Terkini Agraria“Pantun Cerewet” Doni Monardo

“Pantun Cerewet” Doni Monardo

Di Bumi “Wong Kito Galo”, Doni Monardo menyuguhkan pantun. Pantun dibawakan menjelang waktu berbuka puasa, di penghujung acara Rakor Penanganan Covid-19 dan Larangan Mudik di Kantor Gubernur Sumatera Selatan, Jl. Kapten A. Rivai No.3, Sungai Pangeran, Kota Palembang, Rabu (5/5/2021) sore. Begini bunyi pantunnya:

Belum minum bikin tenggorokan seret

Menjelang buka siapkan es dawet

Agar korban covid tidak berderet

Tak apalah mulut ini harus selalu cerewet

“Hampir semua provinsi di Sumatera sudah saya datangi. Saya diperintah bapak presiden untuk keliling, memastikan pengendalian Covid-19 berada pada satu garis komando. Komando Bapak Presiden jelas, yaitu larangan mudik. Jangan lagi dinarasikan aneh-aneh. Jangan pula ditafsir macam-macam. Dilarang artinya ya dilarang, tidak boleh mudik,” ujar Kepala BNPB, yang juga Ketua Satgas Covid-19 itu, tegas.

“Rabu siang kami ke Sumatera Selatan, Kamis (6/5/2021) ke Jambi lewat jalur darat. Maka lengkaplah 10 provinsi yang ada di Sumatera telah disambangi Ketua Satgas Doni Monardo,” jelas Egy Massadiah Tenaga Ahli BNPB yang ikut mendampingi.

Kehadiran Doni ke Palembang menjadi penting, mengingat dua alasan. Pertama, jumlah kasus aktif meningkat. Kedua, menjelang musim mudik Lebaran.

Doni Monardo kembali mengingatkan bahwa pemerintah melarang masyarakat mudik Lebaran Idulfitri 2021. Dia menegaskan, larangan mudik merupakan keputusan politik negara.

“Jadi pilihan untuk larangan mudik ini adalah pilihan yang sangat strategis dan kita semuanya harus mengikuti keputusan ini. Ini adalah keputusan politik negara,” tegasnya dalam talkshow ‘Jaga Keluarga, Tidak Mudik’ yang disiarkan melalui YouTube BNPB Indonesia, Rabu pagi (5/5).

Baca juga  Epic Comeback Usai PSBB, Layanan Paspor Dan Bayar Pajak Kendaraan Hadir Kembali Di MPP Payakumbuh

Data BNPB per 3 Mei 2021 menyebutkan, terdapat 10 Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan yang mengalami tren kenaikan jumlah kasus aktif. Pada tingkat provinsi, Sumatera Selatan juga menunjukkan tren kenaikan jumlah kasus aktif.

Catatan Satgas Covid-19, per 4 Mei 2021, jumlah kasus aktif di Sumsel 1.417 (6.76 persen) di atas kasus aktif nasional yang 5.88 persen. Sementara jumlah kasus sembuh 18.499 (88,30%) di bawah kasus sembuh nasional yang 91.39%. Sedangkan, jumlah kasus meninggal 1.033 (4.93%) di atas kasus meninggal nasional yang 2.74%.

“Beberapa bulan lalu, Sumatera Selatan relatif landai. Tapi hari ini, sudah menunjukkan tren naik, bahkan menempati urutan ketiga nasional. Jadi, saya tekankan, jangan anggap enteng Covid-19. Sekali lagi, jangan anggap enteng! Ingat, masih ada 17 persen masyarakat kita yang tidak percaya Covid-19 itu ada,” kata Doni.

Ditambahkan, para pejabat harus mau cerewet. Bahkan, cerewetnya pejabat saja tidak cukup, tetapi harus melibatkan para tokoh masyarakat, tokoh agama. Jangan kendor menerapkan protokol kesehatan. Jalankan larangan mudik dengan penuh tanggung jawab untuk keselamatan rakyat.

“Bapak Wagub, harap berkoordinasi dengan Bapak Pangdam, Bapak Kapolda, dan Forkopimda lainnya untuk menyediakan sarana karantina. Lebih baik sedia payung sebelum hujan, daripada menyesal kemudian tak ada guna,” tegas mantan Danjen Kopassus itu kepada Wagub Sumsel Mawardi Yahya, yang mendampingi Doni Monardo memimpin Rakor.

