Jakarta – Peneliti Pusat Penelitian Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Siti Zuhro mengatakan, etika pemerintahan merupakan hal penting yang mesti diperhatikan. Pasalnya, pemerintahan saat ini tengah menghadapi berbagai persoalan yang semakin kompleks. Selain itu, modernitas masyarakat yang kian meningkat juga melahirkan berbagai permasalahan publik yang perlu untuk segera diselesaikan.
“Ini belum ditambah lagi dengan realitas saat ini di mana bangsa Indonesia sedang menghadapi era new normal dan disrupsi yang sarat dengan ketidakpastian,” ujar Siti Zuhro saat menjadi pembincara pada Seminar Nasional Masyarakat Ilmu Pemerintahan Indonesia (MIPI). Kegiatan ini digelar secara luring di Hotel Aryaduta Jakarta, dan daring melalui sambungan virtual, Sabtu (5/6/2021).
Siti menjelaskan, pengembangan etika pemerintahan dapat menjadi panduan kebijakan para pejabat pemerintah untuk memecahkan masalah yang terjadi. Terlebih saat ini para pejabat kerap dihadapkan pada pilihan yang sulit yang terkadang saling berbenturan satu dengan lainnya. Di sisi lain, aparatur pemerintahan perlu menjaga citra yang baik melalui kinerja dan perilaku yang tidak merugikan masyarakat dan negara.
“Jadi etika yang harus ditaati oleh seorang aparatur, pada dasarnya merupakan upaya menjadikan moralitas sebagai landasan bertindak dan berperilaku dalam kehidupan bersama termasuk di lingkungan profesi administrasi,” ujar Siti.
Etika pemerintahan sendiri, lanjutnya, mengamanatkan agar para pejabat memiliki rasa kepedulian tinggi dalam melayani publik. Selain itu, seorang pejabat siap mundur biila merasa dirinya melanggar kaidah dan sistem nilai yang tidak mampu memenuhi amanah masyarakat, bangsa, dan negara.
Dia menyebutkan, rasa tanggung jawab terhadap tugas yang diemban merupakan kriteria seorang aparatur berperilaku etis dalam bertugas. Terlebih tugas tersebut merupakan upaya mewujudkan fungsi dan misi pemerintahan, yakni melayani, mengayomi, dan memberdayakan masyarakat.
Sementara itu, senada dengan Siti Zuhro, narasumber lainnya yakni Guru Besar Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia Eko Prasojo, juga mengatakan pentingnya etika pemerintahan dalam menyelenggarakan negara. Alasannya, melalui penerapan etika dapat menghasilkan berbagai dampak manfaat. Di antara manfaat itu, yakni meningkatnya image dan kepercayaan kepada publik. Selain itu, etika mampu mengurangi perilaku korupsi, kolusi, dan nepotisme, karena kinerja individu dapat meningkat, sehingga mendukung pertumbuhan ekonomi serta stabilitas sosial.
Manfaat lainnya, lanjut Ketua Tim Independen Reformasi Birokrasi Nasional tersebut, etika pemerintahan dapat meningkatkan kepuasan dan memotivasi masyarakat sebagai penerima layanan dan kebijakan pemerintah. Dengan penegakan etika ini, juga mampu meningkat prinsip supremasi hukum.