Terkini AgrariaPemerintah Pusat Beri Bantuan Penanganan Lonjakan Kasus Covid-19 di Kudus dan Bangkalan

Pemerintah Pusat Beri Bantuan Penanganan Lonjakan Kasus Covid-19 di Kudus dan Bangkalan

Jakarta – Menteri Kesehatan bersama Kepala BNPB, Panglima TNI, Kapolri, dan sejumlah unsur terkait telah turun ke sejumlah daerah yang mengalami lonjakan kasus penularan Covid-19 seperti Kudus dan Bangkalan. Upaya awal yang dilakukan pihak-pihak tersebut ialah mengurai dan mengurangi beban rumah-rumah sakit dan tenaga kesehatan di daerah itu.

Hal itu disampaikan Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin, yang memberikan keterangan pers bersama Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, dan Kepala BNPB Ganip Warsito, di Kantor Presiden, Jakarta, Senin, 7 Juni 2021, selepas mengikuti rapat terbatas bersama Presiden.

“Saya, Kepala BNPB, Kapolri, dan Panglima sudah hadir di sana. Nomor satu yang paling penting kita mengurai tekanan beban yang ada di rumah sakit dengan cara kita merujuk pasien-pasien yang berat dan sedang ke kota-kota terdekat. untuk Kudus ke Semarang, untuk Bangkalan ke Surabaya,” ujarnya.

Budi menjelaskan, kapasitas rumah-rumah sakit di Semarang dan Surabaya masih mencukupi untuk dapat menerima rujukan pasien Covid-19 dari Kudus dan Bangkalan. Selain itu, pihaknya juga mengirimkan dokter dan tenaga kesehatan yang bekerja sama dengan Ikatan Dokter Indonesia dan Persatuan Perawat Nasional Indonesia untuk mengurangi beban para tenaga kesehatan yang terpapar virus korona di kedua daerah tersebut.

Baca juga  Harga Bawang Merah dan Cabai Merah Naik, Kemendagri Minta Daerah Serius Lakukan Gerakan Menanam

Meski terpapar, Budi memastikan bahwa para dokter dan tenaga kesehatan tersebut telah menerima vaksin sehingga saat ini kondisi mereka dapat tertangani termasuk satu orang dokter spesialis berusia 70 tahun.

Langkah kedua yang dilakukan ialah membenahi dari sisi hulu, yakni memastikan penegakan protokol kesehatan di Kudus dan Bangkalan. Menteri Kesehatan mengimbau kepala daerah untuk sigap memastikan jalannya protokol kesehatan di daerah mereka masing-masing.

“Saya imbau semua kepala daerah memastikan protokol kesehatannya. Itu harus diperketat dan harus dijelaskan dengan baik. Lakukan juga testing dengan disiplin dan saya minta tolong dilaporkan secara lengkap. Dengan demikian kita bisa melakukan langkah antisipasi kalau kita temui ada yang terkena,” tuturnya.

Dalam kesempatan tersebut, Menteri Kesehatan juga menerangkan bahwa, khusus daerah Kudus dan Bangkalan, pemerintah pusat telah mengalokasikan tambahan masing-masing sebanyak 50 ribu vaksin Covid-19 agar dapat diberikan kepada warga prioritas di kedua daerah itu.

Baca juga  IHSG ditutup melemah terimbas kondisi geopolitik di Timur Tengah

Adapun yang terkait dengan pendidikan tatap muka terbatas, Budi juga menyampaikan arahan Presiden Joko Widodo bahwa pelaksanaan hal tersebut harus dilakukan dengan hati-hati. Semua guru juga harus terlebih dahulu menerima vaksin sebelum memulai pembelajaran tatap muka terbatas.

“Bapak Presiden tadi mengarahkan bahwa pendidikan tatap muka yang nanti akan dimulai itu harus dijalankan dengan ekstra hati-hati. Tatap mukanya dilakukan tatap muka terbatas. Hanya boleh maksimal 25 persen dari murid yang hadir. Tidak boleh lebih dari dua hari seminggu. Setiap hari maksimal hanya dua jam. Opsi untuk menghadirkan anak ke sekolah adalah ditentukan oleh orang tua,” tandasnya.

Latest Articles

Upaya Berkelanjutan Satgas PRR Sukses Normalisasi Puluhan Sungai dan Muara Terdampak Bencana

Agraria.today - Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi...

Menteri Nusron Imbau Kepala Daerah Se-NTB Percepat Penyusunan RDTR untuk Optimalkan Potensi Daerah

Agraria.today | Mataram - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala...

Setiap ASN Adalah Humas, CPNS ATR/BPN Perlu Menjadi Penghubung Informasi yang Dipahami Masyarakat

Agraria.today | Cikeas - Dalam era digital yang serba...

Ikuti Arahan WFH di Hari Jumat, Kementerian ATR/BPN Pastikan Layanan Pertanahan Tetap Berjalan Optimal

Agraria.today | Jakarta - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan...

Kementerian ATR/BPN Jadi Supporting Utama PSN Pelabuhan Palembang Baru Tanjung Carat

Agraria.today | Palembang - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan...

Ruko Berstatus HGB Bisa Jadi Hak Milik, Simak Syarat dan Ketentuannya

Agraria.today | Jakarta - Status hak atas tanah menjadi...

Related Articles

Menteri Nusron Imbau Kepala Daerah Se-NTB Percepat Penyusunan RDTR untuk Optimalkan Potensi Daerah

Agraria.today | Mataram - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, mengimbau pemerintah daerah (Pemda) di Provinsi Nusa Tenggara Barat...

Setiap ASN Adalah Humas, CPNS ATR/BPN Perlu Menjadi Penghubung Informasi yang Dipahami Masyarakat

Agraria.today | Cikeas - Dalam era digital yang serba cepat dan terbuka, setiap Aparatur Sipil Negara (ASN) Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional...

Ikuti Arahan WFH di Hari Jumat, Kementerian ATR/BPN Pastikan Layanan Pertanahan Tetap Berjalan Optimal

Agraria.today | Jakarta - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menetapkan kebijakan work from home (WFH) setiap hari Jumat. Kebijakan ini merujuk...