Terkini AgrariaHalim Iskandar Tinjau BUMDes Mbangun Deso yang Sukses Kelola Desa Wisata Edupark

Halim Iskandar Tinjau BUMDes Mbangun Deso yang Sukses Kelola Desa Wisata Edupark

AGRARIA.TODAY – Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Abdul Halim Iskandar meninjau Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Mbangun Deso di Desa Kajar, Kabupaten Rembang, Jumat (17/9/2021).

BUMDes ini berhasil mengembangkan Desa Wisata Kajar yang memiliki sarana edupark, yakni sebuah taman edukasi yang mengintegrasikan antara pertanian dan peternakan.

Rencananya, di wilayah ini akan dibangun sarana edupark dengan skala lebih besar, yang akan melibatkan sejumlah desa lainnya.

“Di wilayah ini akan dibikin integrated farming (pertanian terpadu) yang lebih besar, yang melibatkan hingga 6 desa. Ada kerja sama tiga pihak, dana desa; KUR (Kredit Usaha Rakyat), kemudian supporting PT Semen Gresik sehingga akan menjadi model integrated farming yang lebih luas,” ujarnya.

Halim Iskandar mengatakan, pengembangan desa wisata edupark yang merupakan kerja sama antara BUMDes Mbangun Deso dan PT Semen Gresik Pabrik Rembang ini menjadi model kerja sama yang dapat diduplikasi oleh desa dan berbagai perusahaan lainnya.

Baca juga  Terima Pengaduan Melalui BAP DPD RI, Menteri Nusron Jelaskan Soal Tanah di Food Estate Papua Selatan dan Penguasaan Fisik Tanah di NTB

Menurutnya, pendampingan BUMDes dan BUMDes Bersama dari berbagai usaha/industri penting dilakukan untuk meningkatkan geliat ekonomi desa.

“Supaya dunia usaha bisa memberikan dampak langsung kepada geliat ekonomi di perdesaan, salah satu caranya adalah dengan adanya pendampingan dunia usaha ke BUMDes dan BUMDes Bersama,” ujarnya.

Pria yang juga akrab disapa Gus Halim ini menerangkan, pengembangan BUMDes dilakukan bukan semata-mata berkaitan dengan profit dan peningkatan Pendapatan Asli Desa (PADes), namun lebih untuk memberikan percepatan kesejahteraan bagi masyarakat desa. Menurutnya, BUMDes memiliki peran penting dalam menkoordinir dan menkonsolidasi berbagai UMKM di desa.

“BUMDes orientasinya bukan PADes. Tapi kesejahteraan masyarakat,” tegasnya.

Terkait hal tersebut, Gus Halim melarang BUMDes membuka unit usaha yang dapat mematikan usaha masyarakat desa setempat. Sebab menurutnya, hal tersebut tidak hanya akan menimbulkan konflik, namun juga akan berdampak pada penurunan pendapatan warga desa setempat.

Baca juga  Berbakti untuk Bangsa, Berbagi untuk Sesama pada Perayaan HKG PKK ke-50

“Makanya saya selalu tekankan, bahkan saya haruskan, bahwa BUMDes dan BUMDes Bersama jangan sekali-kali bangun unit usaha yang sudah dilakukan warga,” ujarnya.

Latest Articles

Menteri Nusron Imbau Kepala Daerah Se-NTB Percepat Penyusunan RDTR untuk Optimalkan Potensi Daerah

Agraria.today | Mataram - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala...

Setiap ASN Adalah Humas, CPNS ATR/BPN Perlu Menjadi Penghubung Informasi yang Dipahami Masyarakat

Agraria.today | Cikeas - Dalam era digital yang serba...

Ikuti Arahan WFH di Hari Jumat, Kementerian ATR/BPN Pastikan Layanan Pertanahan Tetap Berjalan Optimal

Agraria.today | Jakarta - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan...

Kementerian ATR/BPN Jadi Supporting Utama PSN Pelabuhan Palembang Baru Tanjung Carat

Agraria.today | Palembang - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan...

Ruko Berstatus HGB Bisa Jadi Hak Milik, Simak Syarat dan Ketentuannya

Agraria.today | Jakarta - Status hak atas tanah menjadi...

Optimalisasi Lahan HGU Jadi Salah Satu Strategi Satgas PPR Percepat Huntap

Agraria.today - Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas...

Related Articles

Menteri Nusron Imbau Kepala Daerah Se-NTB Percepat Penyusunan RDTR untuk Optimalkan Potensi Daerah

Agraria.today | Mataram - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, mengimbau pemerintah daerah (Pemda) di Provinsi Nusa Tenggara Barat...

Setiap ASN Adalah Humas, CPNS ATR/BPN Perlu Menjadi Penghubung Informasi yang Dipahami Masyarakat

Agraria.today | Cikeas - Dalam era digital yang serba cepat dan terbuka, setiap Aparatur Sipil Negara (ASN) Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional...

Ikuti Arahan WFH di Hari Jumat, Kementerian ATR/BPN Pastikan Layanan Pertanahan Tetap Berjalan Optimal

Agraria.today | Jakarta - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menetapkan kebijakan work from home (WFH) setiap hari Jumat. Kebijakan ini merujuk...