Jakarta – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian meminta pembangunan Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) dilakukan inklusif dan berbasis lingkungan. Hal itu disampaikannya dalam Musrenbang dalam rangka Penyusunan RKPD Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2022, secara virtual, Selasa (13/4/2021).
Sesuai tema yang diangkat dalam Musrenbang penyusunan RKPD, yakni memantapkan pemulihan ekonomi dan kesehatan untuk pertumbuhan yang inklusif, Mendagri Tito menginginkan pembangunan yang dilaksanakan di Provinsi Kalimantan Utara dilakukan secara inklusif, yakni tak hanya menjadikan aspek pertumbuhan ekonomi sebagai satu-satunya tujuan pencapaian, namun juga harus berbasis lingkungan. “Saya mohon betul pembangunan yang dilakukan di Kaltara, sesuai dengan tema, berbasis inklusif dan berbasis lingkungan,” kata Mendagri.
Mendagri membeberkan, pembangunan yang inklusif dan berbasis lingkungan sangat penting dilakukan, terlebih Provinsi Kalimantan Utara termasuk salah satu daerah yang hutannya masih perawan. Perlu dijaga jangan sampai terjadinya perusakan lingkungan, seperti penambangan dan pembalakan.
“Berbasis lingkungan, Kaltara termasuk daerah hutan perawan, jangan sampai terjadi perusakan, kerusakan lingkungan yang masif, yang tidak terencana dengan baik, dipotong dibangun, penggundulan hutan besar-besaran untuk tambang, untuk logging, untuk pertanian monokultur, tapi menafikan aspek lingkungan yang sekian tahun mendatang (menyebabkan) terjadi bencana, banjir, dan lain-lain,” bebernya*.
Mendagri juga mengingatkan pemerintah Provinsi Kalimantan Utara untuk tetap memperhatikan dan menjaga tata kelola lingkungan. “Ini beberapa daerah sudah too late, perlu melakukan reboisasi dan kembali realokasi tata ruang. Itu tidak gampang, tolong jangan meninggalkan legacy, untuk pemerintahan berikut dan anak cucu, yang tidak baik,” tandasnya.
Dalam kesempatan yang sama, Mendagri juga menggarisbawahi tema Penyusunan RKPD Provinsi Kalimantan Utara, terkait “Pemantapan Pemulihan Ekonomi dan Kesehatan untuk Pertumbuhan yang Inklusif,” Mendagri menilai, aspek ekonomi dan kesehatan harus dibangun beriringan. Tak kalah penting, keduanya juga harus dijalankan secara inklusi dengan melibatkan masyarakat secara terbuka.
“Nah yang inklusif ini maksudnya adalah untuk semua rakyat, terbuka untuk semua orang, bukan eksklusif. Nah untuk pertumbuhan inklusif ini, maka di antaranya adalah membuat sumber daya yang ada, usaha-usaha yang ada dengan melibatkan masyarakat,” tegas Mendagri.