Terkini AgrariaMendagri: Pandemi Covid-19 dan Efek Dominonya adalah Real Problem yang Tak Bisa...

Mendagri: Pandemi Covid-19 dan Efek Dominonya adalah Real Problem yang Tak Bisa Dianggap Remeh

Badung – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menyebut pandemi Covid-19 dan efek dominonya merupakan permasalahan nyata atau real problem yang tak bisa dianggap remeh. Hal itu disampaikannya pada Pengukuhan Dewan Pengurus Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) Masa Bakti 2021-2026 di Bali Nusa Dua Convention Center, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, Sabtu (19/6/2021).

“Real problem today, yang kita hadapi sekarang problem bagi semua stakeholder bangsa pemerintah, non pemerintah, masyarakat adalah pandemi Covid-19, tidak bisa kita anggap remeh, sesuatu yang real bukan hanya sekedar jargon, the real problem,” ujarnya.

Disampaikan Mendagri, pandemi Covid-19 merupakan pandemi global dan pandemi pertama yang terluas dalam sejarah bangsa Indonesia, bahkan terbesar dalam sejarah umat manusia ini. Sehingga disadari, wabah yang melanda global itu tak hanya berdampak pada sisi kesehatan, namun merambah atau berefek domino pada krisis multidimensi seperi bidang ekonomi dan sosial.

Baca juga  Lantik Enam Pejabat Kemendagri, Plt. Sekjen Ajak Aparatur Berorientasi pada Pelayanan

“Tahun 2021 kita masih struggling untuk menghadapi pandemi yang memiliki dampak multi krisis, bukan hanya masalah kesehatan, kemanusiaan tapi juga mempengaruhi bidang ekonomi dan keuangan menimbulkan masalah sosial, pengangguran dan lain-lain,” kata Mendagri.

Hampir dapat dipastikan, seluruh kepala daerah tengah mengalami persoalan yang sama. Pasalnya, persoalan Covid-19 dan dampak ekonomi tak bisa dianggap remeh dengan mengesampingkan salah satu di antara keduanya. Kenyataannya, kepala daerah harus bisa mengendalikan pandemi dan memulihkan ekonomi secara paralel melalui berbagai formulasi kebijakan yang didesain untuk dapat menyelamatkan keduanya. Sebab Mendagri menjelaskan, tak mungkin dilakukan pemulihan ekonomi tanpa pengendalian pandemi.

“Nah saya melihat bahwa penanganan pandemi menjadi conditional, persyaratan untuk pemulihan ekonomi,” tandasnya.

Ia juga menjelaskan, pandemi dan dampak multikrisisnya sangat berpengaruh pada sektor ekonomi. Bagi daerah yang dapat mengendalikan pandemi, otomatis akan memiliki kesempatan dan menangkap peluang dalam memulihkan kegiatan perekonomian. “Pembangunan ekonomi daerah memerlukan prakondisi syarat untuk bisa pulihnya pembangunan ekonomi daerah adalah kalau kita mampu untuk mengendalikan Covid-19,” imbuh Mendagri Tito.

Latest Articles

Menteri Nusron Imbau Kepala Daerah Se-NTB Percepat Penyusunan RDTR untuk Optimalkan Potensi Daerah

Agraria.today | Mataram - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala...

Setiap ASN Adalah Humas, CPNS ATR/BPN Perlu Menjadi Penghubung Informasi yang Dipahami Masyarakat

Agraria.today | Cikeas - Dalam era digital yang serba...

Ikuti Arahan WFH di Hari Jumat, Kementerian ATR/BPN Pastikan Layanan Pertanahan Tetap Berjalan Optimal

Agraria.today | Jakarta - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan...

Kementerian ATR/BPN Jadi Supporting Utama PSN Pelabuhan Palembang Baru Tanjung Carat

Agraria.today | Palembang - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan...

Ruko Berstatus HGB Bisa Jadi Hak Milik, Simak Syarat dan Ketentuannya

Agraria.today | Jakarta - Status hak atas tanah menjadi...

Optimalisasi Lahan HGU Jadi Salah Satu Strategi Satgas PPR Percepat Huntap

Agraria.today - Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas...

Related Articles

Menteri Nusron Imbau Kepala Daerah Se-NTB Percepat Penyusunan RDTR untuk Optimalkan Potensi Daerah

Agraria.today | Mataram - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, mengimbau pemerintah daerah (Pemda) di Provinsi Nusa Tenggara Barat...

Setiap ASN Adalah Humas, CPNS ATR/BPN Perlu Menjadi Penghubung Informasi yang Dipahami Masyarakat

Agraria.today | Cikeas - Dalam era digital yang serba cepat dan terbuka, setiap Aparatur Sipil Negara (ASN) Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional...

Ikuti Arahan WFH di Hari Jumat, Kementerian ATR/BPN Pastikan Layanan Pertanahan Tetap Berjalan Optimal

Agraria.today | Jakarta - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menetapkan kebijakan work from home (WFH) setiap hari Jumat. Kebijakan ini merujuk...