Terkini AgrariaBebaskan Tarif Tol Suramadu, Presiden Jokowi: Demi Keadilan Sosial, Negara Tak Hitung...

Bebaskan Tarif Tol Suramadu, Presiden Jokowi: Demi Keadilan Sosial, Negara Tak Hitung Untung-Rugi

Presiden Joko Widodo menjawab pertanyaan seputar latar belakang dibebaskannya tarif tol Jembatan Nasional Suramadu. Ia mengatakan bahwa keputusan ini tidak diambil hanya dengan memperhitungkan untung dan rugi semata, tapi juga kepentingan masyarakat yang jauh lebih besar.

“Negara itu tidak berhitung untung atau rugi. Negara itu berhitung yang berkaitan dengan keadilan sosial, yang berkaitan dengan rasa keadilan, dan kesejahteraan. Itu yang dihitung,” ujarnya di Jembatan Nasional Suramadu, Jawa Timur, pada Sabtu, 27 Oktober 2018.

Kepala Negara melanjutkan, keuntungan yang sebenarnya didapatkan oleh negara adalah keuntungan yang manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat, dalam hal ini masyarakat Madura.

“Jangan kamu bawa hitung-hitungan selalu untung dan rugi. Negara tidak akan menghitung untung dan rugi, ini semuanya makro. Keuntungannya dan benefit-nya ada di masyarakat,” ucapnya.

Baca juga  Presiden Tegaskan Reformasi Perpajakan Penting Dilakukan untuk Tingkatkan Daya Saing

Presiden mengungkapkan persoalan yang sedang dihadapi Madura. Sebelumnya, sempat ada investasi yang mencoba masuk ke Madura. Namun, dikarenakan biaya logistik yang mahal, rencana investasi tersebut urung terlaksana.

“Pernah ada investasi untuk penanaman tebu di Madura. Sudah dimulai, tapi karena biaya logistik, biaya transportasi, jadi batal. Tidak jadi gara-gara ini,” tuturnya.

Oleh karenanya, dengan pembebasan tarif tol Jembatan Nasional Suramadu ini, selain menurunkan biaya logistik, Kepala Negara juga ingin agar perekonomian dan turisme di Madura semakin bergeliat sehingga dapat menciptakan lapangan pekerjaan sebanyak-banyaknya.

“Kita ingin sektor turisme, properti, dan investasi bisa betul-betul bergerak di Madura sehingga terbuka lapangan pekerjaan sebanyak-banyaknya,” kata Presiden.

Latest Articles

Menteri Nusron Imbau Kepala Daerah Se-NTB Percepat Penyusunan RDTR untuk Optimalkan Potensi Daerah

Agraria.today | Mataram - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala...

Setiap ASN Adalah Humas, CPNS ATR/BPN Perlu Menjadi Penghubung Informasi yang Dipahami Masyarakat

Agraria.today | Cikeas - Dalam era digital yang serba...

Ikuti Arahan WFH di Hari Jumat, Kementerian ATR/BPN Pastikan Layanan Pertanahan Tetap Berjalan Optimal

Agraria.today | Jakarta - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan...

Kementerian ATR/BPN Jadi Supporting Utama PSN Pelabuhan Palembang Baru Tanjung Carat

Agraria.today | Palembang - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan...

Ruko Berstatus HGB Bisa Jadi Hak Milik, Simak Syarat dan Ketentuannya

Agraria.today | Jakarta - Status hak atas tanah menjadi...

Optimalisasi Lahan HGU Jadi Salah Satu Strategi Satgas PPR Percepat Huntap

Agraria.today - Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas...

Related Articles

Menteri Nusron Imbau Kepala Daerah Se-NTB Percepat Penyusunan RDTR untuk Optimalkan Potensi Daerah

Agraria.today | Mataram - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, mengimbau pemerintah daerah (Pemda) di Provinsi Nusa Tenggara Barat...

Setiap ASN Adalah Humas, CPNS ATR/BPN Perlu Menjadi Penghubung Informasi yang Dipahami Masyarakat

Agraria.today | Cikeas - Dalam era digital yang serba cepat dan terbuka, setiap Aparatur Sipil Negara (ASN) Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional...

Ikuti Arahan WFH di Hari Jumat, Kementerian ATR/BPN Pastikan Layanan Pertanahan Tetap Berjalan Optimal

Agraria.today | Jakarta - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menetapkan kebijakan work from home (WFH) setiap hari Jumat. Kebijakan ini merujuk...