kita nanti evaluasi, yang mana sudah dikerjakan (dan) mana yang belum,” terang Mendagri yang notabene merupakan Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP).
Di lain sisi, lanjut Mendagri, kehadirannya bersama Menko Polhukam juga untuk menghimpun berbagai persoalan di Natuna yang perlu penanganan. Misalnya, persoalan yang dihadapi TNI dan Polri, seperti kondisi alutsista yang usianya sudah relatif lawas. Persoalan lainnya yakni terkait dukungan terhadap kebutuhan operasional TNI dan Polri di Natuna. Seluruh permasalahan itu nantinya dibahas di tingkat pusat bersama pemangku kepentingan terkait.
“Karena tugas dari BNPP itu adalah koordinasi, jadi kita akan melakukan koordinasi di bawah arahan dari Bapak Menko Polhukam,” ujar Mendagri.
Tak hanya itu, Mendagri dan Menko Polhukam juga menghimpun berbagai masalah yang masih dihadapi pemerintah daerah setempat. Beberapa di antaranya menyangkut persoalan listrik, keberadaan tower, dan ketersediaan air. Persoalan lainnya yaitu berkaitan dengan pengembangan untuk industri perikanan. Menurutnya, sektor ini berpotensi menjadi sumber pendapatan asli daerah (PAD). Selama ini PAD Natuna masih mengandalkan pertambangan galian batu yang dinilai tidak cukup maksimal.