Terkini AgrariaKetahanan Bangunan: PR Besar Negara Rawan Gempa

Ketahanan Bangunan: PR Besar Negara Rawan Gempa

JAKARTA – Gempa yang terjadi di Provinsi Jawa Timur pada awal April 2021 lalu menimbulkan kerugian yang cukup besar baik korban jiwa maupun kerusakan bangunan. Salah satu daerah dengan kerusakan bangunan terparah berada di Kabupaten Malang.

Menanggapi hal tersebut, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melalui Tim Intelijensi Penanggulangan Bencana (TIPB), menggelar Rapat Koordinasi TIPB yang membahas Gempa M6.1 di Kabupaten Malang dan sekitarnya pada Jumat (30/4). Rakor ini merupakan lanjutan dari hari sebelumnya yang membahas bencana banjir bandang dan tanah longsor di Provinsi Nusa Tenggara Timur.

“Ketahanan bangunan memang masih menjadi PR besar bagi Tanah Air. Tetapi di setiap bencana, akan selalu ada hal unik yang dapat dijadikan pelajaran,” Ungkap Abdul Muhari selaku Plt Direktur Pemetaan dan Evaluasi Risiko Bencana dalam pembukaannya pada Rakor TIPB hari ke-2.

Abdul juga mengatakan, BNPB membutuhkan infromasi dari stakeholder terkait kebencanaan untuk diintegrasikan dan dijadikan suatu kebijakan juga aksi nyata penanggulangan bencana.

Seperti halnya gempa di Sulawesi Barat Januari 2021 lalu, Gempa sebesar M6.1 ini juga menimbulkan kerusakan pada bangunan.

Menurut data yang didapat dan dikaji oleh Prof. Iswandi Imran, guru besar Teknik Sipil dan Lingkungan Institut Teknologi Bandung, kebanyakan kerusakan terjadi pada bangunan pendek atau rumah tinggal.

Baca juga  BI lakukan pendampingan pengembangan usaha sentra tenun Balai Panjang, Henny Riza Falepi:"Optimis Tembus Pasar Ekspor"

Prof. Iswandi juga menyebutkan beberapa bentuk kerusakan bangunan yang tercatat akibat gempa tersebut.

Bentuk kerusakan pertama adalah atap rumah yang roboh. Kebanyakan atap yang roboh terbuat dari rangka atap baja ringan. Masalahnya terdapat pada elemen rangka baja ringan yang terbuat dari komponen sangat tipis.

“Ketebalannya bisa mencapai 0,4 mm. Padahal standar minimum ketebalan atap yang diizinkan adalah 0,7 mm. Apabila di bagian atap tidak ada pengkaku pada bangunan maka ketika ada goncangan, terjadi gerakan yang tidak sinkron antara dinding yang saling berhadapan,” jelas Iswandi.

Maka rangka atap ringan tidak akan mampu mengakomodasi gaya atau tekanan yang ada. Selanjutnya rangka baja ringan akan menekuk dan ‘fail’.

“Rangka jenis ini baiknya dikombinasikan dengan bahan yang kaku di bawahnya, seperti balok-balok, sebagai pengikat. Sehingga ketika ada getaran akan terjadi gerakan yang sinkron,” kata Iswandi.

Kerusakan lain yang kerap terjadi akibat gempa adalah kerusakan akibat benturan. Hal ini dikarenakan tidak adanya jarak atau ruang antar bangunan.

“Ruang itu dibutuhkan untuk mengakomodasi guncangan apabila terjadi gempa. Kalau tidak ada ruang atau jarak, maka sudah pasti bangunan akan berbenturan,” ungkap Iswandi.

Ada tidaknya ruang antar bangunan harus menjadi perhatian. Apabila tidak ada, maka akan menimbulkan masalah lebih lanjut jika terjadi gempa susulan dengan kekuatan lebih besar.

