Terkini AgrariaHadiri Sosialisasi Program Strategis Bersama Komisi II DPR RI di Kota Bogor,...

Hadiri Sosialisasi Program Strategis Bersama Komisi II DPR RI di Kota Bogor, Wamen ATR/Waka BPN: Sertipikat Tanah, Jamin Kepastian Hukum

AGRARIA.TODAY – Gaung percepatan pendaftaran tanah melalui Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), terus menjadi komitmen dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) hingga target seluruh tanah di Indonesia terdaftar pada tahun 2025. Guna mencapai target tersebut, Kementerian ATR/BPN melakukan berbagai upaya, salah satunya dengan melaksanakan Sosialisasi Program Strategis Kementerian ATR/BPN bersama Komisi II DPR RI terkait PTSL, bertempat di Padjadjaran Hotel, Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat, Senin (18/10/2021).

Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Surya Tjandra, saat membuka kegiatan sosialisasi menyampaikan, jika kepemilikan sertipikat tanah oleh masyarakat sebagai bukti penguasaan hak atas tanah telah menjadi hal yang sangat penting untuk terus dilakukan. Itulah yang melatarbelakangi Kementerian ATR/BPN melaksanakan Sosialisasi Program Strategis PTSL. Sosialisasi tersebut juga dilakukan sebagai upaya menyadarkan masyarakat akan pentingnya sertipikat tanah.

“Hal ini sangat penting agar seluruh masyarakat Indonesia memiliki kepastian hukum hak atas tanahnya sehingga melalui sertipikat tanah tersebut, seluruh masyarakat dijamin haknya dan negara juga menegaskan bahwa tanda bukti sertipikat tanah tersebut sah secara hukum,” ungkapnya.

Surya Tjandra menambahkan bahwa saat ini Kementerian ATR/BPN telah bertransformasi digital sehingga masyarakat tidak perlu ke kantor pertanahan, tetapi bisa dilakukan secara digital. Pelayanan digital tersebut di antaranya Pengecekan Sertipikat Tanah, Hak Tanggungan Elektronik, Informasi Zona Nilai Tanah, Loketku, serta beberapa lainnya. “Dengan transformasi digital bukan hanya mempermudah pelayanan masyarakat saja, tetapi juga adanya kepastian dan meminimalisir terjadinya dua kepemilikan sertipikat tanah karena nantinya sistem yang akan mendeteksi,” ujarnya.

Baca juga  Kuliah Pakar UNUSA, Menteri Nusron Paparkan Peran Strategis Mahasiswa dalam Perubahan Pertanahan dan Tata Ruang

Anggota Komisi II DPR RI, Irwan Ardi Hasman, menyerukan kepada para peserta sosialisasi yang hadir akan pentingnya sertipikat tanah. Ia berharap masyarakat dapat teredukasi melalui sosialisasi ini sehingga masyarakat khususnya di Kota Bogor, tanpa ragu dan segera untuk menyelesaikan persyaratan-persyaratan dalam mengikuti program PTSL. Kemudian untuk masyarakat yang sudah memiliki sertipikat tanah, tolong dipergunakan sebaik-baiknya dan diharapkan dapat dipergunakan untuk industri menengah sehingga ekonomi masyarakat Kota Bogor dapat meningkat.

“Dulu ada makanan laksa dari Bogor. Kuliner tersebut kita harus kembangkan. Bagaimana mengundang masyarakat sekitar Kota Bogor untuk datang maka itu merupakan suatu peluang untuk meningkatkan ekonomi masyarakat. Jangan menggadaikan sertipikat tanah untuk membeli mobil atau hal konsumtif lainnya. Dengan adanya peluang ekonomi, masyarakat Kota Bogor diharapkan dapat berkembang dan sejahtera,” tuturnya.

Baca juga  Anugerah Kartini Musik dan Film 2025 , Sukses Wakil Ketua Komisi IX, Nihayatul Wafiroh Minta Diselenggarakan setiap Tahun

Hal senada juga disampaikan oleh Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Barat, Dalu Agung Darmawan, yang mengungkapkan bahwa program PTSL ini hadir untuk mempermudah masyarakat dalam mengurus sertipikat tanah. Jika program ini gagal, yang dirugikan ialah masyarakat. “Tolong program ini disebarluaskan ke seluruh masyarakat khususnya di Kota Bogor bahwa program ini benar adanya. Kami pun akan komunikasikan program PTSL ini secara besar-besaran sehingga masyarakat tertarik untuk berpartisipasi,” ungkapnya.

Kepala Subbagian Media Center pada Biro Hubungan Masyarakat, Nur Adhani, dalam laporan penyelenggara menyampaikan, jika kegiatan sosialisasi ini juga dilaksanakan penyerahan sertipikat Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) secara simbolis kepada sepuluh orang perwakilan masyarakat di Kota Bogor. Penyerahan ini diberikan langsung oleh Anggota Komisi II DPR RI, Irwan Ardi Hasman, didampingi oleh Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Surya Tjandra; Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Barat, Dalu Agung Darmawan; dan Kepala Kantor Pertanahan Kota Bogor, Rahmat. (TA/RM)

#KementerianATRBPN
#MelayaniProfesionalTerpercaya
#MajuDanModern
#MenujuPelayananKelasDunia

Latest Articles

Menteri Nusron Imbau Kepala Daerah Se-NTB Percepat Penyusunan RDTR untuk Optimalkan Potensi Daerah

Agraria.today | Mataram - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala...

Setiap ASN Adalah Humas, CPNS ATR/BPN Perlu Menjadi Penghubung Informasi yang Dipahami Masyarakat

Agraria.today | Cikeas - Dalam era digital yang serba...

Ikuti Arahan WFH di Hari Jumat, Kementerian ATR/BPN Pastikan Layanan Pertanahan Tetap Berjalan Optimal

Agraria.today | Jakarta - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan...

Kementerian ATR/BPN Jadi Supporting Utama PSN Pelabuhan Palembang Baru Tanjung Carat

Agraria.today | Palembang - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan...

Ruko Berstatus HGB Bisa Jadi Hak Milik, Simak Syarat dan Ketentuannya

Agraria.today | Jakarta - Status hak atas tanah menjadi...

Optimalisasi Lahan HGU Jadi Salah Satu Strategi Satgas PPR Percepat Huntap

Agraria.today - Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas...

Related Articles

Menteri Nusron Imbau Kepala Daerah Se-NTB Percepat Penyusunan RDTR untuk Optimalkan Potensi Daerah

Agraria.today | Mataram - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, mengimbau pemerintah daerah (Pemda) di Provinsi Nusa Tenggara Barat...

Setiap ASN Adalah Humas, CPNS ATR/BPN Perlu Menjadi Penghubung Informasi yang Dipahami Masyarakat

Agraria.today | Cikeas - Dalam era digital yang serba cepat dan terbuka, setiap Aparatur Sipil Negara (ASN) Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional...

Ikuti Arahan WFH di Hari Jumat, Kementerian ATR/BPN Pastikan Layanan Pertanahan Tetap Berjalan Optimal

Agraria.today | Jakarta - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menetapkan kebijakan work from home (WFH) setiap hari Jumat. Kebijakan ini merujuk...