Terkini AgrariaGerak Cepat, Dukcapil Ganti 7.925 Dokumen Warga Terdampak Bencana di NTT

Gerak Cepat, Dukcapil Ganti 7.925 Dokumen Warga Terdampak Bencana di NTT

Jakarta – Ditjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri mempercepat penggantian dokumen bagi penduduk yang kehilangan dokumen kependudukan akibat bencana banjir dan tanah longsor yang melanda Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) dan Nusa Tenggara Barat (NTB).

Dirjen Dukcapil Zudan Arif Fakrulloh memberangkatkan dua tim tanggap bencana masing-masing ke Kupang-NTT, dan Lombok-NTB. Mereka langsung berkoordinasi dengan tim Dinas Dukcapil kabupaten/kota setempat serta petugas Badan Nasional Penanggulangan Bencana Daerah (BNPD) dan RS terdekat

Dirjen Zudan mengingatkan, saat tanggap darurat yang dituntut adalah kecepatan mengambil keputusan. “Harus gerak cepat, selesai pendataan penduduk di pagi hari, siang dokumen langsung dicetak, sore atau malamnya langsung dibagikan. Berapa pun jumlah yang didata, langsung dicetak hari itu juga tidak usah menunggu banyak,” katanya berpesan dalam rapat virtual Tim Tanggap Bencana NTT dan NTB, di Jakarta, Minggu (11/4/2021).

Baca juga  Dishub DKI ajak masyarakat gunakan transportasi nonpolusi

Kepada Disdukcapil daerah terdekat yang tidak terkena bencana Dirjen Zudan berpesan untuk dapat mengirimkan bantuan seperti administrator data base (ADB) dan peralatan cetak dokumen.

“Daerah yang kekurangan printer, tinta dan perlengkapan cetak lainnya untuk sementara dapat meminjam dari Dinas Dukcapil terdekat. Terkait penggantian Kartu Keluarga atau pembuatan akta-akta baru dan penduduk yang kehilangan KTP tolong dibantu cetak tanpa harus dimintai surat kehilangan dari kepolisian,” pesan Dirjen Dukcapil.

Begitu pun jika ada kebutuhan dari Disdukcapil yang terkena bencana bisa langsung segera informasikan ke pusat.

Hingga Senin pagi hari ini dilaporkan dokumen kependudukan yang sudah diterbitkan di Provinsi NTT masing-masing untuk Kartu Keluarga sebanyak 7.585 berkas, KTP-el sebanyak 154 keping, Akta Kematian 7 berkas, Akta Kelahiran 154 berkas, dan Akta Perkawinan 25 berkas. Alhasil sebanyak 7.925 dokumen kependudukan telah dicetak untuk langsung dibagikan kepada penduduk terdampak bencana

Baca juga  Waspada Covid-19, KKP Keluarkan Kebijakan Kerja dari Rumah

Sementara pada saat yang sama dari Provinsi NTB, Tim Tanggap Darurat Dukcapil melaporkan telah mencetak sebanyak 409 dokumen kependudukan.

Ditjen Dukcapil selalu proaktif melakukan operasi tanggap bencana dengan mengganti dokumen kependudukan kepada masyarakat korban bencana alam. Untuk tahun ini seperti saat banjir Kalimantan Selatan, Dukcapil menerbitkan 110 ribu dokumen kependudukan dan langsung dibagi habis kepada penduduk yang membutuhkan.

Begitu juga saat di gempa Sulawesi Barat, banjir di Jawa Tengah dan Jawa Timur negara selalu hadir hingga ke pintu rumah penduduk melalui tangan Dukcapil mengganti dokumen yang rusak atau hilang akibat bencana.

Latest Articles

Menteri Nusron Imbau Kepala Daerah Se-NTB Percepat Penyusunan RDTR untuk Optimalkan Potensi Daerah

Agraria.today | Mataram - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala...

Setiap ASN Adalah Humas, CPNS ATR/BPN Perlu Menjadi Penghubung Informasi yang Dipahami Masyarakat

Agraria.today | Cikeas - Dalam era digital yang serba...

Ikuti Arahan WFH di Hari Jumat, Kementerian ATR/BPN Pastikan Layanan Pertanahan Tetap Berjalan Optimal

Agraria.today | Jakarta - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan...

Kementerian ATR/BPN Jadi Supporting Utama PSN Pelabuhan Palembang Baru Tanjung Carat

Agraria.today | Palembang - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan...

Ruko Berstatus HGB Bisa Jadi Hak Milik, Simak Syarat dan Ketentuannya

Agraria.today | Jakarta - Status hak atas tanah menjadi...

Optimalisasi Lahan HGU Jadi Salah Satu Strategi Satgas PPR Percepat Huntap

Agraria.today - Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas...

Related Articles

Menteri Nusron Imbau Kepala Daerah Se-NTB Percepat Penyusunan RDTR untuk Optimalkan Potensi Daerah

Agraria.today | Mataram - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, mengimbau pemerintah daerah (Pemda) di Provinsi Nusa Tenggara Barat...

Setiap ASN Adalah Humas, CPNS ATR/BPN Perlu Menjadi Penghubung Informasi yang Dipahami Masyarakat

Agraria.today | Cikeas - Dalam era digital yang serba cepat dan terbuka, setiap Aparatur Sipil Negara (ASN) Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional...

Ikuti Arahan WFH di Hari Jumat, Kementerian ATR/BPN Pastikan Layanan Pertanahan Tetap Berjalan Optimal

Agraria.today | Jakarta - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menetapkan kebijakan work from home (WFH) setiap hari Jumat. Kebijakan ini merujuk...