Terkini AgrariaDukung Penuh Program Vaksinasi dan Tetap Terapkan Protokol Kesehatan

Dukung Penuh Program Vaksinasi dan Tetap Terapkan Protokol Kesehatan

Tangerang – Indonesia saat ini menjadi negara dengan jumlah pemberian vaksin Covid-19 terbesar ketiga di kawasan Asia setelah Republik Rakyat Tiongkok (RRT) dan India. Meski demikian, untuk dapat mencapai tujuannya, program vaksinasi massal yang diberikan secara gratis oleh pemerintah masih memerlukan dukungan dari seluruh pihak.

Hal ini disampaikan oleh Menteri Luar Negeri, Retno Marsudi dalam keterangan pers kedatangan vaksin tahap sembilan, di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, pada 26 April 2021.

“Program vaksinasi harus terus kita dukung dan jalankan, kini tentunya bukan sebuah impian yang mudah dan impian ini akan terus kita lakukan,” ujar Retno Marsudi.

Perkembangan Covid-19 di dunia menunjukkan adanya gelombang dan varian baru yang terjadi di sejumlah negara. Berbagai upaya harus terus dilakukan untuk mencegah kejadian serupa tidak terjadi di Indonesia. Kerja sama dan persatuan diperlukan untuk memerangi Covid-19 dengan disiplin protokol kesehatan.

Baca juga  OJK optimistis kredit perbankan di Sulsel tumbuh 6,5 persen

“Kita harus belajar dari kejadian-kejadian tersebut. Terutama belajar dari munculnya gelombang baru di sejumlah negara. Kita harus bekerja mencegah agar kejadian serupa tidak terjadi di Indonesia. Upaya pencegahan ini dapat dilakukan jika kita semua terus disiplin menjalankan protokol kesehatan,” tambahnya.

Lebih jauh, Menteri Luar Negeri menekankan bahwa pemerintah akan mengupayakan diplomasi terbaik untuk menjamin ketersediaan stok vaksin Covid-19 dan terus berkontribusi dalam upaya penanganan pandemi.

Untuk diketahui, pemerintah saat ini telah melakukan berbagai upaya untuk memerangi pandemi Covid-19, seperti program vaksinasi yang masih terus berjalan dan penerapan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) mikro.

Mengakhiri keterangannya, Retno turut mengingatkan seluruh pihak mengenai kepatuhan terhadap protokol kesehatan yang harus tetap dijaga demi menekan penyebaran virus korona.

“Sekali lagi izinkan saya mengingatkan terus patuhi protokol kesehatan, memakai masker, sesering mungkin mencuci tangan, dan menjaga jarak,” imbuhnya.

Latest Articles

Menteri Nusron Imbau Kepala Daerah Se-NTB Percepat Penyusunan RDTR untuk Optimalkan Potensi Daerah

Agraria.today | Mataram - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala...

Setiap ASN Adalah Humas, CPNS ATR/BPN Perlu Menjadi Penghubung Informasi yang Dipahami Masyarakat

Agraria.today | Cikeas - Dalam era digital yang serba...

Ikuti Arahan WFH di Hari Jumat, Kementerian ATR/BPN Pastikan Layanan Pertanahan Tetap Berjalan Optimal

Agraria.today | Jakarta - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan...

Kementerian ATR/BPN Jadi Supporting Utama PSN Pelabuhan Palembang Baru Tanjung Carat

Agraria.today | Palembang - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan...

Ruko Berstatus HGB Bisa Jadi Hak Milik, Simak Syarat dan Ketentuannya

Agraria.today | Jakarta - Status hak atas tanah menjadi...

Optimalisasi Lahan HGU Jadi Salah Satu Strategi Satgas PPR Percepat Huntap

Agraria.today - Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas...

Related Articles

Menteri Nusron Imbau Kepala Daerah Se-NTB Percepat Penyusunan RDTR untuk Optimalkan Potensi Daerah

Agraria.today | Mataram - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, mengimbau pemerintah daerah (Pemda) di Provinsi Nusa Tenggara Barat...

Setiap ASN Adalah Humas, CPNS ATR/BPN Perlu Menjadi Penghubung Informasi yang Dipahami Masyarakat

Agraria.today | Cikeas - Dalam era digital yang serba cepat dan terbuka, setiap Aparatur Sipil Negara (ASN) Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional...

Ikuti Arahan WFH di Hari Jumat, Kementerian ATR/BPN Pastikan Layanan Pertanahan Tetap Berjalan Optimal

Agraria.today | Jakarta - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menetapkan kebijakan work from home (WFH) setiap hari Jumat. Kebijakan ini merujuk...