Terkini AgrariaCapai Zona Integritas Melalui Peningkatan Kualitas Layanan Publik

Capai Zona Integritas Melalui Peningkatan Kualitas Layanan Publik

Jakarta – Zona Integritas (ZI) merupakan suatu predikat yang diberikan kepada kementerian/lembaga yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan Wilayah Bebas Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) melalui Reformasi Birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Sebagai kantor yang melayani publik di bidang pertanahan, Kantor Pertanahan (Kantah) Kabupaten/Kota juga sudah menerapkan ZI dalam kegiatan pelayanannya. Berdasarkan data Inspektorat Jenderal (Itjen) Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), saat ini terdapat satu kantor pertanahan yang memiliki predikat WBBM, yakni Kantah Kota Surabaya I dan terdapat 21 Kantah yang berstatus WBK.

Menurut Sekretaris Itjen (Sesitjen), Sri Puspita Dewi, ZI merupakan miniatur dari pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kementerian ATR/BPN yang dibangun oleh enam komponen area perubahan. “Salah satunya adalah area peningkatan kualitas pelayanan publik,” kata Sri Puspita Dewi, Senin (26/04/2021).

Baca juga  BNPB Serahkan Bantuan Sebesar 4 Miliar untuk Gempabumi Sulbar

Sesitjen mengungkapkan bahwa pembangunan ZI di Kementerian ATR/BPN sebenarnya sudah tersemat dalam masing-masing Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran atau DIPA. Selain itu, dari aspek sumber daya manusia telah dilakukan pelatihan e-learning ZI bagi seluruh kepala satuan kerja (satker) dan jajaran. Sementara itu, dari aspek pengukuran kinerja telah tercantum dalam rencana strategis (Renstra) masing-masing satker. “Untuk indikator kinerja berupa persentase integritas pelayanan publik digunakan untuk mengukur keberhasilan pembangunan ZI,” ujar Sesitjen.

Sebagai salah satu kantor pertanahan yang mempersiapkan diri melaksanakan Zona Integritas, Kantor Pertanahan Kota Bogor terus berupaya memberikan pelayanan publik yang berkualitas. Inovasi dan terobosan yang dilakukan Kantor Pertanahan Kota Bogor antara lain dengan memberikan layanan online POS-BPN Kota Bogor atau Pertanahan Online Services BPN Kota Bogor. “Apalagi di masa pandemi Covid-19, masyarakat tidak perlu lagi datang ke Kantor Pertanahan Kota Bogor, hanya dengan melalui aplikasi POS-BPN Kota Bogor, masyarakat secara cepat dapat mengakses lima pelayanan online pertanahan seperti pendaftaran permohonan, layanan persuratan, layanan pengaduan elektronik (SIMPANAH), layanan antar jemput dan info produk,” jelas Erry Juliani Pasoreh, Kepala Kantor Pertanahan Kota Bogor.

Baca juga  Menteri ATR/Kepala BPN Serahkan Sertipikat PTSL di Mataram, Pastikan Proses Sertipikasi Berjalan Lancar

Digitalisasi, peningkatan kualitas layanan, inovasi serta komitmen untuk menggapai Zona Integritas merupakan langkah-langkah untuk mewujudkan pelayanan pertanahan maju dan modern dan berstandar dunia. Hal tersebut sejalan dengan Rencana Strategis dan nilai-nilai Kementerian ATR/BPN.(RH/RE/RS)

 

#KementerianATRBPN
#MelayaniProfesionalTerpercaya
#MajuDanModern
#MenujuPelayananKelasDunia

Latest Articles

Kementerian ATR/BPN Raih Penghargaan, Berhasil Tindaklanjuti RHP BPK RI 90,8%

Agraria.today | Jakarta - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan...

Kementerian ATR/BPN Bahas Dasar Penyusunan Anggaran 2027, Fokuskan Efisiensi dan Kualitas Layanan

Agraria.today | Jakarta - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan...

Pemerintah Finalisasi Rencana Induk Pemulihan Pascabencana Sumatra

Agraria.today | Jakarta – Pemerintah menyiapkan rencana induk Percepatan...

Kasatgas Tito: Pemulihan Pascabencana Sumatera Capai Kemajuan Signifikan, Huntap Jadi Prioritas

Agraria.today | Jakarta – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) sekaligus...

Raker Bersama Komisi II DPR RI, Menteri Nusron Paparkan Capaian Kinerja dan Anggaran Kementerian ATR/BPN Tahun 2026

Agraria.today | Jakarta - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala...

Perkuat Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah, Wamen Ossy: Targetkan Peta LSD Baru di 17 Provinsi

Agraria.today | Jakarta - Pemerintah berencana memperkuat pelaksanaan pengendalian...

Related Articles

Kementerian ATR/BPN Raih Penghargaan, Berhasil Tindaklanjuti RHP BPK RI 90,8%

Agraria.today | Jakarta - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) melaksanakan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan (TLRHP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)....

Kementerian ATR/BPN Bahas Dasar Penyusunan Anggaran 2027, Fokuskan Efisiensi dan Kualitas Layanan

Agraria.today | Jakarta - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) tengah membahas Klasifikasi Rincian Output (KRO) dan Rincian Output (RO) sebagai dasar...

Raker Bersama Komisi II DPR RI, Menteri Nusron Paparkan Capaian Kinerja dan Anggaran Kementerian ATR/BPN Tahun 2026

Agraria.today | Jakarta - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, melaporkan capaian kinerja dan realisasi anggaran Kementerian ATR/BPN Tahun...