Jakarta – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian meminta para Bupati/Walikota menjalankan program pengendalian Covid-19 dan pemulihan ekonomi. Hal itu disampaikannya saat membuka kegiatan Pembekalan Kepemimpinan Pemerintahan Dalam Negeri bagi Bupati/Walikota dan Wakil Bupati/Wakil Walikota Tahun 2021, yang digelar Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kemendagri secara virtual, Senin (7/6/2021).
Pasangan Bupati/Wakil Bupati bersama Walikota/Wakil Walikota hasil Pilkada Serentak 2020 itu diminta untuk bisa mengontrol wabah melalui empat indikator pengendalian pandemi Covid-19, yakni pengendalian angka positif, Bed Occupancy Rate (BOR), recovery rate atau angka kesembuhan yang tinggi, serta fatality rate atau angka kematian yang rendah.
“Yang kita bisa lakukan adalah kita bisa mengontrol pandemi Covid-19, untuk bisa mengendalikan, maka saya sudah sampaikan dalam berbagai kesempatan ada 4 indikator (pengendalian),” katanya.
Empat indikator pengendalian Covid-19 diharapkan dijadikan pedoman kepala daerah dalam mengontrol kasus penularan Covid-19 di wilayahnya. Kepala daerah juga diminta untuk aktif secara langsung maupun melalui Dinas Kesehatan untuk mengecek tren angka kasus harian beserta presentase empat indikator pengendalian tersebut. Dengan begitu, diharapkan kepala daerah memiliki data yang cukup untuk menjadi dasar kebijakan pengendalian pandemi.
“Nah 4 angka ini hendaknya menjadi pegangan Bapak/Ibu sekalian tiap pagi, upayakan angka-angka kasus positif ini trennya menurun, kesembuhan meningkat, angka kematian makin menurun, tempat tidur/BOR itu di bawah 50%, itu artinya terkendali,” tandasnya.
Tak kalah penting, dalam kesempatan itu, pengendalian ekonomi juga menjadi penekanan Mendagri secara khusus. Dengan pengendalian ekonomi, diharapkan dapat meningkatkan uang yang beredar di masyarakat sehingga menyebabkan daya beli masyarakat menjadi menguat. Ekonomi yang pulih juga diproyeksikan dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Pemulihan ekonomi menjadi salah satu target utama kita, kita perlu untuk (melakukan) pemulihan ekonomi, supaya masyarakat juga dapat survive, kalau ekonomi berjalan otomatis pendapatan PAD juga bisa meningkat dan kembali normal,” ujarnya.
Pemulihan ekonomi dilakukan di antaranya melalui belanja pemerintah daerah. Belanja pemerintah disebutnya sebagai tulang punggung utama di tengah situasi ekonomi yang terkontraksi akibat pandemi Covid-19. “Belanja pemerintah adalah belanja yang utama, untuk itu upayakan agar begitu ada anggaran APBD ini segera untuk dilakukan exercise, eksekusi secara bertahap per tiga bulan,” pesan Mendagri.
Mendagri juga meminta realisasi APBD tak dieksekusi pada akhir tahun anggaran sehingga menghambat pemulihan ekonomi secara nasional. Di satu sisi, Mendagri juga melihat masih ada kabupaten/kota yang memiliki realisasi APBD Tahun Anggaran 2021 yang rendah. Padahal, pertumbuhan ekonomi nasional yang meningkat, juga disumbang oleh realisasi anggaran di daerah. Karena itu, Mendagri meminta daerah segera melakukan belanja modal atau sektor produktif yang turut mengatasi pandemi Covid-19.
“Tolong rekan-rekan kepala daerah, belanjakan dan tolong juga lihat betul belanja yang bermanfaat kepada yang bisa mendukung/mendongkrak pertumbuhan ekonomi di daerah maupun kontribusi untuk ke pusat itu adalah porsi belanja modal,” pungkasnya.