Terkini AgrariaF-PRB Kota Payakumbuh Dibentuk Bersama BPBD Provinsi Sumbar

F-PRB Kota Payakumbuh Dibentuk Bersama BPBD Provinsi Sumbar

Payakumbuh — Forum Pengurangan Resiko Bencana (F-PRB) dibentuk oleh Pemerintah Kota Payakumbuh melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) di Aula Kantor Dinas Bersama Padang Kaduduak, Rabu (16/6).

Pembentukan organisasi F-PRB yang melibatkan Kelompok Siaga Bencana (KSB), PMI, TAGANA ACT, ORARI, GERKATIN, Pramuka Peduli, FPTI, IOF, KPA, klub motor, dan komunitas media itu juga dihadiri oleh Kasi Pencegahan BPBD Provinsi Sumatera Barat Ilham Wahab didampingi pengurus F-PRB Provinsi Sumbar Imran Sarimudanas.

Turut hadir Plt. Kalaksa BPBD Kota Payakumbuh Hermanto diwakili Kabid Pencegahan dan Kesiapsiagaan Arman Riska bersama Kasi Kesiapsiagaan Novri.

Menurut keterangan dari Kasi Pencegahan BPBD Provinsi Sumatera Barat Ilham Wahab, F-PRB ini baru dibentuk di 12 kabupaten kota yang ada di Sumatera Barat. Pada Selasa (15/6) telah dibentuk di Solok Selatan.

Baca juga  FA selidiki cuitan bercanda Bernardo Silva kepada Mendy

“Pembentukan F-PRB ini merupakan tindaklanjut dari Surat Kepala BPBD Sumbar Nomor 360/520/PK/2021 Tanggal 6 Juni 2021 Perihal Pembinaan KSB dan F-PRB Kabupaten/Kota se Sumatera Barat,” ujarnya.

Menurut Ilham, penanggulangan bencana bukan hanya tugas pemerintah, melainkan butuh sinergi semua pihak, baik swasta maupun masyarakat.

“Upaya pengurangan risiko bencana butuh kolaborasi dan keterpaduan semua pihak. Untuk itu, saya berharap dukungan dari seluruh anggota,” kata Ilham.

Dijelaskannya, F-PRB memiliki empat fungsi dalam pengurangan resiko bencana. Pertama, sebagai wadah untuk memfasilitasi pengurangan risiko bencana ke dalam sektor pembangunan di Sumbar.

Kedua, wadah konsultasi, koordinasi dan mediasi daerah dalam membangun pemahaman dan pengembangan upaya penanggulangan resiko bencana bagi para pihak atau pemangku kepentingan di Sumbar.

Ketiga, wadah advokasi dan rekomendasi terhadap kebijakan dan pelaksanaan penanggulangan resiko bencana yang telah dilaksanakan oleh pemerintah, multi stake holder dan masyarakat.

Kemudian yang keempat, sebagai wadah monitoring dan evaluasi kegiatan-kegiatan penanggulangan resiko bencana di Sumbar.

Baca juga  Tanggapi Isu Penjualan Pulau, Dirjen Tata Ruang Tegaskan Pulau Widi sebagai Kawasan Hutan Lindung

Sementara itu, Plt. Kalaksa BPBD Kota Payakumbuh Hermanto menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat atas pembentukan F-PRB di daerah. Nantinya BPBD akan bersinergi untuk membentuk kegiatan yang berkaitan dengan pengurangan resiko bencana.

“Kami akan mendorong untuk semakin banyak organisasi masyarakat yang peduli terhadap bencana. Karena ketika bencana datang pemerintah tidak akan bisa bekerja sendiri. Perlu partisipasi dan bantuan dari segenap elemen masyarakat dan ormas, salah satunya nanti F-PRB,” kata Hermanto.

Hermanto alias Pak Kumis itu juga menyampaikan yang terpenting adalah bagaimana menciptakan rasa aman bagi warga kota, terutama rasa aman ketika bencana datang.

Latest Articles

Upaya Berkelanjutan Satgas PRR Sukses Normalisasi Puluhan Sungai dan Muara Terdampak Bencana

Agraria.today - Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi...

Menteri Nusron Imbau Kepala Daerah Se-NTB Percepat Penyusunan RDTR untuk Optimalkan Potensi Daerah

Agraria.today | Mataram - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala...

Setiap ASN Adalah Humas, CPNS ATR/BPN Perlu Menjadi Penghubung Informasi yang Dipahami Masyarakat

Agraria.today | Cikeas - Dalam era digital yang serba...

Ikuti Arahan WFH di Hari Jumat, Kementerian ATR/BPN Pastikan Layanan Pertanahan Tetap Berjalan Optimal

Agraria.today | Jakarta - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan...

Kementerian ATR/BPN Jadi Supporting Utama PSN Pelabuhan Palembang Baru Tanjung Carat

Agraria.today | Palembang - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan...

Ruko Berstatus HGB Bisa Jadi Hak Milik, Simak Syarat dan Ketentuannya

Agraria.today | Jakarta - Status hak atas tanah menjadi...

Related Articles

Menteri Nusron Imbau Kepala Daerah Se-NTB Percepat Penyusunan RDTR untuk Optimalkan Potensi Daerah

Agraria.today | Mataram - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, mengimbau pemerintah daerah (Pemda) di Provinsi Nusa Tenggara Barat...

Setiap ASN Adalah Humas, CPNS ATR/BPN Perlu Menjadi Penghubung Informasi yang Dipahami Masyarakat

Agraria.today | Cikeas - Dalam era digital yang serba cepat dan terbuka, setiap Aparatur Sipil Negara (ASN) Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional...

Ikuti Arahan WFH di Hari Jumat, Kementerian ATR/BPN Pastikan Layanan Pertanahan Tetap Berjalan Optimal

Agraria.today | Jakarta - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menetapkan kebijakan work from home (WFH) setiap hari Jumat. Kebijakan ini merujuk...