Jakarta – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) terus mendorong pelaksanaan Reforma Agraria, salah satunya menginisiasi pelaksanaan Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) Summit di Kabupaten Wakatobi, Provinsi Sulawesi Tenggara. Rencananya kegiatan ini akan diselenggarakan pada Oktober 2021. Tidak sendiri, dalam pelaksanaan kegiatan ini Kementerian ATR/BPN juga bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara.
GTRA Summit akan mengambil tema “Paduserasi Implementasi UUCK: Harmonisasi Tata Ruang, Reforma Agraria dan Perlindungan Masyarakat Adat, Tradisional dan Lokal” dan secara khusus adalah pelaksanaan Reforma Agraria di wilayah pesisir, pulau-pulau kecil dan pulau-pulau kecil terluar pasca ditetapkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UUCK). “Melalui GTRA Summit diharapkan terjadi revitalisasi GTRA untuk mendukung pelaksanaan Reforma Agraria,” ujar Direktur Jenderal Penataan Agraria, Andi Tenrisau, Jumat (09/07/2021).
GTRA Summit merupakan wujud kerja sama dan kolaborasi antar pemangku kepentingan dalam percepatan Reforma Agraria untuk menyelesaikan isu-isu dalam proses sinkronisasi penataan aset dan penataan akses, serta upaya untuk adanya terobosan terhadap penyelesaian tumpang-tindih perizinan, tata ruang, serta kawasan hutan. Andi Tenrisau mengemukakan bahwa tujuan utama dari GTRA Summit adalah mewujudkan kesejahteraan rakyat melalui percepatan kegiatan Reforma Agraria di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia secara umum, khususnya di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
“Dengan tercapainya keselarasan pelaksanaan teknis antara Tata Ruang dengan Penataan Aset (kawasan hutan, perizinan pemanfaatan ruang dan/atau Hak Atas Tanah), maka masyarakat akan lebih cepat merasakan kemudahan-kemudahan dalam mengakses kepada tanah untuk berbagai kegiatan guna menopang kehidupannya. Masyarakat hukum adat, masyarakat lokal dan masyarakat tradisional di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil akan lebih cepat dapat merasakan hasil dari program-program penataan akses yang ditujukan kepada mereka dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan kemakmurannya. Masyarakat lokal diharapkan juga dapat menikmati peningkatkan perekonomiannya dengan diselenggarakannya GTRA Summit di Wakatobi. Selain hal tersebut juga diharapkan dapat bermanfaat untuk peningkatan pariwisata setempat,” ujar Andi Tenrisau.
Pelaksanaan GTRA Summit akan melibatkan berbagai pihak, di antaranya para ketua GTRA Provinsi, GTRA Kabupaten/Kota dan pemangku kepentingan terkait. Dirjen Penataan Agraria mengemukakan harapannya agar para Ketua GTRA dapat hadir, yang diantaranya adalah Anggota DPR RI dan DPD; beberapa Kementerian/Lembaga terkait (Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Investasi, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Koperasi dan UKM, Kementerian Pertahanan, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Asosiasi Pemerintah Daerah, CSO, Akademisi dan pihak-pihak lainnya.
Selain itu, Andi Tenrisau mengharapkan agar penyelenggaraan GTRA Summit di masa yang akan datang adalah dapat mendorong terciptanya kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat secara umum di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan secara khusus masyarakat hukum adat, masyarakat lokal dan masyarakat tradisional di wilayah pesisir, pulau-pulau kecil dan pulau-pulau kecil terluar.
“Kami mengharapkan pula dapat meningkatkan kolaborasi antara seluruh anggota yang tergabung dalam GTRA, pemerintah daerah, CSO, akademisi dan pelaku usaha dalam pelaksanaan Reforma Agraria untuk keadilan dan kemakmuran rakyat,” pungkas Dirjen Penataan Agraria. (RH/LS)
#KementerianATRBPN
#MelayaniProfesionalTerpercaya
#MajuDanModern
#MenujuPelayananKelasDunia