Terkini AgrariaPemerintah Daerah Harus Lakukan Upaya Terbaik Menekan Angka Kematian

Pemerintah Daerah Harus Lakukan Upaya Terbaik Menekan Angka Kematian

JAKARTA – Angka kematian pasien COVID-19 dalam hitungan 2 minggu terakhir cukup mengkhawatirkan meskipun dalam masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) darurat yang dilanjutkan PPKM Level 1 – 4. Juru Bicara Satgas Penanganan COVID-19 Prof Wiku Adisasmito menyayangkan bulan Juli menjadi yang tertinggi sejak awal pandemi.

Dan tercatat sudah mencapai 30.168 kematian (per 28 Juli 2021) dengan rata-rata melebihi 1000 kasus per hari dan tertinggi terjadi pada 27 Juli 2021 sebanyak 2.069 kasus per hari. Angka bulan Juli ini meningkat drastis dibandingkan bulan Juni 2021 sebesar 7.913 kematian.

Secara rincinya, ada 10 provinsi dengan kenaikan angka tertinggi minggu ini. Diantaranya, Jawa Tengah (naik 825), Jawa Timur (naik 586), DKI Jakarta (naik 510), Kalimantan Timur (naik 189), DI Yogyakarta (naik 136), Riau (naik 136), Bali (naik 53), Sulawesi Selatan (naik 48), Kalimantan Selatan (naik 44) dan Sumatera Selatan (naik 43).

“Hal ini seharusnya menjadi alarm, bagi pemerintah daerah karena sebagian besar kabupaten/kota di provinsi tidak menjalankan PPKM Level 4,” Wiku dalam Keterangan Pers Perkembangan Penanganan COVID-19 di Graha BNPB, Kamis (29/7/2021) yang juga disiarkan kanal YouTube Sekretariat Presiden.

Baca juga  Kemendagri Tinjau Persiapan Desa Digital Kalurahan Sambirejo

Jika melihat secara rinci dari 10 besar provinsi tersebut, ada 5 diantaranya berasal dari luar Pulau Jawa-Bali. Meskipun Jawa Tengah, Jawa Timur dan DKI Jakarta masih menjadi penyumbang tertinggi kenaikan kematian, namun perlu juga diwaspadai untuk Kalimantan Timur, Riau, Sulawesi Selatan, Kalimantan Tengah dan Sumatera Selatan yang turut menjadi penyumbang tertinggi kenaikan kematian mingguan.

Dalam menyikapi hal ini, sejak terjadinya lonjakan kasus pada akhir Juni lalu, pemerintah telah meningkatkan kesiapan fasilitas pelayanan kesehatan demi mencegah kematian. Beberapa upaya dilakukan, seperti penambahan tempat isolasi terpusat dan rumah sakit lapangan di Pulau Jawa – Bali.

Serta melakukan penambahan tempat tidur ruang isolasi yang tersebar di Banten (868), DKI Jakarta (17.594), Jawa Barat (6.089), DI Yogyakarta (7.399) dan Bali (1.001). Bantuan lainnya diberikan untuk rumah sakit berupa tenda serbaguna, toilet portabel, valbed dan selimut.

Pasokan oksigen juga ditambah dengan ketersediaan lebih dari 1000 ton yang bersumber hibah dari dalam dan luar negeri. Termasuk juga pengelolaan truk armada yang menyalurkan oksigen. Lalu, bantuan lainnya ialah penyaluran 3.825 oksigen konsentrator.

Baca juga  Menteri ATR/BPN sambut kunjungan dari jajaran Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Jember

Upaya lainnya, meningkatkan suplai obat-obatan di rumah sakit dan memberikan paket gratis obat-obatan untuk masyarakat yang sedang menjalani isolasi mandiri. Serta rencana penambahan tenaga perawat yang belum mengambil uji kompetensi dan dokter yang telah selesai internship.

Untuk itu penting dipahami, semua pihak harus melakukan upaya terbaik dalam menekan angka kematian ini. Untuk pemerintah daerah, diminta selalu memantau rumah sakit di wilayah masing-masing. Lalu, antisipasi kenaikan kasus dengan memastikan ketersediaan oksigen, obat-obatan, tempat tidur dan tenaga kesehatan yang bertugas.

Disamping itu, Wiku menekankan pemerintah daerah untuk segera mengevaluasi upaya penanganan di wilayahnya masing-masing. Mengingat, angka kematian masih terus meningkat. Pemerintah daerah diminta segera mengambil langkah-langkah strategis dalam menekan laju penularan dan mencegah terjadinya kematian pasien COVID-19.

“Hal ini dapat meningkatkan kecepatan dan ketepatan peningkatan penanganan sehingga kasus kematian pasien dapat dihindari,” pungkas Wiku.

Latest Articles

Menteri Nusron Imbau Kepala Daerah Se-NTB Percepat Penyusunan RDTR untuk Optimalkan Potensi Daerah

Agraria.today | Mataram - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala...

Setiap ASN Adalah Humas, CPNS ATR/BPN Perlu Menjadi Penghubung Informasi yang Dipahami Masyarakat

Agraria.today | Cikeas - Dalam era digital yang serba...

Ikuti Arahan WFH di Hari Jumat, Kementerian ATR/BPN Pastikan Layanan Pertanahan Tetap Berjalan Optimal

Agraria.today | Jakarta - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan...

Kementerian ATR/BPN Jadi Supporting Utama PSN Pelabuhan Palembang Baru Tanjung Carat

Agraria.today | Palembang - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan...

Ruko Berstatus HGB Bisa Jadi Hak Milik, Simak Syarat dan Ketentuannya

Agraria.today | Jakarta - Status hak atas tanah menjadi...

Optimalisasi Lahan HGU Jadi Salah Satu Strategi Satgas PPR Percepat Huntap

Agraria.today - Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas...

Related Articles

Menteri Nusron Imbau Kepala Daerah Se-NTB Percepat Penyusunan RDTR untuk Optimalkan Potensi Daerah

Agraria.today | Mataram - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, mengimbau pemerintah daerah (Pemda) di Provinsi Nusa Tenggara Barat...

Setiap ASN Adalah Humas, CPNS ATR/BPN Perlu Menjadi Penghubung Informasi yang Dipahami Masyarakat

Agraria.today | Cikeas - Dalam era digital yang serba cepat dan terbuka, setiap Aparatur Sipil Negara (ASN) Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional...

Ikuti Arahan WFH di Hari Jumat, Kementerian ATR/BPN Pastikan Layanan Pertanahan Tetap Berjalan Optimal

Agraria.today | Jakarta - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menetapkan kebijakan work from home (WFH) setiap hari Jumat. Kebijakan ini merujuk...