Baca juga  Kepala BNPB Minta Masyarakat Mamuju Tak Terpengaruh Isu Hoaks Terkait Gempabumi Sulbar

Kerusakan bangunan lainnya yang banyak dijumpai adalah dinding yang roboh. Salah satu pemicunya adalah sistem struktur dinding yang tidak dilengkapi dengan elemen pengikat.

“Elemen pengikat ini punya syarat, misalnya untuk area dinding 3×3 harus sudah diikat oleh elemen-elemen pengikat,”

Sayangnya bangunan yang banyak ditemukan rusak berat akibat gempa masih memiliki sistem struktur dinding tanpa elemen pengikat. Sistem seperti ini sangat rentan terhadap guncangan.

“Dinding tidak akan pernah kuat apabila tidak memiliki elemen pengikatnya. Hal ini perlu diinformasikan lebih lanjut kepada masyarakat,” ungkap Iswandi.

 

Strategi Mitigasi

Kedepannya, Iswandi berharap seluruh bangunan yang berada di wilayah Selatan Jawa harus dinilai dan dievaluasi untuk mengantisipasi kejadian gempa yang mungkin terjadi. SNI terkait penilaian bangunan tahan gempa ini sedang disusun dan diharapkan akhir tahun 2021 sudah bisa dimanfaatkan untuk kepentingan terkait.

Selain itu, perlu disusun peta kerentanan bangunan, khususnya bangunan hunian, di wilayah Selatan Jawa. Peta tersebut harus bisa terinformasikan kepada masyarakat sebagai bentuk kesiapsiagaan dalam mengantisipasi dan mengurangi dampak dari gempa yang mungkin terjadi.

Terakhir, perancangan bangunan yang sesuai dengan SNI Gempa dan SNI Detailing perlu dilakukan secara konsisten.

 

#SiapUntukSelamat
#KitaJagaAlamJagaKita
#BudayaSadarBencana
#BersatuLawanCovid19
#CuciTangan
#JagaJarak
#MaskerUntukSemua
#DiRumahAja

Latest Articles

Kementerian ATR/BPN Raih Penghargaan, Berhasil Tindaklanjuti RHP BPK RI 90,8%

Agraria.today | Jakarta - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan...

Kementerian ATR/BPN Bahas Dasar Penyusunan Anggaran 2027, Fokuskan Efisiensi dan Kualitas Layanan

Agraria.today | Jakarta - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan...

Pemerintah Finalisasi Rencana Induk Pemulihan Pascabencana Sumatra

Agraria.today | Jakarta – Pemerintah menyiapkan rencana induk Percepatan...

Kasatgas Tito: Pemulihan Pascabencana Sumatera Capai Kemajuan Signifikan, Huntap Jadi Prioritas

Agraria.today | Jakarta – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) sekaligus...

Raker Bersama Komisi II DPR RI, Menteri Nusron Paparkan Capaian Kinerja dan Anggaran Kementerian ATR/BPN Tahun 2026

Agraria.today | Jakarta - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala...

Perkuat Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah, Wamen Ossy: Targetkan Peta LSD Baru di 17 Provinsi

Agraria.today | Jakarta - Pemerintah berencana memperkuat pelaksanaan pengendalian...

Related Articles

Kementerian ATR/BPN Raih Penghargaan, Berhasil Tindaklanjuti RHP BPK RI 90,8%

Agraria.today | Jakarta - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) melaksanakan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan (TLRHP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)....

Kementerian ATR/BPN Bahas Dasar Penyusunan Anggaran 2027, Fokuskan Efisiensi dan Kualitas Layanan

Agraria.today | Jakarta - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) tengah membahas Klasifikasi Rincian Output (KRO) dan Rincian Output (RO) sebagai dasar...

Raker Bersama Komisi II DPR RI, Menteri Nusron Paparkan Capaian Kinerja dan Anggaran Kementerian ATR/BPN Tahun 2026

Agraria.today | Jakarta - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, melaporkan capaian kinerja dan realisasi anggaran Kementerian ATR/BPN Tahun...