Terkini AgrariaPenanganan Bersama Pandemi di Pulau Jawa Akan Berdampak Positif Pada Perkembangan Nasional

Penanganan Bersama Pandemi di Pulau Jawa Akan Berdampak Positif Pada Perkembangan Nasional

JAKARTA – Penanganan pandemi COVID-19 di Pulau Jawa harus dilakukan secara serius dan bersama-sama. Karena, pulau terpadat di Indonesia ini memiliki populasi sekitar 145 juta penduduk atau 55% dari total penduduk Indonesia dengan kemiripan karakteristik penduduknya. Sehingga keberhasilan penanganan akan sangat mempengaruhi perkembangan kasus secara nasional.

Satgas Penanganan COVID-19 telah melakukan pemantauan terhadap perkembangan penanganan tingkat provinsi dalam 1 minggu terakhir terutama di Pulau Jawa dengan provinsi Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta dan Jawa Timur. Secara umum, sebesar 53% kasus disumbangkan dari Pulau Jawa. Karenanya para pimpinan daerah di Pulau Jawa dituntut melakukan konsolidasi antar wilayah dan manfaatkan forum komunikasi antar pimpinan daerah untuk melakukan penanganan bersama.

“Ini adalah angka yang cukup tinggi. Mengingat hanya dengan 6 provinsi di Pulau Jawa mampu menyumbang lebih dari setengah dari total kasus nasional,” Juru Bicara Satgas Penanganan COVID-19 Prof Wiku Adisasmito, dalam keterangan pers Perkembangan Penanganan COVID-19 di Graha BNPB, Selasa (1/6/2021) yang juga disiarkan kanal YouTube Sekretariat Presiden.

Baca juga  Langkah Pemerintah dalam Percepatan Penyelesaian Konflik Agraria

Secara rincian data, saat ini, terjadi penambahan kasus positif baru sejumlah 48.821 kasus. Penambahan ini dikontribusikan dari 5 provinsi dengan kenaikan tertinggi. Yakni Jawa Barat naik 7.246 kasus, Jawa Tengah naik 5.568 kasus, DKI Jakarta naik 5.324 kasus, Riau naik 4.737 kasus dan Kepulauan Riau naik 2.008 kasus.

Perhatian lebih harus diberikan oleh pemerintah-pemerintah provinsi di Pulau Jawa. Karena pulau Jawa yang didominasi kota-kota besar di dan terutama ibukota Indonesia yakni DKI Jakarta berada di Pulau Jawa. Terlebih lagi, provinsi-provinsi di Pulau Jawa adalah daerah tujuan mudik selama Idul Fitri. Dengan tijuan terbesar di Jawa Tengah l, disusul Jawa Barat dan Jawa Timur.

Pemerintah provinsi di Pulau Jawa harus segera memperbaiki penanganan di wilayahnya. Karena jika berhasil memperbaiki penanganan dan menurunkan kasus dalam 1 – 2 minggu kedepan, bukan tidak mungkin kasus positif tingkat nasional juga akan turun secara drastis. Jika ini terjadi, maka Pulau Jawa menjadi kontributor terbesar dalam menurunkan penurunan kasus. Dan itu merupakan prestasi yang sangat baik.

Baca juga  SENYUM JUM'AT Di Payakumbuh Barat, Warga Ibuh Kebagian Sembako Dari Camat

Karena itulah, perlunya seluruh provinsi di Pulau Jawa perlu melakukan konsolidasi antar wilayah yang tidak hanya dilakukan dalam wilayahnya masing-masing. Karena penanganan di Pulau Jawa dengan karakteristik yang mirip, perlu ditangani secara bersama-sama agar kebijakan yang diterapkan sejalan. Manfaatkan forum komunikasi seperti Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkompinda) yang dilakukan antar wilayah.

“Hal ini dapat menjadi wadah bagi pimpinan daerah pada 6 provinsi ini, untuk bertemu dan bersama-sama merumuskan penanganan terbaik untuk COVID-19 di Pulau Jawa,” pesan Wiku.

Latest Articles

Menteri Nusron Imbau Kepala Daerah Se-NTB Percepat Penyusunan RDTR untuk Optimalkan Potensi Daerah

Agraria.today | Mataram - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala...

Setiap ASN Adalah Humas, CPNS ATR/BPN Perlu Menjadi Penghubung Informasi yang Dipahami Masyarakat

Agraria.today | Cikeas - Dalam era digital yang serba...

Ikuti Arahan WFH di Hari Jumat, Kementerian ATR/BPN Pastikan Layanan Pertanahan Tetap Berjalan Optimal

Agraria.today | Jakarta - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan...

Kementerian ATR/BPN Jadi Supporting Utama PSN Pelabuhan Palembang Baru Tanjung Carat

Agraria.today | Palembang - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan...

Ruko Berstatus HGB Bisa Jadi Hak Milik, Simak Syarat dan Ketentuannya

Agraria.today | Jakarta - Status hak atas tanah menjadi...

Optimalisasi Lahan HGU Jadi Salah Satu Strategi Satgas PPR Percepat Huntap

Agraria.today - Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas...

Related Articles

Menteri Nusron Imbau Kepala Daerah Se-NTB Percepat Penyusunan RDTR untuk Optimalkan Potensi Daerah

Agraria.today | Mataram - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, mengimbau pemerintah daerah (Pemda) di Provinsi Nusa Tenggara Barat...

Setiap ASN Adalah Humas, CPNS ATR/BPN Perlu Menjadi Penghubung Informasi yang Dipahami Masyarakat

Agraria.today | Cikeas - Dalam era digital yang serba cepat dan terbuka, setiap Aparatur Sipil Negara (ASN) Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional...

Ikuti Arahan WFH di Hari Jumat, Kementerian ATR/BPN Pastikan Layanan Pertanahan Tetap Berjalan Optimal

Agraria.today | Jakarta - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menetapkan kebijakan work from home (WFH) setiap hari Jumat. Kebijakan ini merujuk...