Terkini AgrariaKemendagri Komitmen Bangun Komunikasi Intens dengan Asosiasi Pemerintah Daerah

Kemendagri Komitmen Bangun Komunikasi Intens dengan Asosiasi Pemerintah Daerah

Jakarta – Keberadaan asosiasi pemerintah daerah merupakan elemen penting sebagai wadah komunikasi atas berbagai kebijakan yang dikeluarkan pemerintah pusat kepada daerah. Karena itu, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) berupaya membangun komunikasi yang baik dengan asosiasi tersebut.

Adapun asosiasi yang dimaksud itu, di antaranya Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI), Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI), dan Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI). Demikian disampaikan Direktur Jenderal (Dirjen) Otonomi Daerah Kemendagri Akmal Malik saat mengikuti Rapat Koordinasi Pengelolaan Keuangan Daerah secara virtual, Rabu (19/5/2021). Kegiatan ini melibatkan seluruh asosiasi pemerintah daerah sebagai forum untuk menyerap berbagai saran dan masukan.

Akmal menuturkan, pentingnya asosiasi pemerintah daerah ini, karena mereka lebih memahami tentang kondisi di daerah atas kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat. Akmal berharap, komunikasi yang terbangun dapat berjalan efektif, sehingga menjadi penghubung antara pemerintah pusat khususnya Kemendagri dengan pemerintah daerah. “Ini akan menjadi sebuah jembatan bagi pemerintah pusat khususnya Kemendagri kepada pemerintah daerah,” ujar Akmal.

Baca juga  Perempuan Tangguh di Kementerian ATR/BPN, Dukung Pembangunan Tanpa Batas Gender

Dia menjelaskan, banyak isu yang dapat dikomunikasikan oleh pemerintah pusat kepada asosiasi pemerintah daerah. Akmal mencontohkan, isu seputar revisi terhadap regulasi yang berkaitan dengan pemerintah daerah. Pasalnya, revisi tersebut dipastikan bakal berdampak terhadap pemerintah daerah.

“Kami ingin mengajak teman-teman asosiasi untuk berkomunikasi secara intens membangun komunikasi yang (memiliki) timbal balik,” katanya. Dengan komunikasi yang baik, lanjutnya, Kemendagri dapat memfasilitasi pemerintah daerah ketika dihadapkan pada kebijakan yang bersifat sektoral.

Melalui wadah asosiasi, Akmal meyakini, berbagai persoalan dapat diselesaikan, meskipun jumlahnya akan terus bertambah di masa-masa mendatang. Dengan komunikasi yang efektif diharapkan kinerja kepala daerah yang bersangkutan tetap optimal.

Latest Articles

Menteri Nusron Imbau Kepala Daerah Se-NTB Percepat Penyusunan RDTR untuk Optimalkan Potensi Daerah

Agraria.today | Mataram - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala...

Setiap ASN Adalah Humas, CPNS ATR/BPN Perlu Menjadi Penghubung Informasi yang Dipahami Masyarakat

Agraria.today | Cikeas - Dalam era digital yang serba...

Ikuti Arahan WFH di Hari Jumat, Kementerian ATR/BPN Pastikan Layanan Pertanahan Tetap Berjalan Optimal

Agraria.today | Jakarta - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan...

Kementerian ATR/BPN Jadi Supporting Utama PSN Pelabuhan Palembang Baru Tanjung Carat

Agraria.today | Palembang - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan...

Ruko Berstatus HGB Bisa Jadi Hak Milik, Simak Syarat dan Ketentuannya

Agraria.today | Jakarta - Status hak atas tanah menjadi...

Optimalisasi Lahan HGU Jadi Salah Satu Strategi Satgas PPR Percepat Huntap

Agraria.today - Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas...

Related Articles

Menteri Nusron Imbau Kepala Daerah Se-NTB Percepat Penyusunan RDTR untuk Optimalkan Potensi Daerah

Agraria.today | Mataram - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, mengimbau pemerintah daerah (Pemda) di Provinsi Nusa Tenggara Barat...

Setiap ASN Adalah Humas, CPNS ATR/BPN Perlu Menjadi Penghubung Informasi yang Dipahami Masyarakat

Agraria.today | Cikeas - Dalam era digital yang serba cepat dan terbuka, setiap Aparatur Sipil Negara (ASN) Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional...

Ikuti Arahan WFH di Hari Jumat, Kementerian ATR/BPN Pastikan Layanan Pertanahan Tetap Berjalan Optimal

Agraria.today | Jakarta - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menetapkan kebijakan work from home (WFH) setiap hari Jumat. Kebijakan ini merujuk...