AGRARIA.TODAY – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) sebagai mitra kerja Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) terus berupaya meningkatkan kualitas PPAT di bidang layanan pertanahan. Hal tersebut diwujudkan melalui pelaksanaan kegiatan Peningkatan Kualitas PPAT Gelombang III Tahun 2021 yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah di Hotel Royal Kuningan, Jakarta, Senin (11/10/2021) malam.
Mewakili Direktur Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah, Musriadi selaku Direktur Pengaturan Tanah Komunal, Hubungan Kelembagaan dan Pembinaan PPAT, Kementerian ATR/BPN, menyampaikan beberapa tujuan dari kegiatan peningkatan kualitas PPAT ini. “Kegiatan ini untuk menghasilkan PPAT yang berkualitas dan profesional, serta meningkatkan kemampuan dan pengetahuan di bidang pertanahan. Kegiatan ini juga dapat meningkatkan kualitas dalam melayani masyarakat, meningkatkan pemahaman dasar hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, pembinaan dan pengawasan administrasi pertanahan, serta pelaksanaan jabatan PPAT,” ucap Musriadi dalam sambutannya.
Musriadi berpesan kepada para PPAT bahwa sebagai pejabat publik, mampu benar-benar bekerja secara profesional dan menjunjung tinggi etika profesi sehingga tugas dan pekerjaan mulia sebagai PPAT dapat berjalan dengan baik. “PPAT punya peran penting, terlebih dalam hal pertanahan. PPAT adalah ujung tombak dalam konteks administrasi pertanahan. Oleh karena itu, unsur kehati-hatian sangat diperlukan,” ungkapnya.
Namun, Musriadi menyayangkan bahwa masih ada oknum PPAT yang terlibat dalam kasus praktik mafia tanah. Ia menegaskan bahwa Kementerian ATR/BPN akan memberikan hukuman tegas kepada oknum PPAT yang melanggar kode etik sesuai dengan peraturan perundang-undangan. “Banyak laporan bahwa pelayanan PPAT di masyarakat masih kurang maksimal serta ada keterlibatan oknum PPAT dalam kasus mafia tanah. Saya harap ke depan tidak ada lagi yang terlibat dalam kasus-kasus tersebut,” ujar Musriadi.
Lebih lanjut, Musriadi menegaskan bahwa sebagai mitra kerja Kementerian ATR/BPN, PPAT diharapkan mampu ikut serta mendukung transformasi digital Kementerian ATR/BPN. “Pelayanan akan berevolusi dan semakin dituntut untuk mengikuti perkembangan, yaitu dengan cara memberikan layanan daring. Saya minta kepada setiap PPAT untuk registrasi di situs resmi Kementerian ATR/BPN. Hal ini bertujuan untuk mendukung layanan elektronik yang sedang dilaksanakan oleh Kementerian ATR/BPN,” tutupnya.
Pada kesempatan yang sama, Ketua Umum IPPAT, Hapendi Harahap, dalam sambutannya berharap dengan dilaksanakannya kegiatan peningkatan kualitas PPAT ini, dapat menjadi bekal bagi para PPAT memberikan manfaat yang nyata untuk masyarakat. “Kegiatan ini merupakan salah satu sarana untuk mendukung terciptanya PPAT yang berkualitas. Layanan kepada masyarakat menjadi lebih cepat dan lebih baik, serta tetap menjaga hubungan baik antar mitra, yaitu sama-sama memberikan manfaat untuk kebaikan semua,” ungkapnya.
Menanggapi masih adanya oknum PPAT yang melanggar kode etik, Hapendi Harahap mengingatkan para pengurus untuk bisa kerja keras, kerja cerdas, dan kerja ikhlas dalam menjalankan roda organisasi. “Sudah menjadi rahasia umum banyak PPAT tersangkut kasus hukum. Oleh sebab itu, penguatan advokasi akan kita lakukan. Demikian juga kita harus membangun kemitraan strategis dengan berbagai pihak, misal dengan kantor-kantor BPN, Polri, dan instansi pemerintah/lembaga lainnya,” jelas Hapendi Harahap. (RE)
#KementerianATRBPN
#MelayaniProfesionalTerpercaya
#MajuDanModern
#MenujuPelayananKelasDunia