Terkini AgrariaPenerapan PPKM, Ini Updatenya!

Penerapan PPKM, Ini Updatenya!

AGRARIA.TODAY – Jakarta, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut B. Pandjaitan mengumumkan evaluasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) dalam konferensi pers secara virtual, Senin (8-10-2021). Dalam keterangan persnya Menko Luhut mengatakan, PPKM yang diterapkan pemerintah sampai saat ini masih memberikan dampak yang terus membaik. Ini bisa dilihat dari situasi Pandemi Covid-19 yang terus terjaga pada kondisi rendah, dan kasus konfirmasi di Jawa Bali yang terus mengalami penurunan.

Namun di sisi lain, Menko Luhut melanjutkan, terdapat tren kenaikan kasus di beberapa kabupaten/kota di Pulau Jawa-Bali utamanya terjadi pada 43 Kabupaten/Kota dari 128 Kabupaten/Kota atau 33,6 persen dalam 7 hari terakhir. “Kami akan mengumpulkan kepala daerah dari 43 kabupaten/kota di Jawa Bali tersebut untuk segera mengidentifikasi dan melakukan intervensi demi menahan tren kenaikan kasus,” tegas Menko Luhut.

Terkait relaksasi PPKM yang terus dilakukan oleh Pemerintah di beberapa sektor, Menko Luhut mengatakan penerapan protokol kesehatan dan peduli lindungi masih dilakukan dengan baik seperti di pusat perbelanjaan atau mall. Namun di sisi lain Menko Luhut mengungkapkan ada beberapa pelanggaran yang masih ditemukan di sejumlah club dan restoran di Bali.

“Kami menemukan beberapa pelanggaran di lapangan utamanya terjadi pada beberapa restoran dan beach club yang ada di wilayah Bali. Beach Club dan Bar beroperasi tanpa pembatasan kapasitas, tidak ada pengaturan jarak, dan tidak ada sanksi dari pihak pengelola untuk pelanggaran protokol kesehatan selama beraktivitas. Tidak ada paksaan untuk scan QR Code Peduli Lindungi, sehingga angka tidak merepresentasikan kondisi lapangan,” katanya.

Baca juga  Uji Emisi Dan Kendaraan Listrik Jadi Solusi Tekan Polusi

Mengenai hal tersebut Menko Luhut meminta kepada Pemerintah Daerah untuk berperan
aktif dan tegas dalam menindak pelanggaran seperti ini dan mewajibkan seluruh pengelola agar memiliki QR Code Peduli Lindungi dan juga memastikan agar para tamu melakukan scan barcode tersebut.

Bukan hanya di Bali, pelanggaran juga di temukan di di Bandung pada Bar dan Club yang masih beroperasi di luar ketentuan, dan tempat wisata yang masih lemah dalam penegakkan protokol kesehatan.

“Untuk itu, saya meminta kepada Forkompimda setempat diwilayah tersebut dan wilayah lain
juga agar memberikan tindakan tegas kepada segala bentuk pelanggaran yang ada dan tidak bermain-main dengan membiarkan hal semacam ini terjadi,” tegas Menko Luhut.

Pada kesempatan yang sama Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan, PPKM di luar Jawa-Bali akan diperpanjang selama dua minggu mulai 9 hingga 22 November 2021 mendatang dengan kriteria level assesmen ditambahkan dengan capaian vaksin. “Sehingga untuk capaian vaksin dibawah 50 persen akan dinaikan 1 level ppkm,” katanya menjelaskan.

Terkait hal itu, Menko Airlangga mengatakan ada 156 kabupaten/kota yang asesmen level 2 namun karena vaksinasinya di bawah 50 persen sehingga dinaikkan menjadi level 3. Jadi ada 160 kabupaten/kota pada level 3. Kemudian di level 2 total ada 175 kabupaten/kota dan level 1 ada 51 kabupaten/kota,” jelasnya.

