Jakarta – Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) menjadi bentuk keberhasilan penilaian dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan dengan capaian standar tertinggi dalam akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) akan menentukan Kementerian/Lembaga maupun badan usaha milik negara yang akan mendapat opini berdasarkan audit setiap tahunnya.
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) telah mendapatkan opini WTP sejak tahun 2013. Hal ini diungkapkan oleh Kepala Biro Keuangan Kementerian ATR/BPN Agust Yulian dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Kementerian ATR/BPN, Senin (05/04/2021).
Agust Yulian menuturkan, saat ini menjadi penting bagi Kementerian ATR/BPN untuk mempertahankan opini tersebut. “Mudah-mudahan tidak turun tapi dengan syarat-syarat, kondisi-kondisi. Sederhananya, sesuai dengan standar akuntansi, kemudian cukup pengungkapan, kepatuhan, dan efektivitas,” tegasnya.
Faktor penentu WTP yang paling menonjol adalah terkait aset tetap. Menurutnya, untuk meraih WTP, Kementerian ATR/BPN harus memastikan bahwa aset-asetnya baik secara fisik dan bebas dari masalah.
“Yang pertama misalnya keberadaan dan keterjadian. Kalau kita bilang ada tanah 1 hektare nilainya Rp 1 triliun, berarti ada tanah benar-benar punya BPN, tidak dalam kasus sengketa, bisa kita pergunakan. Kalau ternyata tanah itu bermasalah, maka terganggu ini. Kalau salah satu terganggu maka opininya bisa selain WTP,” papar Agust Yulian.
Kepala Biro Keuangan melanjutkan, selain kondisi aset, kelengkapan pencatatan juga harus diperhatikan dalam rangka mengamankan aset-aset pemerintahan. “Sering sekali kita punya aset lupa mencatat, padahal sudah diterbitkan haknya, sertipikat hak pakai atas nama BPN. Mudah-mudahan tidak ada lagi yang seperti itu. Kalau ada maka nilainya material akan menjadi masalah,” pungkasnya. (Bagian PHAL)
#KementerianATRBPN
#MelayaniProfesionalTerpercaya
#MajuDanModern
#MenujuPelayananKelasDunia