Terkini AgrariaPresiden Jokowi Hadiri Sertifikasi Kompetensi bagi 10.000 Tenaga Kerja Konstruksi

Presiden Jokowi Hadiri Sertifikasi Kompetensi bagi 10.000 Tenaga Kerja Konstruksi

Pembangunan infrastruktur secara merata di Tanah Air merupakan program unggulan pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla untuk menghadirkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Namun, infrastruktur yang sangat dibutuhkan oleh rakyat tersebut tidak terbangun dengan sendirinya. Di balik proses pembangunan tersebut, terdapat kontribusi besar dari sumber daya manusia yang unggul dan berkompeten.

Oleh karenanya, pelatihan dan sertifikasi bagi tenaga kerja di bidang konstruksi mutlak diperlukan untuk pembangunan berkualitas. Pada Rabu, 31 Oktober 2018, Presiden Joko Widodo menyerahkan 10.000 sertifikat kompetensi bagi tenaga kerja konstruksi Indonesia, kualifikasi ahli dan terampil.

“Tanpa industri konstruksi, insinyur sipil, atau arsitek seperti bapak, ibu sekalian, saya pastikan bahwa program pemerintah dalam rangka pembangunan infrastruktur itu pasti tidak jalan. Oleh sebab itu sertifikasi ini sangat penting,” ujar Presiden di JI-Expo, Kemayoran, Jakarta Pusat.

Baca juga  Gangguan Listrik Massal, Jokowi Tegur Direksi PLN

Sertifikat diberikan bagi tenaga kerja yang telah disertifikasi pada rangkaian kegiatan Pameran Konstruksi Indonesia dan Indonesia Infrastructure Week 2018. Mengutip siaran pers Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, tenaga kerja terdiri dari kurang lebih 1.500 tenaga ahli, 1.600 teknisi/analis, dan 6.900 operator. Diantara tenaga kerja yang tersertifikasi terdapat dari program vokasi SMK/ politeknik dan warga binaan permasyarakatan.

Pentingnya sertifikasi menjadi bukti kompetensi dan profesionalisme atas mutu pembangunan nasional. Presiden memandang bahwa jumlah sertifikat yang kali ini diberikan masih belum mencukupi. Menurutnya, di tengah persaingan global, tenaga kerja dengan keahlian khusus sangat diperlukan negara untuk dapat bersaing dengan negara lain.

“Pak Menteri PU, saya lihat sertifikasi seperti ini masih dalam jumlah yang sedikit. Saya minta tahun depan bisa sepuluh kali lipat dari yang sudah diberikan sekarang biar semua pegang sertifikat,” ucapnya.

Baca juga  Hari Kedua Kunjungan Kerja ke Jatim, Presiden Blusukan ke Pasar Ngemplak

Untuk diketahui, pada Oktober 2017 lalu, Presiden Joko Widodo membuka program percepatan sertifikasi tenaga kerja konstruksi yang dilakukan secara serempak di seluruh wilayah Indonesia. Presiden Joko Widodo menaruh harapan bahwa dengan adanya percepatan sertifikasi ini berdampak kepada peningkatan kualitas dan kesejahteraan manusia Indonesia. Sehingga tenaga kerja memiliki daya saing.

Turut mendampingi Presiden dalam acara ini, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, dan Ketua Umum Kadin Rosan Roeslani.

Latest Articles

Menteri Nusron Imbau Kepala Daerah Se-NTB Percepat Penyusunan RDTR untuk Optimalkan Potensi Daerah

Agraria.today | Mataram - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala...

Setiap ASN Adalah Humas, CPNS ATR/BPN Perlu Menjadi Penghubung Informasi yang Dipahami Masyarakat

Agraria.today | Cikeas - Dalam era digital yang serba...

Ikuti Arahan WFH di Hari Jumat, Kementerian ATR/BPN Pastikan Layanan Pertanahan Tetap Berjalan Optimal

Agraria.today | Jakarta - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan...

Kementerian ATR/BPN Jadi Supporting Utama PSN Pelabuhan Palembang Baru Tanjung Carat

Agraria.today | Palembang - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan...

Ruko Berstatus HGB Bisa Jadi Hak Milik, Simak Syarat dan Ketentuannya

Agraria.today | Jakarta - Status hak atas tanah menjadi...

Optimalisasi Lahan HGU Jadi Salah Satu Strategi Satgas PPR Percepat Huntap

Agraria.today - Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas...

Related Articles

Menteri Nusron Imbau Kepala Daerah Se-NTB Percepat Penyusunan RDTR untuk Optimalkan Potensi Daerah

Agraria.today | Mataram - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, mengimbau pemerintah daerah (Pemda) di Provinsi Nusa Tenggara Barat...

Setiap ASN Adalah Humas, CPNS ATR/BPN Perlu Menjadi Penghubung Informasi yang Dipahami Masyarakat

Agraria.today | Cikeas - Dalam era digital yang serba cepat dan terbuka, setiap Aparatur Sipil Negara (ASN) Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional...

Ikuti Arahan WFH di Hari Jumat, Kementerian ATR/BPN Pastikan Layanan Pertanahan Tetap Berjalan Optimal

Agraria.today | Jakarta - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menetapkan kebijakan work from home (WFH) setiap hari Jumat. Kebijakan ini merujuk...