Terkini AgrariaKemendagri Terus Dorong Pemerintah Daerah Bangun Ekosistem Inovasi untuk Mengubah Budaya Kerja...

Kemendagri Terus Dorong Pemerintah Daerah Bangun Ekosistem Inovasi untuk Mengubah Budaya Kerja dan Meningkatkan Kinerja

Jakarta – Kepala Badan Litbang Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Agus Fatoni menegaskan, Kemendagri terus berupaya mendorong pemerintah daerah agar membangun ekosistem inovasi. Upaya ini dilakukan agar iklim inovasi di daerah dapat berjalan kondusif, sehingga berdampak pada pesatnya perkembangan inovasi dalam menjawab tantangan dan menyelesaikan berbagai permasalahan yang dihadapi daerah.

“Daerah harus serius dan berkomitmen untuk membangun ekosistem inovasi. Untuk itu perlu keterlibatan peran interaksi dari 6 aspek di antaranya keterlibatan aktor inovasi, dukungan Iptek, peran institusi, dukungan regulasi, dukungan anggaran, dan tata kelola SDM,” ujar Agus Fatoni saat menjadi pembicara kunci dalam webinar dengan tema “Best Practice Inovasi Daerah dan Pengukuran serta Penilaian Indeks Inovasi Daerah Tahun 2021”, Rabu (4/8/2021).

Aktor inovasi, lanjut Fatoni, dapat berasal dari kalangan akademisi, swasta atau sektor privat, tokoh masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, serta media massa. Selain itu, lembaga think tank juga perlu dilibatkan dalam aktivitas inovasi.

“Mereka semua harus berperan sebagai aktor kunci yang saling berkolaborasi dan berperan dengan tugas dan fungsinya masing-masing untuk tujuan yang sama, (yakni) menghasilkan inovasi. Tidak boleh ada aktor yang dirugikan dalam ekosistem inovasi,” kata Fatoni. Konektivitas antaraktor inovasi itu juga dinilai penting agar memperkuat dampak dari inovasi di masyarakat.

Baca juga  Eduversal gelar kompetisi matematika daring

Di sisi lain, interaksi dalam ekosistem inovasi memerlukan dukungan regulasi berupa kebijakan inovasi dari pemerintah daerah. Kebijakan tersebut dapat berupa peraturan daerah, peraturan kepala daerah, atau peraturan perundang-undangan lainnya. “Guna memajukan inovasi, intervensi pemerintah daerah melalui kebijakan inovasinya merupakan aspek yang sangat penting. Kepala daerah harus menciptakan wilayah yang ramah inovasi dan mendukung kemajuan Iptek di daerahnya. Kemajuan Iptek ini dapat digunakan sebagai solusi atas masalah yang ada,” terang Fatoni.

Dirinya juga menekankan, dalam membangun ekosistem inovasi, dukungan anggaran juga diperlukan. Meski aspek tersebut bukan merupakan faktor penentu, namun dengan dukungan anggaran yang memadai, dirinya meyakini inovasi dapat lebih cepat berkembang. “Untuk mengalokasikan anggaran guna mendukung inovasi, pemda dapat melakukan kolaborasi dengan berbagai pihak, atau mengelolanya melalui cara-cara inovatif sehingga anggaran dapat dialokasikan secara efektif dan efisien,” jelas Fatoni.

Baca juga  Kementerian ATR/BPN akan Tingkatkan Metode Meaningful Participation dalam Menyosialisasikan Perpu Cipta Kerja

Pada kesempatan tersebut, Fatoni juga mengingatkan, agar SDM aparatur di daerah dapat mengubah pola pikir dan menjadikan inovasi sebagai budaya dalam bekerja. “Perubahan mindset ini penting, karena akan berpengaruh pada pola pikir, selanjutnya berpengaruh pada pola kerja, dan pada akhirnya akan dapat merubah budaya kerja yaitu budaya kerja yang inovatif,” pungkas Fatoni.

Adapun webinar tersebut dihadiri oleh berbagai kalangan, di antaranya Ketua Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI), Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI), Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI). Selain itu, turut hadir pula gubernur, bupati, dan wali kota yang didampingi sekretaris daerah, Kepala Badan Litbang/Kepala Perangkat Daerah yang membidangi kelitbangan, Kepala Bappeda, Kepala Dinas Kominfo, Kepala Biro/Kepala Bagian Organisasi. Tak hanya itu, kegiatan ini juga diikuti dari unsur perguruan tinggi, praktisi, pengamat, dan masyarakat umum.

Latest Articles

Menteri Nusron Imbau Kepala Daerah Se-NTB Percepat Penyusunan RDTR untuk Optimalkan Potensi Daerah

Agraria.today | Mataram - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala...

Setiap ASN Adalah Humas, CPNS ATR/BPN Perlu Menjadi Penghubung Informasi yang Dipahami Masyarakat

Agraria.today | Cikeas - Dalam era digital yang serba...

Ikuti Arahan WFH di Hari Jumat, Kementerian ATR/BPN Pastikan Layanan Pertanahan Tetap Berjalan Optimal

Agraria.today | Jakarta - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan...

Kementerian ATR/BPN Jadi Supporting Utama PSN Pelabuhan Palembang Baru Tanjung Carat

Agraria.today | Palembang - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan...

Ruko Berstatus HGB Bisa Jadi Hak Milik, Simak Syarat dan Ketentuannya

Agraria.today | Jakarta - Status hak atas tanah menjadi...

Optimalisasi Lahan HGU Jadi Salah Satu Strategi Satgas PPR Percepat Huntap

Agraria.today - Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas...

Related Articles

Menteri Nusron Imbau Kepala Daerah Se-NTB Percepat Penyusunan RDTR untuk Optimalkan Potensi Daerah

Agraria.today | Mataram - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, mengimbau pemerintah daerah (Pemda) di Provinsi Nusa Tenggara Barat...

Setiap ASN Adalah Humas, CPNS ATR/BPN Perlu Menjadi Penghubung Informasi yang Dipahami Masyarakat

Agraria.today | Cikeas - Dalam era digital yang serba cepat dan terbuka, setiap Aparatur Sipil Negara (ASN) Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional...

Ikuti Arahan WFH di Hari Jumat, Kementerian ATR/BPN Pastikan Layanan Pertanahan Tetap Berjalan Optimal

Agraria.today | Jakarta - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menetapkan kebijakan work from home (WFH) setiap hari Jumat. Kebijakan ini merujuk...