Terkini AgrariaMendagri: Sekwan Diharapkan Jadi Jembatan Komunikasi Internal Legislatif maupun dengan Eksekutif

Mendagri: Sekwan Diharapkan Jadi Jembatan Komunikasi Internal Legislatif maupun dengan Eksekutif

Jakarta – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengharapkan, Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Sekwan) dapat menjadi jembatan atau penghubung komunikasi yang baik di internal lembaga legislatif di daerah. Peran itu dijalankan seiring dengan tugas Sekwan yang juga menjadi penghubung antara lembaga legislatif dengan eksekutif di daerah.

Mendagri mengatakan, dengan sistem multi partai yang dianut Indonesia, membuat kondisi di lembaga legislatif begitu beragam, termasuk dengan kepentingan yang dibawanya. Dengan kondisi itu, Sekwan dapat berperan agar membuat perbedaan tersebut bukan menjadi konflik, melainkan warna keberagaman atas sistem demokrasi yang diterapkan di Indonesia.

“Oleh karena itu peran daripada Sekwan selaku birokrat dalam lembaga politis DPRD ini, harus mampu menjembatani bukan hanya legislatif dan eksekutif tapi antarlegislatif itu sendiri secara internal,” ujar Mendagri saat memberi sambutan sekaligus membuka Seminar Nasional dan Musyawarah Nasional VII Asosiasi Sekretaris DPRD Seluruh Indonesia (ASDEKSI) secara daring, Jumat (18/6/2021).

Baca juga  Presiden Jokowi Apresiasi Kiprah ITB Warnai Sejarah Bangsa

Mendagri menjelaskan, peran itu misalnya dalam menjembatani antarkepentingan di dalam DPRD. Sekwan harus mampu menerjemahkan keinginan politik ke dalam bahasa administrasi pemerintahan, administrasi keuangan, dan sebagainya agar tak melanggar norma yang berlaku.

Dengan peran tersebut, keberadaan Sekwan menjadi penting dalam tatanan sistem pemerintahan di daerah. Karena itu, Mendagri mengimbau agar seorang Sekwan perlu memiliki keahlian komunikasi yang andal, untuk mendukung perannya sebagai penghubung yang baik. Keahlian komunikasi itu, baik sebagai pembicara maupun pendengar. Dengan kemampuan tersebut, kata Mendagri, maka dapat membuat semua pihak merasa dalam situasi yang nyaman.

Di sisi lain, hubungan yang baik tersebut sebagai upaya membangun stabilitas politik yang juga dapat mempengaruhi stabilitas keamanan di daerah. Hubungan yang baik, lanjut Mendagri, dapat mempengaruhi banyak hal, misalnya membuat suasana lebih baik dan proses pembangunan menjadi tak terhambat.

Latest Articles

Menteri Nusron Imbau Kepala Daerah Se-NTB Percepat Penyusunan RDTR untuk Optimalkan Potensi Daerah

Agraria.today | Mataram - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala...

Setiap ASN Adalah Humas, CPNS ATR/BPN Perlu Menjadi Penghubung Informasi yang Dipahami Masyarakat

Agraria.today | Cikeas - Dalam era digital yang serba...

Ikuti Arahan WFH di Hari Jumat, Kementerian ATR/BPN Pastikan Layanan Pertanahan Tetap Berjalan Optimal

Agraria.today | Jakarta - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan...

Kementerian ATR/BPN Jadi Supporting Utama PSN Pelabuhan Palembang Baru Tanjung Carat

Agraria.today | Palembang - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan...

Ruko Berstatus HGB Bisa Jadi Hak Milik, Simak Syarat dan Ketentuannya

Agraria.today | Jakarta - Status hak atas tanah menjadi...

Optimalisasi Lahan HGU Jadi Salah Satu Strategi Satgas PPR Percepat Huntap

Agraria.today - Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas...

Related Articles

Menteri Nusron Imbau Kepala Daerah Se-NTB Percepat Penyusunan RDTR untuk Optimalkan Potensi Daerah

Agraria.today | Mataram - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, mengimbau pemerintah daerah (Pemda) di Provinsi Nusa Tenggara Barat...

Setiap ASN Adalah Humas, CPNS ATR/BPN Perlu Menjadi Penghubung Informasi yang Dipahami Masyarakat

Agraria.today | Cikeas - Dalam era digital yang serba cepat dan terbuka, setiap Aparatur Sipil Negara (ASN) Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional...

Ikuti Arahan WFH di Hari Jumat, Kementerian ATR/BPN Pastikan Layanan Pertanahan Tetap Berjalan Optimal

Agraria.today | Jakarta - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menetapkan kebijakan work from home (WFH) setiap hari Jumat. Kebijakan ini merujuk...