AGRARIA.TODAY – Sebanyak 84 satuan kerja (Satker) yang terdapat di Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) telah diusulkan ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PANRB) guna mendapat predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM). Sebelumnya telah dilakukan penilaian terhadap 175 satker oleh Tim Penilai Internal (TPI) dan menghasilkan 84 satker.
Terhadap hal tersebut, Inspektur Jenderal (Irjen) Kementerian ATR/BPN, Sunraizal mengapresiasi ke-84 satker yang telah diusulkan ke KemenPANRB guna mendapat predikat WBK/WBBM. Harapannya adalah semua satker tersebut lolos sehingga memperoleh predikat tersebut. “Selain itu, pengajuan ke-84 satker ini sangat berpengaruh terhadap nilai kinerja pengawasan. Mudah-mudahan semakin banyak satker kita yang mendapat diajukan mendapat predikat WBK/WBBM,” kata Irjen saat memberikan Pembekalan Satuan Kerja WBK/WBBM Tahun 2021 dan Persiapan Pembangunan Zona Integritas Tahun 2022, melalui pertemuan daring, Senin (16/08/2021).
Pembangunan Zona Integritas sekarang ini terus didorong di seluruh satker di Kementerian ATR/BPN. Bagi Irjen, hal ini memang sangat penting tetapi perlu ditunjang oleh niat dan keinginan untuk membangun Zona Integritas. Selain itu, perlu juga didukung oleh usaha untuk melengkapi sarana/prasarana maupun hasil-hasil survei. “Saya yakin apabila kita melakukan pelayanan yang baik dan penanganan pengaduan yang baik, Insya Allah ini akan berpengaruh pada hasil WBK/WBBM yang akan kita capai,” ujarnya.
Lebih lanjut, Irjen mengemukakan ada lima tahapan untuk membangun WBK/WBBM. “Yang pertama adalah penilaian dokumen. Ini wajib dilalui oleh tiap-tiap satker, yang hasilnya adalah eviden. Berikutnya adalah survei pengguna layanan. Ini diharapkan tiap satker aktif dalam menjaring aspirasi bagi pengguna layanan untuk peningkatan kualitas pelayanan atau _image branding_,” kata Sunraizal.
Tahap ketiga adalah penguasaan tiap-tiap satker terhadap materi Zona Integritas. Irjen menjelaskan bahwa tiap-tiap satker harus menguasai materi Zona Integritas, proses reformasi dalam pelayanan, serta Lembar Kerja Evaluasi (LKE). Irjen juga berpesan agar pimpinan satker mengetahui dan menguasai betul presentasi yang akan dipaparkan. “Tahapan keempat adalah verifikasi lapang oleh Tim KemenPANRB di mana sebelumnya kegiatan ini dilakukan, Inspektorat Jenderal (Itjen) menyampaikan terlebih dahulu kepada Tim KemenPANRB apa saja yang telah dibangun oleh satker yang akan diverifikasi,” ungkap Sunraizal.
Tahapan terakhir atau kelima adalah tiap-tiap satker responsif dalam merespon pengaduan masyarakat terutama yang datang dari Ombudsman RI serta KPK RI. “Pada tahapan ini ada juga orang-orang yang secara diam mendatangi kantor guna memantau pelayanan,” kata Irjen.
Pembangunan Zona Integritas memang tidak terlepas dari dukungan dari seluruh satker yang berada di Kementerian ATR/BPN. Tenaga Ahli Menteri ATR/Kepala BPN Bidang Pengembangan dan Pengawasan Zona Integritas, Ninik Maryanti mengatakan bahwa peran pimpinan satker sangat penting karena akan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU). “Penilaian IKU seorang Kakanwil BPN akan dinilai dari berapa banyak satker yang sudah membangun Zona Integritas dibandingkan satker yang ada. Nantinya IKU ini tidak atas dasar berapa satker yang diusulkan tetapi IKU nanti akan dipecah menjadi dua tahap, yaitu IKU di semester I hingga penilaian TPI dan berikutnya IKU di semester II, aspek yang dinilai adalah satker yang lulus penilaian TPI, lulus _desk_ penilaian KemenPANRB, kemudian lulus WBK/WBBM,” kata Ninik Maryanti.
Sebagai informasi, pembangunan Zona Integritas di Kementerian ATR/BPN sudah dimulai sejak tahun 2016 dan saat ini terdapat 21 satker di Kementerian ATR/BPN yang memiliki predikat WBK dan 1 satker dengan predikat WBBM. (RH/RE)
#KementerianATRBPN
#MelayaniProfesionalTerpercaya
#MajuDanModern
#MenujuPelayananKelasDunia