Terkini AgrariaTerapkan PPKM Darurat, Mendagri Minta Daerah Inventarisasi Sektor Kritikal dan Esensial

Terapkan PPKM Darurat, Mendagri Minta Daerah Inventarisasi Sektor Kritikal dan Esensial

Jakarta – Pemerintah kabupaten/kota dinilai menjadi faktor kunci keberhasilan pelaksanaan PPKM Darurat. Alasannya, mereka dianggap paling memahami sektor esensial dan kritikal yang berada di daerah masing-masing.

Terkait hal itu, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian meminta agar pemerintah kabupaten/kota menginventarisasi berbagai unit usaha yang tergolong dalam sektor tersebut. Upaya itu dapat dilakukan dengan melibatkan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).

Mendagri juga meminta kepala daerah untuk hadir di lapangan saat melakukan sosialisasi atau dialog kepada masyarakat dan stakeholder yang terdampak: seperti asosiasi hotel dan restoran, dan lain-lain, soal sektor esensial dan kritikal tersebut. Pihak-pihak terkait, kata Mendagri, perlu segera diberikan penjelasan sebelum dilakukan upaya penindakan. Langkah ini sekaligus untuk menghindari perbedaan pemahaman akibat tafsir yang tidak sama alias multitafsir.

“Yang mana kantor-kantor atau perusahaan atau restoran apapun yang masuk dalam kriteria esensial dan kritikal. Dan kemudian memberikan penjelasan kepada mereka sesegera mungkin, dan setelah diberikan penjelasan baru ditegakkan,” ujar Mendagri dalam Rapat Koordinasi melalui video conference yang dipimpin Menko Perekonomian dengan topik ”Evaluasi Implementasi PPKM Mikro Diperketat,” pada Jumat (9/7/2021).

Baca juga  Kelebihan Vivo S1 Pro, salah satunya kamera "diamond"

Selain itu, Mendagri meyakini kehadiran kepala daerah bersama Forkopimda di lapangan secara langsung saat melakukan sosialisasi, peninjauan, maupun penegakan hukum atau disiplin tersebut memiliki efek yang besar terhadap pelaksanaan PPKM Darurat. Mendagri pun mengharapkan bantuan dari rekan-rekan media massa untuk dapat mengekspos kegiatan kepala daerah bersama Forkopimda selama pelaksanaan PPKM Darurat tersebut.

“Sehingga terlihat gerakan yang masif oleh para pimpinan daerah, itu akan memberikan efek getar yang luar biasa nanti pengaruhnya di masyarakat,” imbuh Mendagri.

Apalagi, kata Mendagri, kehadiran kepala daerah di lapangan juga merupakan pesan dari Presiden Joko Widodo. “Mohon ini pesan dari Bapak Presiden, mohon kepala daerah juga dapat tampil di lapangan,” ujar Mendagri.

Latest Articles

Menteri Nusron Imbau Kepala Daerah Se-NTB Percepat Penyusunan RDTR untuk Optimalkan Potensi Daerah

Agraria.today | Mataram - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala...

Setiap ASN Adalah Humas, CPNS ATR/BPN Perlu Menjadi Penghubung Informasi yang Dipahami Masyarakat

Agraria.today | Cikeas - Dalam era digital yang serba...

Ikuti Arahan WFH di Hari Jumat, Kementerian ATR/BPN Pastikan Layanan Pertanahan Tetap Berjalan Optimal

Agraria.today | Jakarta - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan...

Kementerian ATR/BPN Jadi Supporting Utama PSN Pelabuhan Palembang Baru Tanjung Carat

Agraria.today | Palembang - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan...

Ruko Berstatus HGB Bisa Jadi Hak Milik, Simak Syarat dan Ketentuannya

Agraria.today | Jakarta - Status hak atas tanah menjadi...

Optimalisasi Lahan HGU Jadi Salah Satu Strategi Satgas PPR Percepat Huntap

Agraria.today - Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas...

Related Articles

Menteri Nusron Imbau Kepala Daerah Se-NTB Percepat Penyusunan RDTR untuk Optimalkan Potensi Daerah

Agraria.today | Mataram - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, mengimbau pemerintah daerah (Pemda) di Provinsi Nusa Tenggara Barat...

Setiap ASN Adalah Humas, CPNS ATR/BPN Perlu Menjadi Penghubung Informasi yang Dipahami Masyarakat

Agraria.today | Cikeas - Dalam era digital yang serba cepat dan terbuka, setiap Aparatur Sipil Negara (ASN) Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional...

Ikuti Arahan WFH di Hari Jumat, Kementerian ATR/BPN Pastikan Layanan Pertanahan Tetap Berjalan Optimal

Agraria.today | Jakarta - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menetapkan kebijakan work from home (WFH) setiap hari Jumat. Kebijakan ini merujuk...