Terkini AgrariaTeknologi Berbasis Digital Akan Mencegah Kecurangan Penyaluran dan Pemanfaatan Bansos

Teknologi Berbasis Digital Akan Mencegah Kecurangan Penyaluran dan Pemanfaatan Bansos

JAKARTA – Pemerintah berupaya memastikan bantuan sosial (bansos) yang diberikan kepada masyarakat tepat sasaran. Pemerintah berupaya mencegah terjadinya kecurangan dalam penyaluran bantuan tersebut hingga diterima oleh yang benar-benar membutuhkannya.

Kementerian Sosial telah berkoordinasi dengan Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan dan lembaga fintech (financial technology), untuk menyiapkan aplikasi yang meningkatkan layanan kepada penerima manfaat. Aplikasi ini, bertujuan agar bansos yang disalurkan dapat dipantau prosesnya dan penerima manfaat menggunakan bantuannya sesuai kebutuhan.

“Sekaligus sebagai alat kontrol efektif kepada penerima manfaat sekaligus alat kontrol efektif dalam penggunaan bantuan sosial,” Juru Bicara Satgas Penanganan COVID-19 Prof Wiku Adisasmito dalam Keterangan Pers Perkembangan Penanganan COVID-19, di Graha BNPB, Kamis (29/7/2021) yang juga disiarkan kanal YouTube Sekretariat Presiden.

Pemerintah juga melakukan 3 langkah strategis yang mendukung agar bansos diterima tepat sasaran. Pertama, melakukan sinkronisasi dan pemadanan data dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) di Kementerian Dalam Negeri. Kedua, memperbaiki mekanisme penyaluran bantuan sosial. Dan ketiga melibatkan dukungan teknologi berbasis digital.

Latest Articles

Menteri Nusron Imbau Kepala Daerah Se-NTB Percepat Penyusunan RDTR untuk Optimalkan Potensi Daerah

Agraria.today | Mataram - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala...

Setiap ASN Adalah Humas, CPNS ATR/BPN Perlu Menjadi Penghubung Informasi yang Dipahami Masyarakat

Agraria.today | Cikeas - Dalam era digital yang serba...

Ikuti Arahan WFH di Hari Jumat, Kementerian ATR/BPN Pastikan Layanan Pertanahan Tetap Berjalan Optimal

Agraria.today | Jakarta - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan...

Kementerian ATR/BPN Jadi Supporting Utama PSN Pelabuhan Palembang Baru Tanjung Carat

Agraria.today | Palembang - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan...

Ruko Berstatus HGB Bisa Jadi Hak Milik, Simak Syarat dan Ketentuannya

Agraria.today | Jakarta - Status hak atas tanah menjadi...

Optimalisasi Lahan HGU Jadi Salah Satu Strategi Satgas PPR Percepat Huntap

Agraria.today - Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas...

Related Articles

Menteri Nusron Imbau Kepala Daerah Se-NTB Percepat Penyusunan RDTR untuk Optimalkan Potensi Daerah

Agraria.today | Mataram - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, mengimbau pemerintah daerah (Pemda) di Provinsi Nusa Tenggara Barat...

Setiap ASN Adalah Humas, CPNS ATR/BPN Perlu Menjadi Penghubung Informasi yang Dipahami Masyarakat

Agraria.today | Cikeas - Dalam era digital yang serba cepat dan terbuka, setiap Aparatur Sipil Negara (ASN) Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional...

Ikuti Arahan WFH di Hari Jumat, Kementerian ATR/BPN Pastikan Layanan Pertanahan Tetap Berjalan Optimal

Agraria.today | Jakarta - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menetapkan kebijakan work from home (WFH) setiap hari Jumat. Kebijakan ini merujuk...