Terkini AgrariaMerespons Longsor Bogor, BNPB Turunkan Mobil Komunikasi Satelit dan Lakukan Pemetaan Cepat...

Merespons Longsor Bogor, BNPB Turunkan Mobil Komunikasi Satelit dan Lakukan Pemetaan Cepat Kawasan Terdampak

AGRARIA.TODAY – BNPB mengirimkan tim guna mendukung BPBD Kabupaten Bogor memetakan wilayah terdampak tanah longsor di Desa Cipinang, Kecamatan Rumpin, Kabupaten Bogor, pada Minggu (12/9). Dua hari sebelumnya dua rumah warga di wilayah itu mengalami rusak berat akibat material longsor. Longsor susulan masih berpotensi terjadi di wilayah yang berada pada ketinggian tersebut.

BNPB melalui Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan segera menurunkan personel setelah mendapatkan informasi tanah longsor dari Pusat Pengendalian Operasi (Pusdalops) BNPB. Saat ini, personel pemetaan cepat kawasan terdampak telah melakukan foto udara dengan memanfaatkan drone pada Minggu pagi (12/9). Pemotretan melalui drone sempat terkendala cuaca pada pagi hingga siang tadi.

“Untuk situasi di lapangan memang mendung dan berkabut, kami menunggu dari pagi juga tapi sinar mataharinya tetap sama,” ujar Ardiyan Rizqi Ananda yang berada di sekitar lokasi terdampak, Minggu (12/9).

Menurut masyarakat di sekitar lokasi kejadian, salah satu pemicu longsoran mungkin diakibatkan oleh aktivitas pendirian beton pancang yang difungsikan sebagai penahan material longsor di sisi barat dan barat laut pada tambang batuan andesit ini.

Salah satu pekerja tambang mengatakan, sebelum longsor utama yang terjadi pada Jumat (10/9) lalu, pukul 16.00 WIB, beberapa kali longsor kecil terjadi di lokasi tersebut. Sedangkan informasi warga setempat, getaran kerap dirasakan pada permukaan tanah di sekitar lokasi pembangunan saat proses pendirian beton pancang. Lokasi longsoran merupakan wilayah dengan batuan dasar berupa perlapisan batuan lempung dengan batuan pasir yang telah mengalami pengikisan.

Baca juga  Pemerintah Siapkan Langkah untuk Jaga Produktivitas dan Daya Beli Masyarakat

Jika dilihat landscape dari kawasan terdampak, permasalahan pemanfaatan ruang kawasan menjadi permasalahan utama. Galian tambang yang melebar hingga ke batas pemukiman membuat lereng tebing galian setinggi lebih kurang 40 meter tidak stabil meskipun sedang ditambahkan tiang pancang sebagai penguat. Kaidah-kaidah keteknikan dalam penguatan lereng tidak terlihat di lapangan sehingga bencana longsor terjadi dan merusak sebagian kawasan pemukiman.

Foto udara dibutuhkan untuk memetakan potensi bahaya longsor susulan yang bisa dipicu oleh curah hujan lebat dan berdurasi panjang. Adanya retakan tanah di sekitar pemukiman warga akibat longsor yang terjadi meningkatkan potensi risiko longsor susulan jika tidak ada langkah-langkah antisipasi. Informasi dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bogor menyebutkan longsoran awal sudah terjadi pada 3 Agustus 2021 lalu namun material longsor tidak sampai ke pemukiman warga.

 

Mobil Komunikasi Satelit

Selain dukungan pemetaan, BNPB mengerahkan mobil komunikasi ‘Komob’ untuk mendukung jaringan komunikasi radio dan internet untuk BPBD setempat. Hal tersebut mempermudah koordinasi dan transfer data kepada Pusdalops atau pun pemangku kepentingan lain. Saat komob tiba di lokasi, personel BNPB sempat melatihkan penggunaan fasilitas komob kepada petugas BPBD.

Baca juga  Jaga Daerah Perbatasan, Mendagri Canangkan Gerakan Nasional Sadar Tertib Arsip

Kehadiran komob di lapangan membuat alur komunikasi antara petugas di lapangan dengan pusat kendali operasi menjadi lebih baik. Laporan situasi di lapangan juga bisa dilakukan secara live dan alur pengiriman data pemetaan cepat juga bisa dilakukan dengan lebih baik. Pusdatinkom BNPB mengupayakan kehadiran komob ini dalam setiap kejadian bencana untuk mengantisipasi kendala komunikasi yang bisa terjadi di lapangan di saat jaringan internet atau sinyal komunikasi umum terganggu.

Berdasarkan analisis peringatan dini gerakan tanah dari Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) pada September 2021, Kecamatan Rumpin termasuk wilayah dengan potensi menengah hingga tinggi, serta berpotensi banjir bandang. Sejumlah kecamatan lain di kabupaten ini berada pada kategori menengah hingga tinggi untuk gerakan tanah. BNPB menghimbau agar pemerintah daerah bersama pengelola usaha pertambangan dapat segera melakukan langkah-langkah kesiapsiagaan terutama untuk menjamin keselamatan masyarakat yang berada di kawasan yang masih berpotensi longsor selama musim hujan.

 

#PakaiMaskerHargaMati
#TidakPakaiMaskerBisaMati
#SiapUntukSelamat
#KitaJagaAlamJagaKita
#BudayaSadarBencana
#BersatuLawanCovid19
#JagaJarakCucitangan

Latest Articles

Menteri Nusron Imbau Kepala Daerah Se-NTB Percepat Penyusunan RDTR untuk Optimalkan Potensi Daerah

Agraria.today | Mataram - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala...

Setiap ASN Adalah Humas, CPNS ATR/BPN Perlu Menjadi Penghubung Informasi yang Dipahami Masyarakat

Agraria.today | Cikeas - Dalam era digital yang serba...

Ikuti Arahan WFH di Hari Jumat, Kementerian ATR/BPN Pastikan Layanan Pertanahan Tetap Berjalan Optimal

Agraria.today | Jakarta - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan...

Kementerian ATR/BPN Jadi Supporting Utama PSN Pelabuhan Palembang Baru Tanjung Carat

Agraria.today | Palembang - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan...

Ruko Berstatus HGB Bisa Jadi Hak Milik, Simak Syarat dan Ketentuannya

Agraria.today | Jakarta - Status hak atas tanah menjadi...

Optimalisasi Lahan HGU Jadi Salah Satu Strategi Satgas PPR Percepat Huntap

Agraria.today - Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas...

Related Articles

Menteri Nusron Imbau Kepala Daerah Se-NTB Percepat Penyusunan RDTR untuk Optimalkan Potensi Daerah

Agraria.today | Mataram - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, mengimbau pemerintah daerah (Pemda) di Provinsi Nusa Tenggara Barat...

Setiap ASN Adalah Humas, CPNS ATR/BPN Perlu Menjadi Penghubung Informasi yang Dipahami Masyarakat

Agraria.today | Cikeas - Dalam era digital yang serba cepat dan terbuka, setiap Aparatur Sipil Negara (ASN) Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional...

Ikuti Arahan WFH di Hari Jumat, Kementerian ATR/BPN Pastikan Layanan Pertanahan Tetap Berjalan Optimal

Agraria.today | Jakarta - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menetapkan kebijakan work from home (WFH) setiap hari Jumat. Kebijakan ini merujuk...