Terkini AgrariaGus Menteri dan Bupati Blora Bahas Rencana Percepatan Pembangunan Desa

Gus Menteri dan Bupati Blora Bahas Rencana Percepatan Pembangunan Desa

JAKARTA – Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar atau Gus Menteri mengungkapkan, pembangunan desa harus dimulai dengan pemutaakhiran data berbasis SDGs Desa.

Menurut Gus Menteri, dengan data Indeks Desa Membangun (IDM) yang lebih detil dan lebih mikro dapat mempermudah Kepala Desa dalam melakukan pembangunan atau memanfaatkan Dana Desa.

“Itu penting agar Bapak Bupati punya roadmap yang lebih detail tentang pembangunan di Kabupaten Blora berbasis data mikro tingkat desa, dan itu pasti valid dan akurat,” kata Gus Menteri saat menerima kunjungan Bupati Blora Arief Rohman, Rabu (21/04/2021).

Gus Menteri melanjutkan, data yang diambil langsung dari level RT, keluarga, dan warga itu juga dapat membantu ketepatan intervensi bagi pemerintah maupun swasta yang ingin menyalurkan bantuan dan programnya terhadap warga desa.

Baca juga  Berpedoman pada Perundang-undangan, Kemendagri Perkuat Kelembagaan Kesbangpol di Daerah

Gus Menteri mengatakan, pihaknya mendukung gagasan Bupati Arief prihal percepatan pengentasan kemiskinan khususnya dibeberapa desa yang terletak di kawasan pinggiran hutan.

Pasalnya, saat ini Bupati Blora dan jajarannya sedang menyusun grand desain percepatan pengentasan kemiskinan dengan mengacu pada potensi yang berada di masing-masing desa tersebut.

“Kita sudah berdiskusi banyak, Kemendes akan ikut menjadi bagian dari upaya itu. Tidak hanya Bapak Bupati, tapi juga Kemendes dan kementerian lainnya, bersama-sama kita akan upayakan agar percepatan pengentasan kemiskinan Kabupaten Blora bisa diujudkan,” imbuhnya.

Lebih lanjut, Gus Menteri meminta Bupati Blora agar mendorong pengembangan BUMDes dan Desa Wisata sembari menunggu grand desain yang sedang disusun. Harapannya dengan BUMDes dan Desa Wisata, pembangunan 271 Desa di Blora dapat dilakukan dengan cepat.

Menurut Gus Menteri, Blora dapat memanfaatkan sejarah Kabupaten Jipang yang saat itu dipimpin Adipati Aryo Pinangsang. Blora dapat mengeksplor situs-situs sejarah yang ada di desa-desa untuk dijadikan Desa Wisata.

Baca juga  SekJen Kementerian ATR/BPN hadiri Raperpres Struktur dan Penyelenggaraan Badan Bank Tanah

“Sambil menunggu grand desainnya jadi, BUMDes dan Wisatanya dimulai dulu,” pungkas mantan Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur itu.

Latest Articles

Menteri Nusron Imbau Kepala Daerah Se-NTB Percepat Penyusunan RDTR untuk Optimalkan Potensi Daerah

Agraria.today | Mataram - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala...

Setiap ASN Adalah Humas, CPNS ATR/BPN Perlu Menjadi Penghubung Informasi yang Dipahami Masyarakat

Agraria.today | Cikeas - Dalam era digital yang serba...

Ikuti Arahan WFH di Hari Jumat, Kementerian ATR/BPN Pastikan Layanan Pertanahan Tetap Berjalan Optimal

Agraria.today | Jakarta - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan...

Kementerian ATR/BPN Jadi Supporting Utama PSN Pelabuhan Palembang Baru Tanjung Carat

Agraria.today | Palembang - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan...

Ruko Berstatus HGB Bisa Jadi Hak Milik, Simak Syarat dan Ketentuannya

Agraria.today | Jakarta - Status hak atas tanah menjadi...

Optimalisasi Lahan HGU Jadi Salah Satu Strategi Satgas PPR Percepat Huntap

Agraria.today - Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas...

Related Articles

Menteri Nusron Imbau Kepala Daerah Se-NTB Percepat Penyusunan RDTR untuk Optimalkan Potensi Daerah

Agraria.today | Mataram - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, mengimbau pemerintah daerah (Pemda) di Provinsi Nusa Tenggara Barat...

Setiap ASN Adalah Humas, CPNS ATR/BPN Perlu Menjadi Penghubung Informasi yang Dipahami Masyarakat

Agraria.today | Cikeas - Dalam era digital yang serba cepat dan terbuka, setiap Aparatur Sipil Negara (ASN) Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional...

Ikuti Arahan WFH di Hari Jumat, Kementerian ATR/BPN Pastikan Layanan Pertanahan Tetap Berjalan Optimal

Agraria.today | Jakarta - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menetapkan kebijakan work from home (WFH) setiap hari Jumat. Kebijakan ini merujuk...