Jakarta – Masyarakat Ilmu Pemerintahan Indonesia (MIPI) menggelar seminar nasional bertajuk “Quo Vadis Etika Pemerintahan Indonesia?”. Kegiatan ini digelar secara luring di Hotel Aryaduta Jakarta, dan daring melalui sambungan virtual, Sabtu (5/6/2021).
Ketua Umum MIPI Ridho Ficardo dalam sambutannya mengungkapkan, sampai saat ini tema tersebut masih jarang menjadi diskursus publik. Padahal, dalam keadaaan kehidupan bernegara terdapat seperangkat aturan yang lahir dilatarbelakangi oleh etik dalam kehidupan sosial. “Maka etik ini menjadi suatu hal yang sangat penting dalam kehidupan berbangsa dan kehidupan negara kita,” ujar Ridho.
Ridho menjelaskan, etika pemerintahan mencakup berbagai hal, misalnya adalah soal transparansi. Ini akan membentuk pemerintahan yang bersih. Dengan pemerintah tersebut dapat terhindar dari praktik penyuapan, korupsi, konflik kepentingan, dan sebagainya.
“Etika pemerintahan juga menuntut adanya keterbukaan dari pemerintah dalam menjalankan pemerintahannya dan dalam menjalankan pembangunan-pembangunan yang ada,” katanya. Dalam diskusi tersebut bakal dibahas etika pemerintahan dari berbagai sudut pandang.
Ridho menuturkan, dalam berbangsa dan bernegara khususnya di bidang pemerintahan, etika dan moral menjadi penting. Bila tak memiliki hal tersebut, maka pemerintahan yang ada bakal membawa masyarakat pada anarkis, sehingga mengancam keberlangsungan negara tersebut.
Sementara itu, lanjut Ridho, kondisi praktik pemerintahan saat ini penuh dengan berbagai tantangan, yang sebagian belum bisa diselesaikan hanya dengan menerbitkan peraturan. Karena itu, berbagai tantangan itu perlu dijawab dengan berbagai pembenahan.
Dia berharap, dengan diskusi yang digelar bakal muncul dan mengemuka narasi ihwal pentingnya etika pemerintahan. Dengan demikian, lanjutnya, dapat meluruskan kembali berbagai etika pemerintahan terutama bagi aparatur pemerintahan, politisi, dan perangkat pemerintahan lainnya. Sehingga diharapkan dapat terwujud pemerintahan yang terbuka dan bertanggung jawab yang muaranya dapat memajukan Indonesia.
Seminar ini menghadirkan Ketua Dewan Penasihat MIPI Ryaas Rasyid yang bertindak sebagai pembicara kunci. Selain itu, narasumber lainnya yakni Guru Besar Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia sekaligus Ketua Tim Independen Reformasi Birokrasi Nasional Eko Prasojo, Peneliti Pusat Penelitian Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Siti Zuhro, dan Pengamat Kebijakan Publik Universitas Trisakti Trubus Rahadiansyah.
Dalam kesempatan tersebut, selain seminar nasional, MIPI juga menggelar Muasyawarah Nasional ke-VII untuk memilih Ketua Umum periode 2021-2026.