Baca juga  Ditjen Polpum Gelar Rapat Jaring Masukan untuk Pedoman Umum Penyusunan APBD 2023

Disamping itu, Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin dalam konferensi pers yang sama mengupdate jumlah cakupan vaksinasi. Menteri Budi mengatakan sejauh ini sudah 125 juta orang Indonesia telah divaksin covid-19 dosis satu atau 60 persen dari yang ditargetkan. Sementara yang sudah mendapatkan vaksinasi lengkap sebanyak hampir 80 juta orang atau 38 persen dari target.

“Per-kemarin sudah ada 205 juta yang divaksin, Kita menembus 200 juta dosis di minggu lalu. Dengan laju seperti ini, kita estimasi di akhir tahun akan bisa kita berikan 290-300 juta dosis,” tuturnya.

Menkes juga memaparkan Indonesia saat ini terus melakukan deteksi untuk mencegah masuknya varian baru COVID-19 yaitu A.Y.4.2 yang kini sudah ada di Malaysia. Sebagai pencegahannya, menurut Budi Indonesia sudah melakukan 1.500 sampai 1.800 genome sequence test yang dilakukan dan hasilnya belum ada varian baru yang masuk ke Tanah Air.

“A.Y.4.2 sudah sampai di Malaysia tapi belum atau tidak terdeteksi di Indonesia sampai sekarang, kita jaga terus perbatasan apalagi banyak orang Indonesia keluar masuk dari Malaysia, ini nanti akan kita tingkatkan penjagaannya” tegasnya.

Terakhir Menko Luhut tidak bosan mengajak agar semua masyarakat Indonesia  terus memanjatkan doa sekaligus berupaya untuk tidak lengah dalam penerapan protokol kesehatan.

“Disiplin protokol Kesehatan adalah kunci agar kasus tetap terkendali. Kita tidak boleh lengah untuk terus waspada dan hati-hati terhadap Covid-19,” pungkasnya.

Latest Articles

Menteri Nusron Imbau Kepala Daerah Se-NTB Percepat Penyusunan RDTR untuk Optimalkan Potensi Daerah

Agraria.today | Mataram - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala...

Setiap ASN Adalah Humas, CPNS ATR/BPN Perlu Menjadi Penghubung Informasi yang Dipahami Masyarakat

Agraria.today | Cikeas - Dalam era digital yang serba...

Ikuti Arahan WFH di Hari Jumat, Kementerian ATR/BPN Pastikan Layanan Pertanahan Tetap Berjalan Optimal

Agraria.today | Jakarta - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan...

Kementerian ATR/BPN Jadi Supporting Utama PSN Pelabuhan Palembang Baru Tanjung Carat

Agraria.today | Palembang - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan...

Ruko Berstatus HGB Bisa Jadi Hak Milik, Simak Syarat dan Ketentuannya

Agraria.today | Jakarta - Status hak atas tanah menjadi...

Optimalisasi Lahan HGU Jadi Salah Satu Strategi Satgas PPR Percepat Huntap

Agraria.today - Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas...

Related Articles

Menteri Nusron Imbau Kepala Daerah Se-NTB Percepat Penyusunan RDTR untuk Optimalkan Potensi Daerah

Agraria.today | Mataram - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, mengimbau pemerintah daerah (Pemda) di Provinsi Nusa Tenggara Barat...

Setiap ASN Adalah Humas, CPNS ATR/BPN Perlu Menjadi Penghubung Informasi yang Dipahami Masyarakat

Agraria.today | Cikeas - Dalam era digital yang serba cepat dan terbuka, setiap Aparatur Sipil Negara (ASN) Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional...

Ikuti Arahan WFH di Hari Jumat, Kementerian ATR/BPN Pastikan Layanan Pertanahan Tetap Berjalan Optimal

Agraria.today | Jakarta - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menetapkan kebijakan work from home (WFH) setiap hari Jumat. Kebijakan ini merujuk...