Terkini AgrariaKetum TP PKK Tekankan Kedisiplinan, Etika, dan Etos Kerja dalam Kelembagaan PKK...

Ketum TP PKK Tekankan Kedisiplinan, Etika, dan Etos Kerja dalam Kelembagaan PKK di Pusat dan Daerah

Jakarta – Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) Tri Tito Karnavian menekankan kedisiplinan, etika, dan etos kerja dalam kelembagaan PKK di pusat maupun di daerah. Hal itu disampaikannya pada Pelantikan Tim Penggerak PKK Pusat Sisa Masa Bakti 2020-2024 yang dilangsungkan secara virtual, Selasa (15/6/2021).

“Selaku Ketua Umum Tim Penggerak PKK, saya akan berusaha keras untuk menegakkan disiplin, etika, serta etos kerja dalam kelembagaan PKK di pusat maupun daerah. Saya sangat mengharapkan agar kita semua keluarga besar Tim Penggerak PKK bisa bekerja keras, disiplin dan taat dalam menjalankan peran fungsi kita yang sesuai dengan program yang kita buat,” kata Tri.

Tri mengatakan, gerakan PKK yang digerakan oleh Tim Penggerak PKK mulai dari pusat, provinsi, kabupaten/kota sampai ke tingkat desa/kelurahan merupakan potensi yang besar. Karena itu, pengurus PKK patut berbangga menjadi bagian dari keluarga besar Tim Penggerak PKK di Indonesia. Namun, kebanggan tersebut patut disertai dengan tekad dan kemauan untuk mengemban visi dan misi gerakan PKK sebagai gerakan pemberdayaan masyarakat dan pemberdayaan keluarga.

Baca juga  Sekjen Kemendagri Lantik 11 Pejabat Fungsional dan 2 Pejabat Struktural di Lingkungan Kemendagri

“Saya ingin kita bersama merasa perlu menekankan hal ini, di mana posisi strategis gerakan PKK menuntut kita semua agar disiplin, beretika dan mempunyai etos kerja dalam melaksanakan semua program kerja yang kita buat,” ujarnya.

Ia juga menginginkan seluruh pengurus Tim Penggerak PKK menunjukkan peranan dan fungsi PKK yang sangat penting dan berpengaruh terhadap program pemerintahan. Ia pun berpesan, agar TP PKK eksis di berbagai program pemerintah yang berkenaan dengan pemberdayaan keluarga dan masyarakat.

“Jangan sampai nama PKK yang besar ini hanya karena etos kerja atau pun disiplin kita tidak sesuai dengan yang diharapkan oleh manajemen pengembangan PKK, mengakibatkan nama PKK hanyalah sebagai pelengkap, hanyalah sebagai penghias di kegiatan-kegiatan pemerintahan, baik itu pemerintahan pusat, pemerintahan daerah maupun pemerintahan kota/kabupaten sampai ke pemerintahan desa,” jelasnya.

Latest Articles

Menteri Nusron Imbau Kepala Daerah Se-NTB Percepat Penyusunan RDTR untuk Optimalkan Potensi Daerah

Agraria.today | Mataram - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala...

Setiap ASN Adalah Humas, CPNS ATR/BPN Perlu Menjadi Penghubung Informasi yang Dipahami Masyarakat

Agraria.today | Cikeas - Dalam era digital yang serba...

Ikuti Arahan WFH di Hari Jumat, Kementerian ATR/BPN Pastikan Layanan Pertanahan Tetap Berjalan Optimal

Agraria.today | Jakarta - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan...

Kementerian ATR/BPN Jadi Supporting Utama PSN Pelabuhan Palembang Baru Tanjung Carat

Agraria.today | Palembang - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan...

Ruko Berstatus HGB Bisa Jadi Hak Milik, Simak Syarat dan Ketentuannya

Agraria.today | Jakarta - Status hak atas tanah menjadi...

Optimalisasi Lahan HGU Jadi Salah Satu Strategi Satgas PPR Percepat Huntap

Agraria.today - Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas...

Related Articles

Menteri Nusron Imbau Kepala Daerah Se-NTB Percepat Penyusunan RDTR untuk Optimalkan Potensi Daerah

Agraria.today | Mataram - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, mengimbau pemerintah daerah (Pemda) di Provinsi Nusa Tenggara Barat...

Setiap ASN Adalah Humas, CPNS ATR/BPN Perlu Menjadi Penghubung Informasi yang Dipahami Masyarakat

Agraria.today | Cikeas - Dalam era digital yang serba cepat dan terbuka, setiap Aparatur Sipil Negara (ASN) Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional...

Ikuti Arahan WFH di Hari Jumat, Kementerian ATR/BPN Pastikan Layanan Pertanahan Tetap Berjalan Optimal

Agraria.today | Jakarta - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menetapkan kebijakan work from home (WFH) setiap hari Jumat. Kebijakan ini merujuk...