Terkini AgrariaSosialisasi Penyusunan Laporan Interim SFDRR Indonesia Periode 2015-2021

Sosialisasi Penyusunan Laporan Interim SFDRR Indonesia Periode 2015-2021

JAKARTA BNPB menggelar kegiatan lokakarya Sosialisasi Penyusunan Laporan Interim SFDRR Indonesia Periode 2015-2021 yang dilaksanakan secara daring. Kegiatan lokakarya ini diinisiasi oleh Direktorat pengembangan Strategi Penanggulangan Bencana dengan tujuan untuk menjaring capaian, manfaat, pemetaan isu, tantangan maupun pembelajaran dalam pelaksanaan SFDRR di Indonesia.

Berbagai aspek penting tersebut kemudian akan digunakan sebagai bahan penyusunan laporan resmi pemerintah atau country report yang akan disampaikan kepada masyarakat global dalam acara GPDRR di Bali tahun 2022 (“Indonesian Country Report SFDRR Implementation Period 2015-2021”).

Dalam sambutan pembukaan, Deputi Bidang Sistem dan Strategi BNPB Dr. Raditya Jati menyampaikan bahwa sejak tahun 2015-2021 telah banyak capaian Indonesia dalam memenuhi 4 prioritas aksi serta 7 target global yang diamanatkan oleh SFDRR atau Sendai Framework for Disaster Risk Reduction. Aksi-aksi pengurangan risiko bencana (PRB) telah banyak dilaksanakan oleh seluruh pemangku kepentingan yang bergerak dalam sektor kebencanaan, baik dari pemerintah maupun non-pemerintah sehingga kolaborasi dan kerja sama dari seluruh pihak akan sangat berarti dalam proses penyusunan laporan ini.

Selain untuk memenuhi tanggung jawab global, Raditya Jati juga menambahkan bahwa penyusunan laporan ini akan menjadi checking tools dalam bekerja, apakah upaya dan data yang dimiliki Indonesia sudah memenuhi kebutuhan untuk menjawab permasalahan yang ada, dan sekaligus sebagai sarana monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Rencana Induk Penanggulangan Bencana (RIPB) dan Rencana Nasional Penanggulangan Bencana Renas PB.

Baca juga  Dapur Sentra IKM Randang Sekelas Indofood, Rendang Payakumbuh Jajal Pasar Internasional

Kegiatan lokakarya yang dihadiri oleh perwakilan dari kementerian/lembaga serta organisasi non-pemerintah yang bergerak dalam isu pengurangan risiko bencana menyajikan materi dari dua narasumber utama, yaitu Direktur Pengembangan Strategi Penanggulangan Bencana BNPB Dr. Agus Wibowo dan Analis Kebijakan Ahli Madya Pratomo Cahyo Nugroho.

Dalam pemaparan, Agus Wibowo menyampaikan bahwa Pemerintah Indonesia adalah salah satu negara yang paling aktif dalam melaporkan capaian implementasi SFDRR kepada masyarakat global. Disampaikan bahwa hingga tahun 2021, Indonesia telah menyampaikan 4 laporan nasional yaitu Laporan Baseline Manajemen Bencana Indonesia 2015, Laporan Capaian Nasional SFDRR 2015-2018, laporan nasional melalui dashboard UNDRR, serta laporan nasional pada fokus prioritas target E SFDRR 2020.

Agus menambahkan bahwa momentum penyusunan laporan interim SFDRR tahun 2021 sangat penting untuk untuk semakin menegaskan leadership Indonesia dalam isu PRB karena akan disampaikan pada konferensi internasional Global Platform for Disaster Risk Reduction (GPDRR) 2022 di Nusa Dua, Bali.

Baca juga  ObraS KaIN PKK Dorong Orang Tua Bangun Keluarga Tangguh Digital

Pada sesi selanjutnya Pratomo Cahyo Nugroho menyampaikan bahwa lokakarya kali ini merupakan koordinasi awal untuk memperkenalkan sekaligus memetakan peran para mitra PRB nasional. Selain itu, disampaikan juga mengenai outline struktur penyusunan laporan, anggota tim teknis, tahapan proses penyusunan, serta jadwal penyusunan laporan yang harapannya dapat diselesaikan pada akhir tahun 2021.

Sebagai tindak lanjut dari kegiatan ini, sekretariat tim teknis yang terdiri dari Kemenko PMK, BNPB, Bappenas, Kementerian Dalam Negeri, Planas PRB, Masyarakat Penanggulangan Bencana Indonesia (MPBI), serta Tim Siap Siaga akan melaksanakan diskusi-diskusi terfokus lanjutan untuk menjaring berbagai capaian dan pembelajaran yang telah dilaksanakan oleh masing-masing pemangku kepentingan.

Dengan adanya kolaborasi dan peran aktif dari seluruh pihak, laporan ini diharapkan akan dapat benar-benar merefleksikan capaian pengetahuan dan pembelajaran yang akan bermanfaat untuk perumusan kebijakan PRB yang lebih baik di masa mendatang. BNPB berharap bahwa kepemilikan dari laporan nasional ini bukan hanya dari dan oleh BNPB, namun juga dirasakan oleh seluruh pihak yang telah banyak bekerja untuk membangun ketangguhan di Indonesia.

 

#SiapUntukSelamat
#KitaJagaAlamJagaKita
#BudayaSadarBencana
#BersatuLawanCovid19
#CuciTangan
#JagaJarak
#MaskerUntukSemua
#DiRumahAja

Latest Articles

Menteri Nusron Imbau Kepala Daerah Se-NTB Percepat Penyusunan RDTR untuk Optimalkan Potensi Daerah

Agraria.today | Mataram - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala...

Setiap ASN Adalah Humas, CPNS ATR/BPN Perlu Menjadi Penghubung Informasi yang Dipahami Masyarakat

Agraria.today | Cikeas - Dalam era digital yang serba...

Ikuti Arahan WFH di Hari Jumat, Kementerian ATR/BPN Pastikan Layanan Pertanahan Tetap Berjalan Optimal

Agraria.today | Jakarta - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan...

Kementerian ATR/BPN Jadi Supporting Utama PSN Pelabuhan Palembang Baru Tanjung Carat

Agraria.today | Palembang - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan...

Ruko Berstatus HGB Bisa Jadi Hak Milik, Simak Syarat dan Ketentuannya

Agraria.today | Jakarta - Status hak atas tanah menjadi...

Optimalisasi Lahan HGU Jadi Salah Satu Strategi Satgas PPR Percepat Huntap

Agraria.today - Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas...

Related Articles

Menteri Nusron Imbau Kepala Daerah Se-NTB Percepat Penyusunan RDTR untuk Optimalkan Potensi Daerah

Agraria.today | Mataram - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, mengimbau pemerintah daerah (Pemda) di Provinsi Nusa Tenggara Barat...

Setiap ASN Adalah Humas, CPNS ATR/BPN Perlu Menjadi Penghubung Informasi yang Dipahami Masyarakat

Agraria.today | Cikeas - Dalam era digital yang serba cepat dan terbuka, setiap Aparatur Sipil Negara (ASN) Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional...

Ikuti Arahan WFH di Hari Jumat, Kementerian ATR/BPN Pastikan Layanan Pertanahan Tetap Berjalan Optimal

Agraria.today | Jakarta - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menetapkan kebijakan work from home (WFH) setiap hari Jumat. Kebijakan ini merujuk...