Terkini AgrariaPeningkatan Mobilitas Harus Diikuti Upaya Deteksi Dini Untuk Pencegahan

Peningkatan Mobilitas Harus Diikuti Upaya Deteksi Dini Untuk Pencegahan

JAKARTA – Selama 21 April – 12 Mei 2021 terjadi tren peningkatan siginfikan mobilitas penduduk ke pusat perbelanjaan pada 4 pulau besar di Indonesia. Yakni Pulau Jawa, Pulau Sumatera, Pulau Kalimantan dan Pulau Sulawesi. Pada 4 pulau ini Peningkatan mobilitas penduduknya cukup signifikan Dimana mobilitasnya mencapai hingga 61 – 111%

“Adanya kenaikan tren mobilitas ke pusat perbelanjaan ini, terjadi bertepatan dengan tradisi membeli baju lebaran pada akhir-akhir menjelang Idul Fitri. Yaitu tanggal 9 – 13 Mei 2021,” Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Prof Wiku Adisasmito memberi keterangan pers Perkembangan Penanganan COVID-19 di Graha BNPB, Selasa (18/5/2021) yang juga disiarkan kanal YouTube Sekretariat Presiden.

Untuk Pulau Jawa, peningkatan tertinggi di Jawa Tengah mencapai 80%, Jawa Barat sebesar 68% dan Jawa Timur sebesar 61%. Pulau Sumatera kenaikan tertinggi berada di Sumatera Barat dengan kenaikan mencapai 111%, Bengkulu sebesar 93% dan Aceh 83%. Pulau Kalimantan, kenaikan tertinggi di Kalimantan Utara mencapai 95%, Kalimantan Timur 67% dan Kalimantan Tengah mencapai 59%. Dan di Pulau Sulawesi, kenaikan tertinggi di Sulawesi Barat hingga mencapai 107%, Gorontalo sebesar 105%, dan Sulawesi Tengah serta Sulawesi Tenggara masing-masing 84%.

Baca juga  Kelola Dana Desa Non Tunai, Gus Menteri Puji Bupati Kubu Raya

Berdasarkan laporan, adanya kenaikan mobilitas ini menciptakan kerumunan di pusat-pusat perbelanjaan di kota besar seperti
Jakarta, Bandung dan Surabaya. Adanya kerumunan ini menandakan peningkatan pada kegiatan sektor ekonomi. “Fenomena ini, merupakan hal yang tidak dapat terelakkan di periode menjelang hari raya Idul Fitri,” imbuhnya.

Namun, perlu disadari bahwa pada prinsipnya pemerintah tidak bisa melarang kegiatan ekonomi untuk beroperasi. Tetapi, kegiatan sosial ekonomi dapat berjalan secara bertanggungjawab dengan mematuhi protokol kesehatan. Apabila pihak penyelenggara dan pelaku sosial ekonomi tidak menerapkan protokol kesehatan, maka berimbas pada kenaikan kasus. “Dan hal ini akan berimbas pada pembatasan kegiatan sosial ekonomi,” lanjutnya.

Masalah ini harus disikapi bijak oleh pemerintah daerah. Karena dampak dari peningkatan mobilitas ini diiringi terjadinya peningkatan kunjungan tempat wisata dan dan tradisi mudik yang dilakukan 1,5 juta penduduk Indonesia. Antisipasi harus dilakukan dengan menyiapkan SDM dan fasilitas pelayanan kesehatan COVID-19 serta meningkatkan upaya 3T yakni testing, tracing dan treatment yang merata di masing-masing wilayah.

Baca juga  Substansi Revisi RTRW Liko 2012-2032 Disetujui DPRD

“Pemerintah daerah adalah ujung tombak utama yang mengatur penanganan COVID-19 dengan mengikuti karakteristik wilayahnya. Kepala daerah harus mengambil langkah yang tepat untuk mencegah, bersamaan dengan mendeteksi secara dini untuk pencegahan,” pesan Wiku.

Latest Articles

Kementerian ATR/BPN Raih Penghargaan, Berhasil Tindaklanjuti RHP BPK RI 90,8%

Agraria.today | Jakarta - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan...

Kementerian ATR/BPN Bahas Dasar Penyusunan Anggaran 2027, Fokuskan Efisiensi dan Kualitas Layanan

Agraria.today | Jakarta - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan...

Pemerintah Finalisasi Rencana Induk Pemulihan Pascabencana Sumatra

Agraria.today | Jakarta – Pemerintah menyiapkan rencana induk Percepatan...

Kasatgas Tito: Pemulihan Pascabencana Sumatera Capai Kemajuan Signifikan, Huntap Jadi Prioritas

Agraria.today | Jakarta – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) sekaligus...

Raker Bersama Komisi II DPR RI, Menteri Nusron Paparkan Capaian Kinerja dan Anggaran Kementerian ATR/BPN Tahun 2026

Agraria.today | Jakarta - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala...

Perkuat Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah, Wamen Ossy: Targetkan Peta LSD Baru di 17 Provinsi

Agraria.today | Jakarta - Pemerintah berencana memperkuat pelaksanaan pengendalian...

Related Articles

Kementerian ATR/BPN Raih Penghargaan, Berhasil Tindaklanjuti RHP BPK RI 90,8%

Agraria.today | Jakarta - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) melaksanakan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan (TLRHP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)....

Kementerian ATR/BPN Bahas Dasar Penyusunan Anggaran 2027, Fokuskan Efisiensi dan Kualitas Layanan

Agraria.today | Jakarta - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) tengah membahas Klasifikasi Rincian Output (KRO) dan Rincian Output (RO) sebagai dasar...

Raker Bersama Komisi II DPR RI, Menteri Nusron Paparkan Capaian Kinerja dan Anggaran Kementerian ATR/BPN Tahun 2026

Agraria.today | Jakarta - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, melaporkan capaian kinerja dan realisasi anggaran Kementerian ATR/BPN Tahun...