Baca juga  Menteri LHK Serahkan Dokumen Persetujuan Pendirian Pusat Koordinasi Pengendalian Pencemaran Asap Lintas Batas ASEAN

Sudah banyak terjadi, para pemudik pulang membawa virus. Begitu ia kembali ke kota, yang ditinggal terpapar Covid. Karena faskes di daerah kurang memadai, akhirnya meninggal. Di satu daerah, bahkan seorang pemudik membawa virus dan menularkan ke satu RT.

“Janganlah kita masa bodoh dan anggap enteng. Ingat, kasus India harus jadi pelajaran. Negara yang semula landai bahkan hampir bisa mengendalikan Covid-19, hanya karena perayaan tradisi, pelonggaran kegiatan olahraga, mendadak melonjak mengerikan. Kalau sudah seperti itu, sangat sulit mengendalikan. Berapa pun biaya tidak akan pernah cukup,” papar Doni Monardo.

Memungkasi arahannya, Doni Monardo melansir tiga inspirasi universal yang hendaknya bisa kita jadikan pegangan.

Pertama, prinsip “salus populi suprema lex”, yang artinya, hukum tertinggi adalah keselamatan rakyat. Kedua, amanat konstitusi negara (UUD 1945) bahwa negara wajib melindungi warga negaranya.

“Terakhir, saya kutipkan surat Al-Ashr: Demi masa/ sungguh, manusia berada dalam kerugian,/ kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan serta saling menasihati untuk kebenaran dan saling menasihati untuk kesabaran,” kata Doni.

Lebih lanjut ia melengkapi dengan imbauan, agar kita mengerjakan kebajikan dengan saling menasihati untuk kebenaran, dan menasihati untuk kesabaran.

“Bersabarlah untuk tidak mudik. Mudik bisa diganti dengan silaturahim virtual. Dana mudik bisa ditransfer ke kampung untuk membantu kerabatnya. Niscaya, kita berada di jalan yang benar,” pungkasnya. (*)

Tim Komunikasi Satgas

Latest Articles

Upaya Berkelanjutan Satgas PRR Sukses Normalisasi Puluhan Sungai dan Muara Terdampak Bencana

Agraria.today - Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi...

Menteri Nusron Imbau Kepala Daerah Se-NTB Percepat Penyusunan RDTR untuk Optimalkan Potensi Daerah

Agraria.today | Mataram - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala...

Setiap ASN Adalah Humas, CPNS ATR/BPN Perlu Menjadi Penghubung Informasi yang Dipahami Masyarakat

Agraria.today | Cikeas - Dalam era digital yang serba...

Ikuti Arahan WFH di Hari Jumat, Kementerian ATR/BPN Pastikan Layanan Pertanahan Tetap Berjalan Optimal

Agraria.today | Jakarta - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan...

Kementerian ATR/BPN Jadi Supporting Utama PSN Pelabuhan Palembang Baru Tanjung Carat

Agraria.today | Palembang - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan...

Ruko Berstatus HGB Bisa Jadi Hak Milik, Simak Syarat dan Ketentuannya

Agraria.today | Jakarta - Status hak atas tanah menjadi...

Related Articles

Menteri Nusron Imbau Kepala Daerah Se-NTB Percepat Penyusunan RDTR untuk Optimalkan Potensi Daerah

Agraria.today | Mataram - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, mengimbau pemerintah daerah (Pemda) di Provinsi Nusa Tenggara Barat...

Setiap ASN Adalah Humas, CPNS ATR/BPN Perlu Menjadi Penghubung Informasi yang Dipahami Masyarakat

Agraria.today | Cikeas - Dalam era digital yang serba cepat dan terbuka, setiap Aparatur Sipil Negara (ASN) Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional...

Ikuti Arahan WFH di Hari Jumat, Kementerian ATR/BPN Pastikan Layanan Pertanahan Tetap Berjalan Optimal

Agraria.today | Jakarta - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menetapkan kebijakan work from home (WFH) setiap hari Jumat. Kebijakan ini merujuk...