Terkini AgrariaPenanganan Pandemi Harus Terus Ditingkatkan

Penanganan Pandemi Harus Terus Ditingkatkan

JAKARTA – Sesuai arahan Presiden Joko Widodo, bahwa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat akan dibuka secara bertahap atau dengan relaksasi. Namun, dengan syarat penambahan kasus harian berangsur menurun dalam 6 hari kedepan. Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Prof Wiku Adisasmito menjelaskan hal ini dapat tercapai dengan melihat perkembangan dalam 7 hari terakhir (15 – 21 Juli 2021) menunjukkan ke arah yang baik.

“Adanya perkembangan yang baik ini patut diapresiasi. Saya berterima kasih kepada seluruh tenaga kesehatan yang tidak kenal lelah, dan seluruh pemerintah daerah yang bergerak cepat,” ujarnya dalam Keterangan Pers Perkembangan Penanganan COVID-19 di Graha BNPB, Kamis (22/7/2021) yang juga disiarkan kanal YouTube Sekretariat Presiden.

Lebih rincinya perkembangan dalam 7 hari terakhir, penambahan kasus harian mengalami penurunan dari angka tertinggi 56.757 kasus pada 15 Juli dan menurun hingga 33.772 kasus per hari pada 21 Juli atau turun sebesar 40%. Sejalan itu, angka kesembuhan menunjukkan peningkatan lebih dari 70%. Sementara persentase kasus aktif mulai menurun dalam 3 hari terakhir. Serta persentase tingkat keterisian tempat tidur atau bed of ratio (BOR) harian nasional juga konsisten menurun dalam 7 hari terakhir. Dari 76,26% menjadi 72,82%.

Baca juga  Tingkatkan Pelayanan di Kanwil BPN Provinsi Sulsel, Menteri AHY Resmikan Ruang Mengadu

Meskipun demikian, perkembangan baik penanganan ini masih memerlukan perbaikan lagi. Seperti peningkatan angka testing (pemeriksaan), jumlah orang yang diperiksa menurun dalam 4 hari terakhir sehingga harus dikejar agar meningkat. “Karena semakin tinggi testing , semakin banyak kasus terdeteksi dan ditangani sejak dini,” lanjutnya.

Hal lain, pada angka kematian pasien. Angka ini cenderung meningkat dalam 7 hari terakhir ini. Bahkan dalam 6 hari terakhir, angka kematian melebihi 1000 orang per hari. Angka kematian, tidak boleh ditoleransi, karena didalamnya ada nyawa dari keluarga, kerabat, kolega dan orang-orang tercinta yang pergi meninggalkan. “Untuk itu, kasus positif yang turun, kesembuhan yang meningkat, harus diikuti angka kematian yang turun pula,” pesan Wiku.

Selain itu, yang juga perlu diperhatikan, pada perkembangan peta zonasi risiko kabupaten/kota. Karena saat ini zona merah (risiko tinggi) sebanyak 180 kabupaten/kota. Jumlah ini menjadi yang terbanyak sejak masa awal pandemi. Dan kabupaten/kota ini didominasi 3 provinsi di Pulau Jawa diantaranya Jawa Timur (33), Jawa Tengah (29) dan Jawa Barat (21).

Baca juga  Presiden Jokowi Saksikan Pengucapan Sumpah Jabatan Anggota LPSK 2018-2023

Disamping itu, zona oranye (risiko sedang) sebanyak 281 kabupaten/kota, zona kuning (risiko rendah) sebanyak 52 kabupaten/kota serta zona hijau tidak ada kasus baru 1 kabupaten/kota dan tidak terdampak 1 kabupaten/kota.

Untuk itu sebelum pembukaan PPKM Darurat bertahap, harus dipastikan upaya gotong royong dalam meningkatkan testing dan menurunkan angka kematian. Sementara, perkembangan baik dengan menurunnya angka pada kasus positif, kasus aktif dan BOR harian serta meningkatnya angka kesembuhan harus dipertahankan.

Latest Articles

Menteri Nusron Imbau Kepala Daerah Se-NTB Percepat Penyusunan RDTR untuk Optimalkan Potensi Daerah

Agraria.today | Mataram - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala...

Setiap ASN Adalah Humas, CPNS ATR/BPN Perlu Menjadi Penghubung Informasi yang Dipahami Masyarakat

Agraria.today | Cikeas - Dalam era digital yang serba...

Ikuti Arahan WFH di Hari Jumat, Kementerian ATR/BPN Pastikan Layanan Pertanahan Tetap Berjalan Optimal

Agraria.today | Jakarta - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan...

Kementerian ATR/BPN Jadi Supporting Utama PSN Pelabuhan Palembang Baru Tanjung Carat

Agraria.today | Palembang - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan...

Ruko Berstatus HGB Bisa Jadi Hak Milik, Simak Syarat dan Ketentuannya

Agraria.today | Jakarta - Status hak atas tanah menjadi...

Optimalisasi Lahan HGU Jadi Salah Satu Strategi Satgas PPR Percepat Huntap

Agraria.today - Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas...

Related Articles

Menteri Nusron Imbau Kepala Daerah Se-NTB Percepat Penyusunan RDTR untuk Optimalkan Potensi Daerah

Agraria.today | Mataram - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, mengimbau pemerintah daerah (Pemda) di Provinsi Nusa Tenggara Barat...

Setiap ASN Adalah Humas, CPNS ATR/BPN Perlu Menjadi Penghubung Informasi yang Dipahami Masyarakat

Agraria.today | Cikeas - Dalam era digital yang serba cepat dan terbuka, setiap Aparatur Sipil Negara (ASN) Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional...

Ikuti Arahan WFH di Hari Jumat, Kementerian ATR/BPN Pastikan Layanan Pertanahan Tetap Berjalan Optimal

Agraria.today | Jakarta - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menetapkan kebijakan work from home (WFH) setiap hari Jumat. Kebijakan ini merujuk...