Terkini AgrariaMendagri Minta Kepala Daerah Dukung Sinergitas Pengelolaan Bersama MCP

Mendagri Minta Kepala Daerah Dukung Sinergitas Pengelolaan Bersama MCP

AGRARIA.TODAY – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian meminta para kepala daerah agar mendukung sistem pengelolaan bersama Monitoring Centre for Prevention (MCP). Dukungan tersebut dapat dilakukan dengan menugaskan para inspektur daerahnya masing-masing agar terhubung dengan sistem tersebut.

“Karena ada sebagian besar sudah mengkonek (terhubung) dengan sistem MCP ini, tapi ada beberapa daerah yang masih belum dihubungkan tersambung dengan sistem ini,” ujar Mendagri saat memberi arahan sekaligus membuka secara resmi Rapat Koordinasi Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah secara Nasional (Rakorwasdanas), dan Launching Pengelolaan Bersama MCP secara virtual, Selasa (31/8/2021).

MCP ini merupakan bentuk kerja sama antara Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dalam mendukung pencegahan tindak pidana korupsi. Mendagri menyampaikan rasa terima kasihnya, karena baik KPK maupun BKPK telah bersedia menjalin kerja sama dengan Kemendagri.

Baca juga  PTSL Bantu Wujudkan Harapan Seluruh Bidang Tanah di Indonesia Terdaftar pada 2025

Mendagri menilai, sistem yang berasal dari inisiatif KPK tersebut lebih mengedepankan upaya pencegahan. Di samping KPK juga tetap melakukan upaya penindakan terhadap tindak pidana korupsi. “Ini saya menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang sangat tinggi kepada Bapak Ketua KPK dengan adanya inisiatif MCP ini, karena mengedepankan pencegahan dan kami kira pencegahan itu jauh lebih baik daripada pengobatan,” ungkap Mendagri.

Selain meluncurkan MCP, pada kesempatan tersebut Mendagri juga me-launching Aplikasi Sistem Infomasi Pengawasan Inspektorat Jenderal (SIWASIAT). Aplikasi ini merupakan sistem informasi pengawasan yang dibangun oleh Inspektorat Jenderal Kemendagri, untuk memenuhi kebutuhan pengawasan di era digitalisasi pemerintahan.

Latest Articles

Menteri Nusron Imbau Kepala Daerah Se-NTB Percepat Penyusunan RDTR untuk Optimalkan Potensi Daerah

Agraria.today | Mataram - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala...

Setiap ASN Adalah Humas, CPNS ATR/BPN Perlu Menjadi Penghubung Informasi yang Dipahami Masyarakat

Agraria.today | Cikeas - Dalam era digital yang serba...

Ikuti Arahan WFH di Hari Jumat, Kementerian ATR/BPN Pastikan Layanan Pertanahan Tetap Berjalan Optimal

Agraria.today | Jakarta - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan...

Kementerian ATR/BPN Jadi Supporting Utama PSN Pelabuhan Palembang Baru Tanjung Carat

Agraria.today | Palembang - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan...

Ruko Berstatus HGB Bisa Jadi Hak Milik, Simak Syarat dan Ketentuannya

Agraria.today | Jakarta - Status hak atas tanah menjadi...

Optimalisasi Lahan HGU Jadi Salah Satu Strategi Satgas PPR Percepat Huntap

Agraria.today - Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas...

Related Articles

Menteri Nusron Imbau Kepala Daerah Se-NTB Percepat Penyusunan RDTR untuk Optimalkan Potensi Daerah

Agraria.today | Mataram - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, mengimbau pemerintah daerah (Pemda) di Provinsi Nusa Tenggara Barat...

Setiap ASN Adalah Humas, CPNS ATR/BPN Perlu Menjadi Penghubung Informasi yang Dipahami Masyarakat

Agraria.today | Cikeas - Dalam era digital yang serba cepat dan terbuka, setiap Aparatur Sipil Negara (ASN) Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional...

Ikuti Arahan WFH di Hari Jumat, Kementerian ATR/BPN Pastikan Layanan Pertanahan Tetap Berjalan Optimal

Agraria.today | Jakarta - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menetapkan kebijakan work from home (WFH) setiap hari Jumat. Kebijakan ini merujuk...