Terkini AgrariaSatgas: Kudus Harus Menerapkan Pembatasan Mobilisasi Secara Maksimal

Satgas: Kudus Harus Menerapkan Pembatasan Mobilisasi Secara Maksimal

JAKARTA – Satgas Penanganan COVID-19 telah meninjau langsung kondisi Kabupaten Kudus yang belakangan mengalami kenaikan signifikan pada kasus positif. Kenaikannya lebih dari 30 kali lipat, yaitu dari 26 kasus menjadi 929 kasus. Kenaikan ini menambahkan jumlah kasus aktif menjadi 1.280 (21,41%) dari total kasus COVID-19. Kasus aktif Kudus angkanya jauh lebih besar dari angka kasus aktif nasional sebesar 5,47%.

Perkembangan terkini di Kudus, juga cukup memprihatinkan. Dimana kondisinya diperparah dengan tenaga kesehatan yang menderita COVID-19 yakni sebanyak 189 orang. Lalu, tingkat keterisian tempat tidur juga meningkat tajam. Dari data per 1 Juni 2021, kondisinya lebih dari 90% tempat tidur yang ada sudah terisi.

“Satgas meminta agar pemerintah daerah dan satgas daerah di Kudus melakukan pembatasan mobilisasi secara maksimal. Agar penularan tidak meluas, dengan senantiasa memantau kondisi masing-masing daerah,” Juru Bicara Satgas Penanganan COVID-19 Prof Wiku Adisasmito memberi keterangan pers Perkembangan Penanganan COVID-19 di Graha BNPB, Jumat (4/6/2021) yang juga disiarkan kanal YouTube Sekretariat Presiden.

Baca juga  Rakornas Kepala Daerah Ditutup, Kemendagri Minta Daerah Bangun Konsolidasi Pengendalian Inflasi

Ketua Satgas Penanganan COVID-19 Ganip Warsito telah turun langsung baru-baru ini, dan mendapati sejumlah temuan. Bahwa, penyebabnya berkaitan erat dengan tradisi lebaran Idul Fitri yakni wisata religi ziarah dan tradisi kupatan 7 hari paska lebaran oleh masyarakat setempat. Tradisi yang menimbulkan kerumunan menjadi pemicu terjadinya penularan.

Ditambah rumah sakit yang belum menerapkan secara tegas dan disiplin pada pembagian zonasi merah, kuning dan hijau. Lalu triase pasien COVID-19 dan non COVID-19 serta keluarga pasien. Sebagai contoh, di rumah sakit di Kudus, masih ditemukan keluarga pasien yang mendampingi langsung di ruang perawatan. Dan keluarga pasien masih didapati keluar masuk rumah sakit tanpa dilakukan proses skrining.

Didasari temuan-temuan tersebut, Ketua Satgas COVID-19 telah menginstruksikan Pemerintah Daerah Kudus segera mengkonversi tempat tidur yang ada menjadi tempat tidur pelayanan COVID-19. Bagi pasien gejala sedang dan berat yang akan menjadi prioritas perawatan di rumah sakit.

Sementara bagi pasien dengan gejala ringan dihimbau isolasi mandiri di kediaman masing-masing apabila memungkinkan. Atau bisa dirujuk ke ibukota Provinsi Jawa Tengah, Semarang. Selain itu, TNI juga menerjunkan 450 personil untuk memantau pelaksanaan 4 fungsi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) mikro tingkat desa/kelurahan di Kudus.

Baca juga  BPN Banyuasin Kobarkan Gerakan Gemapatas 2025: Akhiri Sengketa Tanah

Apa yang terjadi di Kudus ini diharapkan dapat menjadi pembelajaran bagi daerah-daerah lainnya. Satgas Daerah dapat mengantisipasi tradisi dan budaya di wilayahnya masing-masing. Sehingga dapat segera menentukan penanganan dan kebijakan terbaik, agar kasus tidak meningkat tajam seperti terjadi di Kudus.

Satgas pun menghimbau Pemda setempat secara berkala mensosialisasikan data terkini perkembangan penanganan. Agar menumbuhkan kesadaran dan sikap kehati-hatian bagi masyarakat. Pemda juga sebaiknya segera berkoordinasi dengan pemerintah pusat apabila terjadi kendala dalam penanganan medis. Mengingat tingkat keterisian tempat tidur yang meningkat tajam.

Bagi para gubernur untuk senantiasa memantau kondisi perkembangan pandemi di kabupaten/kota yang ada di wilayahnya. Dan upaya ini akan lebih cepat mengantisipasi dengan penanganan yang baik. “Karena manajemen penanganan yang baik akan meningkatkan angka kesembuhan, dan menurunkan angka kematian,” pungkas Wiku.

Latest Articles

Menteri Nusron Imbau Kepala Daerah Se-NTB Percepat Penyusunan RDTR untuk Optimalkan Potensi Daerah

Agraria.today | Mataram - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala...

Setiap ASN Adalah Humas, CPNS ATR/BPN Perlu Menjadi Penghubung Informasi yang Dipahami Masyarakat

Agraria.today | Cikeas - Dalam era digital yang serba...

Ikuti Arahan WFH di Hari Jumat, Kementerian ATR/BPN Pastikan Layanan Pertanahan Tetap Berjalan Optimal

Agraria.today | Jakarta - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan...

Kementerian ATR/BPN Jadi Supporting Utama PSN Pelabuhan Palembang Baru Tanjung Carat

Agraria.today | Palembang - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan...

Ruko Berstatus HGB Bisa Jadi Hak Milik, Simak Syarat dan Ketentuannya

Agraria.today | Jakarta - Status hak atas tanah menjadi...

Optimalisasi Lahan HGU Jadi Salah Satu Strategi Satgas PPR Percepat Huntap

Agraria.today - Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas...

Related Articles

Menteri Nusron Imbau Kepala Daerah Se-NTB Percepat Penyusunan RDTR untuk Optimalkan Potensi Daerah

Agraria.today | Mataram - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, mengimbau pemerintah daerah (Pemda) di Provinsi Nusa Tenggara Barat...

Setiap ASN Adalah Humas, CPNS ATR/BPN Perlu Menjadi Penghubung Informasi yang Dipahami Masyarakat

Agraria.today | Cikeas - Dalam era digital yang serba cepat dan terbuka, setiap Aparatur Sipil Negara (ASN) Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional...

Ikuti Arahan WFH di Hari Jumat, Kementerian ATR/BPN Pastikan Layanan Pertanahan Tetap Berjalan Optimal

Agraria.today | Jakarta - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menetapkan kebijakan work from home (WFH) setiap hari Jumat. Kebijakan ini merujuk...