Terkini AgrariaTinjau Vaksinasi bagi Seniman dan Budayawan, Presiden: Semoga Bisa Terlindungi dari Covid-19

Tinjau Vaksinasi bagi Seniman dan Budayawan, Presiden: Semoga Bisa Terlindungi dari Covid-19

Jakarta – Presiden Joko Widodo meninjau pelaksanaan vaksinasi bagi para budayawan dan seniman se-Jabodetabek pada Senin, 19 April 2021. Acara vaksinasi tersebut berlangsung di Galeri Nasional Indonesia, Jakarta Pusat.

Sekitar 500an peserta yang berkreasi di bidang musik, film, kesenian tradisional, budayawan lokal, hingga yang tergabung dalam Komunitas Salihara berpartisipasi untuk menerima suntikan dosis vaksin Covid-19.

“Alhamdulillah kita bersama-sama dengan para seniman, budayawan, artis, musisi, dari teater, dari seni tradisi semuanya berkumpul di sini untuk divaksinasi. Kita harapkan beliau-beliau semuanya nanti bisa terlindungi dan tidak terpapar oleh Covid sehingga bisa beraktivitas seperti biasa,” ujarnya.

Tiba sekira pukul 08.55 WIB, Presiden yang tampak mengenakan pakaian batik lengan panjang langsung menyapa para budayawan dan seniman yang tengah menunggu giliran mereka untuk mendapatkan suntikan dosis vaksin.

Baca juga  Kepala BPN Kota Depok Serahkan Ganti Kerugian Pengadaan Tanah Jalan Tol Desari kepada 19 Warga

Selanjutnya, Kepala Negara meninjau jalannya proses penapisan dan pemeriksaan kesehatan yang dilakukan kepada sejumlah peserta serta yang tengah menerima suntikan dosis vaksin.

“Semuanya tadi berjalan dengan lancar dan kita harapkan semakin banyak yang divaksin akan juga menurunkan penyebaran Covid-19,” kata Presiden.

Untuk diketahui, hingga 17 April 2021, pemerintah telah melakukan sebanyak 16,6 juta suntikan dosis vaksin kepada masyarakat.

Turut hadir dalam acara peninjauan vaksinasi tersebut antara lain Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim, serta Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

Sedangkan para seniman dan budayawan yang terlihat hadir berpartisipasi di antaranya Cak Lontong (komedian), Bimbim Slank (musisi), Widi Mulia Sunarya (musisi), Ayu Utami (penulis), Polo Srimulat (komedian), Hanafi (perupa), Edo Kondologit (musisi), Hartarti (koreografer), Nicholas Saputra (aktor), dan lain sebagainya.

Latest Articles

Upaya Berkelanjutan Satgas PRR Sukses Normalisasi Puluhan Sungai dan Muara Terdampak Bencana

Agraria.today - Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi...

Menteri Nusron Imbau Kepala Daerah Se-NTB Percepat Penyusunan RDTR untuk Optimalkan Potensi Daerah

Agraria.today | Mataram - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala...

Setiap ASN Adalah Humas, CPNS ATR/BPN Perlu Menjadi Penghubung Informasi yang Dipahami Masyarakat

Agraria.today | Cikeas - Dalam era digital yang serba...

Ikuti Arahan WFH di Hari Jumat, Kementerian ATR/BPN Pastikan Layanan Pertanahan Tetap Berjalan Optimal

Agraria.today | Jakarta - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan...

Kementerian ATR/BPN Jadi Supporting Utama PSN Pelabuhan Palembang Baru Tanjung Carat

Agraria.today | Palembang - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan...

Ruko Berstatus HGB Bisa Jadi Hak Milik, Simak Syarat dan Ketentuannya

Agraria.today | Jakarta - Status hak atas tanah menjadi...

Related Articles

Menteri Nusron Imbau Kepala Daerah Se-NTB Percepat Penyusunan RDTR untuk Optimalkan Potensi Daerah

Agraria.today | Mataram - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, mengimbau pemerintah daerah (Pemda) di Provinsi Nusa Tenggara Barat...

Setiap ASN Adalah Humas, CPNS ATR/BPN Perlu Menjadi Penghubung Informasi yang Dipahami Masyarakat

Agraria.today | Cikeas - Dalam era digital yang serba cepat dan terbuka, setiap Aparatur Sipil Negara (ASN) Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional...

Ikuti Arahan WFH di Hari Jumat, Kementerian ATR/BPN Pastikan Layanan Pertanahan Tetap Berjalan Optimal

Agraria.today | Jakarta - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menetapkan kebijakan work from home (WFH) setiap hari Jumat. Kebijakan ini merujuk...